Pemotongan Dana BOS untuk Madrasah Mendapat Protes Keras

Kemenag Rilis Panduan Pembelajaran Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Konfirmasitimes.com-Jakarta (11/09/2020). Menteri Agama Fachrur Rozi diketahui berencana akan memotong dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS di lingkungan madrasah.  

Dalam hal itu, Pengurus Wilayah (PW) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Timur buka suara dengan memberikan pernyataan terkait realokasi anggaran yang berada di Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut.

Keputusan tersebut tentu saja menjadikan kesenjangan alokasi anggaran, perbedaan sistem administrasi perencanaan, dan pelaporan.

Kesemuanya diduga selalu berpotensi merugikan eksistensi madrasah. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa pengelolaan madrasah ada di bawah kewenangan Kementerian Agama.  

Menanggapi hal tersebut, Ketua PW Pergunu Jawa Timur, Sururi dalam keterangannya mengatakan bahwa kebijakan itu merugikan madrasah. Padahal tidak hanya pemotongan dana BOS Rp100.000,- setiap siswa yang terjadi. Termasuk pengurangan kuota jumlah siswa penerima BOS maupun Bosda dan TPP (Tunjungan Profesi Pendidik) yang masih terutang dan belum terbayarkan.  

“Semua itu dimunculkan dengan alasan realokasi anggaran untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Itu tidak relevan,” tegas Sururi, Kamis (10/09/2020).  

Mantan Ketua Pengurus Cabang (PC) Pergunu Gresik ini menambahkan, kebijakan Kemenag tidak terjadi untuk lembaga pendidikan di lingkup Kementerian Pendidikan Nasional. Bahkan saat ini telah diputuskan oleh Mendikbud dan DPR bahwa guru dan murid yang belajar di sekolah dan pendidikan tinggi di bawah naungan Kemendikbud akan mendapatkan bantuan pulsa/kuota data. Hal tersebut untuk mendukung proses belajar mengajar di masa pandemi Covid-19.  

“Di luar itu, terdapat kesenjangan alokasi jumlah kuota PIP, BOS afirmasi dan BOS Prestasi antara sekolah dan madrasah,” tegasnya.

Maka dari itu, PW Pergunu Jawa Timur mendorong agar Kementerian Agama RI mengambil kebijakan yang sama untuk mendukung proses belajar mengajar di madrasah dan PTAI (Pendidikan Tinggi Agama Islam).  

“Bukankah yang didik oleh madrasah maupun PTAI adalah anak bangsa yang sama seperti yang dididik di sekolah maupun kampus. Demikian pula madrasah dan sekolah berada di bawah payung undang-undang yang sama yakni Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yakni Sisdiknas),” tegas Sururi.  

Maka dari itu PW Pergunu Jawa Timur mendesak Kementerian Agama RI agar mengawal dan memperjuangkan terwujudnya kesetaraan perlakuan. Baik kebijakan maupun alokasi anggaran antara madrasah hingga PTAI maupun sekolah dan kampus.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Di Palangka Raya, Sanksi Rp5 Juta Bagi Travel yang Abaikan Prokes

Read Next

Persiapan Pembangunan, Sosialisasi Tol Jambi-Rengat Dimulai