Pilkada 2020; KPU Bolehkan Konser, Jalan Santai Hingga Bazar

pilkada 2020

Konfirmasitimes.com-Jakarta (17/09/2020). Pilkada 2020 kali ini, meski pandemi, dikabarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan para calon menggelar kegiatan seperti konser musik, gerakan jalan santai, bazar, pentas seni, panen raya hingga sepeda santai di masa kampanye.

Dengan ketentuan jumlah peserta dalam kegiatan tersebut tidak boleh lebih dari 100 orang.

Sementara untuk konser musik maksimal peserta acara yang hadir adalah 100 orang dan mematuhi protokol kesehatan.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat 1 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020. Berikut acara yang dibolehkan oleh KPU.

“Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai,” mengutip bunyi Pasal 63 Ayat (1) poin c PKPU Nomor 10 Tahun 2020.

“Kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah,” mengutip bunyi Pasal 63 Ayat (1) poin e PKPU Nomor 10 Tahun 2020.

Lebih lanjut, Peringatan hari ulang tahun partai politik pun boleh dilakukan dengan syarat peserta acara yaitu sebanyak 100 orang. Paslon yang ingin menggelar acara-acara tersebut wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

“Berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat,” demikian petikan dalam aturan tersebut.

Diketahui, langkah KPU yang mengizinkan konser digelar saat kampanye pilkada menuai kritik dari banyak pihak. Tak lain dan tak bukan karena cemas penularan corona semakin tak terkendali jika konser musik dibolehkan.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan agar izin menggelar konser di tengah pandemi corona ditiadakan. Komisi II DPR juga meminta agar aturan itu dicoret dari PKPU No. 10 tahun 2020.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati dalam keterangannya mengatakan bahwa izin menggelar konser musik saat kampanye Pilkada Serentak 2020 yang diberikan KPU tidak berlandaskan aturan undang-undang.

Menurutnya, tiga undang-undang yang mengatur pilkada, yaitu UU Nomor 1 tahun 2015, yang direvisi menjadi UU nomor 10 tahun 2016, lalu direvisi kembali jadi UU nomor 6 tahun 2020 tidak spesifik menyebut konser musik sebagai salah satu bentuk kampanye.

“Memang tidak ada (dalam UU) kecuali KPU memaknai konser sebagai rapat umum, tetapi pesertanya dibatasi maksimal 100 orang,” ujarnya kepada media, Rabu (16/09/2020).

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Industri Kerajinan Sumedang Terkena Imbas Pandemi Covid-19

Read Next

Listrik Pintar, Inovasi Pertama di Indonesia Kabupaten Kelola Energi Sendiri