Acara Dangdut Berbuntut Persoalan Hukum

Acara Dangdut Berbuntut Persoalan Hukum

Konfirmasitimes.com-Jakarta (30/09/2020). Acara panggung hiburan dangdut dalam rangka hajatan pernikahan dan khitanan yang digelar oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo berbuntut panjang.

Akibat acara yang digelar di Lapangan Tegal Selatan, Rabu 23 September 2020 lalu itu, Kapolsek Tegal Selatan Joeharno telah dinonaktifkan dari jabatannya. Dan saat ini, Edi Susilo juga resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Dikatakan Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna, dalam kasus ini pihaknya sudah memeriksa sekira 19 orang saksi.

“Artinya 3 saksi ahli dari hukum pidana, ahli kesehatan, dan ahli bahasa. Saksi lain dari sipil maupun anggota sudah kami periksa berjumlah 16 orang, 5 orang di antaranya dari anggota Polri,” kata Kombes Pol Iskandar kepada wartawan, Selasa (29/09/2020).

Terhadap Wasmad Edi Susilo dijerat Undang-Undang (UU) Kekarantinaan Kesehatan karena menggelar pesta hajatan dengan dangdutan di tengah pandemi Covid-19.

Terkait kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti yakni beberapa dokumen seperti surat keterangan. Diketahui awal pengajuan kegiatan tidak disebutkan aka nada panggung hiburan sebesar tersebut.

“Awal pengajuan kegiatan yang diajukan kepada Polsek menyebutkan bahwa kegiatan tersebut tidak akan ada panggung sebesar itu dan tidak ada musik,” sambung Kombes Pol Iskandar.

Setelah diketahui acara dangdutan akan digelar cukup besar maka izin tersebut dicabut oleh Polsek. Namun sayangnya, pencabutan izin itu tidak dihiraukan oleh penyelenggara acara.

“Dari Polsek sudah melakukan penghentian, mendatangi, mengimbau untuk segera dihentikan acaranya. Namun yang bersangkutan (Edi Susilo) tetap bersikeras melaksanakan kegiatan sehingga kita lihat kejadian itu sampai pukul 01.00 WIB acaranya,” tambah dia.

Usai kejadian tersebut, sambungnya polisi bergerak cepat dengan memanggil penyelenggara acara, yakni Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo (WES).

“Kita melakukan tindakan penyidikan oleh Polres Tegal dan di-backup oleh Polda Jateng. Atas imbauan itulah maka kita melakukan penyidikan dan mengenakan Pasal 216 tidak mengindahkan imbauan petugas kepolisian,” tandasnya.

Terhadap Edi Susilo sendiri dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan yang ancamannya 4,5 bulan. Lalu pasal kedua yakni Pasal 216 KUHP ini tidak menghiraukan imbauan dari petugas, ancamannya satu tahun penjara.

“Kita dari penyidik Polda Jateng maupun Polres Tegal tidak pandang bulu pada siapa pun yang sudah melanggar protokol kesehatan,” cetus Kombes Pol Iskandar.

Ditegaskan Kombes Pol Iskandar, panggung dangdut di masa pandemi terlebih dengan ribuan penonton sangat rawan terhadap penularan Covid-19. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, terhadap Edi Susilo tidak dilakukan penahanan.

“Tersangkanya tidak dilakukan penahanan, karena ancamannya masih di bawah 5 tahun, tetapi perkaranya tetap akan berjalan berproses,” terangnya.

Terhadap Edi Susilo sendiri hanya diminta untuk wajib lapor. Pemeriksaan terhadap tersangka yang semula dilaksanakan oleh Polres Tegal Kota kini telah diambil alih Ditreskrimum Polda Jateng. Untuk itu, tersangka kini harus wajib lapor ke penyidik di Mapolda Jateng.

“Kalau wajib lapor dilaksanakan setiap hari. Kalau kemarin masih dilakukan pemeriksaan oleh Polres Tegal, sejak tadi malam diambil alih oleh Ditreskrimum Polda Jateng, yang melakukan penyidikannya. Pemeriksaan di Polda Jateng,” pungkasnya.

Kapolsek Tegal Dicopot

Sebelumnya Polri telah resmi mencopot Kapolsek Tegal Selatan Kompol Joeharno terkait konser dangdut tersebut.

“Kapolsek sudah diserahterimakan dan Kapolseknya sudah diperiksa oleh Propam,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono

Jabatan Kapolsek Tegal Selatan sudah diserahterimakan dari Kompol Joeharno kepada Kompol Al Kaf, di Ruang Deviacita Polres Tegal Kota, pada Kamis (24/9/2020).

Argo mengatakan pihaknya saat ini tengah mendalami dugaan pelanggaran Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan pasal 216 KUHP yang dilakukan Kompol Joeharno.

Sementara itu terkait nasib Kapolres Tegal Kota, disambung Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna, hal tersebut wewenang Kapolda.

“Kalau untuk Kapolsek itu kewenangan Bapak Kapolda, dan sudah mengambil tindakan tegas terhadap Kapolsek yang sudah tidak mematuhi perintah dari pimpinan,” kata Kombes Pol Iskandar.

Dijelaskan Iskandar, jabatan Kapolres merupakan kewenangan Mabes Polri sehingga tak bisa secara langsung memberikan sanksi. Meski demikian, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi telah memberikan teguran keras kepada Kapolres Tegal.

“Kalau Kapolres itu kewenangannya bukan kewenangan Kapolda, namun Pak Kapolda kita sudah melakukan teguran keras terhadap Kapolres. Itu kewenangan Mabes Polri,” pungkas Iskandar. 

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Sebanyak 110 Penyandang Disabilitas Mendapatkan Bansos dari Pemkab Sleman

Read Next

Tamban Catur Gali Potensi dengan Budidaya Ikan