Dirdik KPK yang Baru dari Unsur Polri, ICW Lontarkan Kritikan

Villa Hingga Moge Mahal Milik Eks Sekretaris MA Disita KPK

Konfirmasitimes.com-Jakarta (19/09/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  akan segera melantik Brigadir Jenderal Setyo Budiyanto sebagai Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK.

Brigjen Setyo Budiyanto lolos sebagai Dirdik dan berhasil menyingkirkan dua koleganya dari Polri yakni Widyaiswara Muda Sespimti Polri Kombes Nazirwan Adji Wibowo dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan Kombes Didik Agung Widjanarko.

Brigjen Setyo Budiyanto menjadi Direktur Penyidikan KPK berdasarkan lembaran surat pimpinan KPK RI nomor R/1812/KP.01.01/01-54/09/2020 tertanggal 18 September 2020 yang ditandatangani Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri.

“Saat ini telah terpilih pejabat struktural Direktur Penyidikan Brigjen Setyo Budiyanto,” kata Pelaksana tugas (plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, Sabtu (19/09/2020).

Sebelumnya Brigjen Setyo  menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK menggantikan Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak yang mendapatkan promosi menjadi Kapolda Sulawesi Utara.

“Untuk acara pelantikan dan sumpah jabatan akan kami informasikan lebih lanjut,” jawab Ali ditanya soal waktu pelantikan Brigjen Setyo.

Selain nama Setyo Budiyanto, di dalam surat itu juga tertulis lima anggota Polri yang lolos tahapan seleksi. Kelimanya menjabat sebagai Koordinator Wilayah KPK yakni Kombes Didik Agung Widjanarko, Kombes Agung Yudha Wibowo, Kombes Bahtiar Ujang Purnama, Kombes Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, dan Kombes Yudhiawan.

Selain itu, yang nanti juga akan dilantik yakni Tomi Murtomo selaku Direktur Dumas, Riki Arif Gunawa selaku Direktur Pinda.

“Para pejabat struktural terpilih tersebut berasal dari sumber Polri, Kemenkominfo dan internal KPK,” sambung Ali.

Dipastikan Ali, mereka yang terpilih menduduki jabatan struktural di lembaga yang kini dipimpin Komjen Firli Bahuri setelah melalui beberapa tahapan uji seleksi. Tahapan terakhir yakni mereka lolos seleksi administrasi dan uji kompetensi oleh pihak ketiga yang independen, profesional dan terpercaya.

“Kemudian lolos pengecekan rekam jejak maupun kepatuhan LHKPN, tes kesehatan dan terakhir dilakukan presentasi dan wawancara dengan pimpinan KPK terkait visi misi pencegahan dan pemberantasan korupsi,” paparnya.

Selain surat pengangkatan Brigjen Setyo Budiyant, terdapat surat lain yang berasal dari Sekretariat Jenderal KPK yang ditujukan kepada Pimpinan KPK. Surat tersebut berisikan soal usulan gaji pegawai struktural eselon 2 dan setara tertanggal 16 September 2020 yang ditandatangani Sekjen KPK Cahya H Harefa.

Dikritik ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) langsung berkomentar, usai beredarnya surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK diisi oleh Brigadir Jenderal Polisi Setyo Budiyanto.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai terlalu banyak anggota Polri yang menduduki jabatan strategi di lembaga antirasuah itu. Terlebih Ketua KPK saat ini yakni Firli Bahuri juga dari unsur Polri.

“Menanggapi beredarnya surat pemberitahuan hasil seleksi pegawai KPK, maka dalam kesempatan ini ICW ingin mengingatkan kepada Firli Bahuri bahwa tempat ia bekerja adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan kantor Kepolisian Republik Indonesia,” cetus Kurnia Ramadhana dalam keterangannya.

Dipaparkan Kurnia, berdasarkan data yang dimiliki ICW, KPK telah mempekerjakan empat orang perwira tinggi Polri, yakni Komjen Firli Bahuri selaku Ketua KPK, Irjen Karyoto selaku Deputi Penindakan, Brigjen Setyo Budiyanto selaku Direktur Penyidikan, dan Brigjen Endar Priartono selaku Direktur Penyelidikan.

Tak hanya itu, jabatan koordinator wilayah yang baru kini diduduki oleh sembilan orang, lima di antaranya juga anggota Polri. Mereka adalah Kombes Didik Agung Widjanarko, Kombes Agung Yudha Wibowo, Kombes Bahtiar Ujang Purnama, Kombes Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, dan Kombes Yudhiawan.

“Bahkan, kemungkinan lima orang yang mengisi posisi koordinator wilayah juga akan dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal bintang satu. Jadi, total perwira tinggi Polri yang menduduki jabatan strategis di KPK ada sembilan orang,” ungkap Kurnia.

Atas hal itu, Kurnia menilai wajar jika nantinya timbul persepsi publik akan terjadinya konflik kepentingan di KPK. Bagaimana publik percaya bidang penindakan KPK yang diisi Polri akan objektif ketika menangani perkara yang melibatkan oknum di kepolisian.

“Sudut pandang lain juga terkait potensi loyalitas ganda. Sebab, pada waktu mendatang, perwira tinggi Polri ini akan kembali ke institusi asalnya. Sehingga di waktu yang sama, para perwira tinggi ini memiliki dua atasan sekaligus, yakni Ketua KPK dan Kapolri,” sambungnya.

Meski demikian dipastikan Kurnia, ICW tidak anti terhadap insitusi tertentu untuk menduduki jabatan di KPK. Namun, menurut ICW akan lebih baik jika institusi lain juga diberdayakan.

“Setidaknya dapat bermanfaat untuk membantu proses pembenahan internal institusi, daripada harus dipekerjakan di KPK,” pungkas Kurnia. 

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Menpora Usulkan Gelora Bung Tomo Jadikan Pembukaan Piala Dunia U-20

Read Next

Ubah Sampah Jadi Pundi Rupiah, Begini Caranya