Sejumlah Daerah Berlakukan Pemutihan Pajak

kemenkeu

Konfirmasitimes.com-Jakarta (20/09/2020). Sejumlah daerah memberlakukan pemutihan pajak, mulai dari pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) hingga pajak kendaraan bermotor.

Malang

Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, memperpanjang periode pemutihan dan diskon pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) hingga 31 Desember 2020.

Bupati mengatakan perpanjangan insentif PBB-P2 diteken dalam Keputusan Bupati No.118.45/488/KEP/35.07.013/2020 terkait dengan pengurangan pokok ketetapan PBB-P2 tahun fiskal 2020. Beleid tersebut diteken pada 25 Agustus 2020.

Pemkab tidak mengubah ketentuan dalam program pemutihan denda dan diskon PBB-P2. Adapun diskon yang diberikan pemerintah untuk nilai dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB-P2 tetap sebesar 35%.

“Kalau terlambat ya tidak dikenakan denda dan sudah ada pengurangan 35%,” katanya kepada wartawan.

Sanusi menjelaskan kebijakan pemkab diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan insentif pajak sampai dengan akhir tahun. Dia berharap kebijakan pemutihan denda dan diskon pajak dapat dimanfaatkan warga dan meringankan beban keuangan selama pandemi Covid-19.

Ia tidak memungkiri perpanjangan masa insentif pajak daerah akan berdampak pada berkurangnya penerimaan PBB-P2 dan berimbas berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya kalkulasi seberapa banyak penerimaan yang hilang sudah dilakukan Pemkab Malang.

Selain itu, pemerintah juga masih mengusahakan penggalian potensi pajak dari sektor usaha lain yang masing mencatat pertumbuhan. Melalui penggalian potensi ini diharapkan mampu memberikan suntikan penerimaan bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang.

“[Kami] ya memaksimalkan potensi yang lain, apa saja yang nanti bisa ditingkatkan ya akan dioptimalkan. Tapi yang jelas di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) kemarin, PAD kita memang sudah turun,” lanjutnya.

Kalimantan Utara

Daerah lain juga mulai memberlakukan selain di Malang yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang juga memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor mulai 1 September 2020.

Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kaltara Imam Pratikno dalam keterangannya mengatakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona.

Selain itu, pemprov juga mengharapkan program tersebut dapat mengerek pendapatan asli daerah (PAD). “Kebijakan ini diterbitkan berkaitan dengan dampak pandemi sehingga Pemprov Kaltara memberikan kemudahan,” kata Imam dalam keterangan tertulis, beberapa hari lalu.

Dikatakan oleh Imam, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tertuang dalam dua peraturan gubernur (pergub). Pergub No. 45/2020 berisi ketentuan mengenai keringanan pajak kendaraan bermotor. Keringanan hanya berlaku ada kendaraan roda 2 dan 4, tidak mencakup alat berat.

Ia memerinci kendaraan dengan masa pajak jatuh tempo 1 tahun diberikan keringanan 10%, sedangkan kendaraan dengan masa pajak jatuh tempo 2 tahun didiskon 15%.

Pada kendaraan dengan masa pajak jatuh tempo 3 tahun, memperoleh potongan 20%, masa pajak jatuh tempo 4 tahun mendapat diskon 25%, dan masa pajak jatuh tempo 5 tahun sebesar 30%.

Selain itu, Pergub No. 44/2020 memuat pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua (BBNKB-II) untuk kendaraan bermotor roda dua atau empat.

Pembebasan hanya berlaku pada BBNKB-II, sedangkan biaya lain seperti iuran Jasa Raharja dan penggantian pelat nomor kendaraan tetap harus dibayarkan.

Imam menyebut program pemutihan pajak kendaraan bermotor terakhir kali diadakan pada 2018. Menurutnya masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut dengan mendatangi kantor Samsat terdekat.

“Masyarakat sangat antusias dengan digulirkannya kebijakan ini,” katanya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Bank Sampah Solusi Kebersihan dan Perbaikan Ekonomi Masyarakat

Read Next

PLN Peduli Kembangkan Pariwisata Berbasis Pertanian