Buruh Pabrik Rokok: Pemerintah Tolong Selamatkan Kami

Buruh Pabrik Rokok: Pemerintah Tolong Selamatkan Kami

Konfirmasitimes.com-Jakarta (28/09/2020). Nasib buruh pabrik rokok Indonesia perlu dipikirkan dan diperhatikan serta diselamatkan kesejahteraannya.

Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait rencana kenaikan cukai dan revisi PP 109/2019 mengakibatkan pelaku industri merasa tertekan.

Tekanan di Industri Hasil Tembakau (IHT) diperparah dengan dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19.

Kementerian Kesehatan sebelumnya mencetuskan wacana revisi kebijakan tersebut, dimana diantaranya poin memperluas gambar peringatan bahaya merokok dari 40 persen menjadi 90 persen.

Menanggapi hal tersebut, Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) melalui Ketua FSP RTMM SPSI Sudarto dalam keterangannya menyatakan bahwa poin tersebut akan mematikan industri hasil tembakau.

“Regulasi pemerintah terkait wacana revisi PP 109/2012, membuktikan pemerintah tidak memberikan keadilan kepada pelaku IHT. Pandemi seharusnya memberi peluang bukan memperberat,” kata Sudarto, Senin (28/09/2020).

Sudarto juga menjelaskan kondisi IHT sebelum munculnya krisis kesehatan sudah berat, ditambah kebijakan Pemerintah untuk menaikkan cukai rokok tiap tahunnya.

Situasi tersebut yang kemudian mengakibatkan sejumlah pabrik rokok gulung tikar karena barangnya tidak terjual dan berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Sebagai gambaran, kurun 2012-2018 tercatat 544 pabrik rokok tutup se-Indonesia karena kenaikan cukai. Jika satu pabrik memiliki 200 karyawan, maka enam tahun ini terdapat 108 ribu pekerja yang kehilangan mata pencaharian,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, IHT telah mempekerjakan hingga 6 juta orang dari hulu ke hilir, termasuk petani tembakau dan cengkeh, karyawan pabrik, dan jalur distribusi ritel. Kontribusi IHT pada pendapatan pajak negara diperkirakan mencapai Rp 200 triliun di tahun 2019.

Menyusul kenaikan cukai tinggi sebesar 23 persen di tahun 2020 dan dampak COVID-19, volume produksi rokok telah mengalami kontraksi.

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan memperkirakan volume industri dapat turun 13–23 persen.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro turut menyoroti mengenai kebijakan Pemerintah, khususnya di tengah pandemi covid-19 dan lebih memprioritaskan mengenai penyerapan tenaga kerja di daerah. Apalagi persoalan PHK banyak dialami daerah lain.

“Kami berharap pemerintah pusat bisa menimbang-menimbang terhadap kebijakan yang akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja,” tegas Bupati Bojonegoro Anna Muawanah.

Di Bojonegoro sendiri kata Anna industri tembakau merupakan sumber perekonomian masyarakat karena menyerap banyak tenaga kerja. Anna mengatakan, pemerintah daerah telah memastikan bahwa sektor pertanian ini masih berada pada kondisi normal. Meski sebelumnya, sempat ada keluhan dari petani tembakau karena penurunan harga komoditas tersebut. Akan tetapi, kondisi tersebut sudah berangsur pulih.

Selain petani, industri tembakau menyerap tenaga kerja di sektor sigaret kretek tangan (SKT) di Bojonegoro. Kabupaten yang terletak di Jawa Timur ini merupakan salah satu daerah penghasil tembakau yang cukup besar. Bagi masyarakat setempat, industri SKT di Bojonegoro berperan penting secara ekonomi. Banyak warga yang menggantungkan kehidupan keluarga sebagai pekerja di SKT.

Anna berharap pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang melindungi tenaga kerja SKT dari pengurangan atau pemberhentian karyawan yang sudah terjadi di sektor lain.

“Tetapi di sektor SKT, belum ada kontraksi yang begitu. SKT di Bojonegoro masih normal seperti biasa dan belum begitu banyak kendala,” katanya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Pemprov Dki Jakarta Distribusikan 332 Paket Sembako Kepada Warga Kelurahan Karet Semanggi

Read Next

Sangat Potensial, Kerajinan Kreatif Berbahan Purun