Terlibat Kasus Suap PLTU, Idrus Marham Bebas Murni

Idrus Marham

Konfirmasitimes.com-Jakarta (12/09/2020). Setelah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyakatan (Lapas) Klas I Cipinang, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham bebas murni, Jumat (11/09/2020) pagi.

Perlu diketahui Idrus Marham dihukum atas kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau-1.

“Telah dibebaskan pagi ini, 11 September 2020 dari Lapas Kelas I Cipinang, bebas murni,” kata Kabag Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyakatan Rika Aprianti, dalam keterangannya, Jumat (11/09/2020) malam.

Lebih lanjut, Rika menuturkan Idrus menjalani masa pidana selama 2 tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi, tanggal 2 Desember 2019, No. 3681 K/PID. SUS/2019.

Kemudian Idrus juga telah membayarkan denda yang dijatuhkan padanya.

“Denda Rp 50 juta, sudah dibayarkan pada tanggal 3 September 2020,” tutur Rika.

Lika-liku kasus Idrus Marham

Kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 berawal dari Johanes Kotjo sebagai pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) ingin mendapatkan proyek di PLN tetapi kesulitan berkomunikasi dengan pihak PLN.

Hingga pada akhirnya Kotjo meminta bantuan Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR.

Setya Novanto disebut telah lama mengenal Kotjo.

Dari Setya Novanto, Kotjo dikenalkan dengan Eni Saragih yang bertugas di Komisi VII DPR.

Melalui Eni, Kotjo bisa berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PT PLN saat itu, Sofyan Basir.

Akhirnya kasus tersebut terendus KPK dan menangkap anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih pada 7 Juli 2018.

Saat itu, Eni Maulani Saragih ditangkap di rumah dinas Idrus Marham yang beralamat di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.

Pada saat penangkapan Eni, Idrus sedang menggelar acara ulang tahun pertama anaknya.

Sekitar pukul 15.00 WIB atau satu jam setelah Eni hadir, sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi rumah Idrus.

Petugas KPK bukan sedang mencari Idrus sang tuan rumah, tetapi untuk menjemput Eni Maulani.

Petugas sempat menunjukkan surat perintah penyelidikan saat itu.

Dari penangkapan Eni Maulani Saragih, KPK pun mengusut lebih dalam kasus suap tersebut hingga akhirnya memeriksa Idrus Marham beberapa kali dan akhirnya ia ditetapkan sebagai tersangka, Kamis (24/08/2018).

Setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1, Jumat (31/08/2018), KPK pun menahan Idrus Marham.

Dalam proses hukum, Idrus Marham divonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dengan hukumna pidana 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan.

Idrus Marham dinyatakan terbukti bersalah menerima suap terkait proyek PLTU Riau-1 sebesar Rp 2,25 Miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Idrus Marham telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama,” kata hakim ketua Yanto, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (23/04/2019) saat itu.

Idrus Marham pun akhirnya mengajukan upaya perlawanan hukum dengan mengajukan banding.

Dalam putusan banding, hukuman Idrus Marham diperberat menjadi 5 tahun penjara.

Ia juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

“Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST. tanggal 23 April 2019 yang dimintakan banding tersebut. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama 5 tahun,” demikian bunyi amar putusan banding dilansir dari situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (18/07/2019).

Putusan tersebut dibacakan pada Selasa (09/07/2019) silam.

Adapun majelis hakim terdiri dari I Nyoman Sutama selaku ketua majelis dan anggota majelis yang terdiri dari Mohammad Zubaidi Rahmat dan Achmad Yusak.

Atas putusan tersebut, Idrus Marham kembali melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi.

Pada tingkat kasasi, Majelis hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Idrus Marham.

“Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,” kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro dalam keterangan tertulis, Selasa (03/12/2019) saat itu.

“Kemudian MA menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan,” katanya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Di Papua, Kecelakaan Truk TNI Tewaskan 2 Prajurit, Puluhan Lainnya Terluka

Read Next

Bisnis Ini Bakal Terancam Saat PSBB Total