Buang HP, Andi Irfan Diduga Halangi Penyelidikan

Andi Irfan Diperiksa Terkait Kasus Pembuatan Fatwa MA Djoko Tjandra

Konfirmasitimes.com-Jakarta (22/09/2020). Handphone (HP) Andi Irfan Jaya diduga buang karena ada dugaan berisi bukti penting kasus Djoko Tjandra. HP yang dibuang tersebut dipakainya selama November 2019 hingga Agustus 2020.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis mengajukan permintaan penetapan tersangka terhadap Andi Irfan Jaya atas dugaan tindak pidana menghalangi penyidikan.

“Permintaan ini telah disampaikan melalui sarana elektronik kepada Penyidik Gedung Bundar Kejagung ( Kejaksaan Agung Muda Pidsus ),” kata Boyamin, Selasa (22/09/2020).

Boyamin menjelaskan kronologi pembuangan HP milik mantan politisi Nasdem tersebut yang diduga kuat berisi informasi penting.

“Berdasar informasi, AIJ telah membuang Handphone yang dimilikinya dan dipakai pada bulan November 2019 hingga Agustus 2020 berupa HP merk iPhone 8 yang diduga telah dibuang di laut Losari , waktu pembuangan HP diduga sekitar bulan Juli-Agustus 2020,” kata Boyamin.

Boyamin menyebut, dalam handphone milik Andi Irfan terdapat percakapan antara Andi Irfan dengan Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Sugiarto Tjandra terkait rencana permohonan fatwa di MA.

“Bahwa dugaan pembuangan HP iPhone 8 milik AIJ tersebut adalah diduga dengan maksud untuk menghilangkan jejak pembicaraan dan kegiatan pengurusan Fatwa JST dengan pihak-pihak terkait ( diduga termasuk tokoh politisi ) sehingga dengan demikian patut diduga telah menghilangkan barang bukti,” kata Boyamin.

Atas dasar dugaan penghilangan barang bukti tersebut, maka Boyamin meminta kepada Penyidik Jampidsus Kejagung untuk segera menetapkan Irfan Andi Jaya sebagai tersangka dengan dugaan perbuatan pidana Menghalangi Penyidikan sebagaimana dirumuskan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 221 KUHP.

Sebelumnya penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Andi Irfan Jaya dalam rangka untuk mengungkap kasus dugaan korupsi terkait kepengurusan fatwa untuk Djoko Tjandra di Mahkamah Agung (MA), Jumat (18/09/2020).

Sejauh ini Andi Irfan Jaya diketahui berstatus sebagai tersangka dalam kasus terkait Djoko Tjandra. Akan tetapi, pada pemeriksaan kali ini, Andi Irfan Jaya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Djoko Tjandra.

“Guna melengkapi kekurangan bahan keterangan karena terdapat perkembangan fakta-fakta hukum yang harus diklarifikasi dan ditanyakan kepada saksi yang juga berstatus tersangka dalam perkara tersebut,” kata Hari Setiyono selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung melalui keterangan tertulis, Jumat (18/09/2020).

Sebagaimana diketahui, fatwa tersebut diurus agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali sehingga ia dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani vonis dua tahun penjara di kasus tersebut.

Pada kasus itu, Kejagung menduga Andi bekerja sama dengan tersangka lain yakni Jaksa Pinangki Sirna Malasari, untuk mengurus fatwa itu.

Sejauh ini, Andi Irfan Jaya sudah ditahan di Rutan cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

Maka dari itu, Hari mengatakan, pemeriksaan pada hari ini juga dilakukan di Rutan KPK untuk mempermudah pelaksanaannya.

“Pemeriksaan saksi dilaksanakan di Rutan KPK dengan pertimbangan untuk efektifitas dan dalam rangka upaya untuk pencegahan penularan Covid-19,” tuturnya.

Menurut Kejagung, kasus ini bermula dari pertemuan antara Jaksa Pinangki, Andi Irfan Jaya, dan Anita Kolopaking dengan Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia, pada November 2019.

Anita adalah mantan pengacara Djoko Tjandra. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus lain terkait pelarian Djoko Tjandra yang ditangani Bareskrim Polri.

Dalam pertemuan di Malaysia itu, Djoko Tjandra diduga setuju meminta bantuan Anita dan Pinangki untuk membantu mengurus fatwa. Pinangki dan Anita juga bersedia membantu.

Djoko Tjandra diduga bersedia memberikan imbalan sebesar 1 juta dollar AS atau sekitar Rp 14,85 miliar kepada Pinangki.

Berdasarkan keterangan Kejagung, Jaksa Pinangki menyusun proposal action plan untuk membantu mengurus fatwa. Proposal itu telah diserahkan ke Djoko Tjandra melalui Andi Irfan Jaya.

Akan tetapi, Djoko Tjandra membatalkan kerja sama mereka lantaran tidak ada rencana seperti dalam proposal Pinangki yang terlaksana.

Padahal, Djoko Tjandra sudah memberikan uang 500.000 dollar AS atau 50 persen dari imbalan yang dijanjikan kepada Pinangki sebagai uang muka.

Dari total uang tersebut, Pinangki diduga memberikan 50.000 dollar AS kepada Anita Kolopaking sebagai pembayaran awal jasa penasihat hukum.

Sementara itu, uang yang masih tersisa digunakan Pinangki untuk membeli mobil BMW X-5, membayar dokter kecantikan di Amerika Serikat, menyewa apartemen atau hotel di New York, membayar kartu kredit, serta membayar sewa dua apartemen di Jakarta Selatan.

Dalam kasus ini, Pinangki akan segera menjalani proses persidangan. Ia dijerat dengan pasal berlapis terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sementara, penyidik Kejagung masih merampungkan berkas perkara untuk tersangka Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Daun Beluntas Diolah Menjadi Teh Debu

Read Next

Update Virus Corona 22 September 2020 Semua Provinsi Indonesia