Paslon Jatim Positif Covid-19 Dilarang Ikuti Tahapan Pilkada Sebelum Lakukan Ini

pilkada

Konfirmasitimes.com-Jakarta (11/09/2020). Proses penyelenggaraan Pilkada 2020 di Jawa Timur akan diawasi mulai dari segi kesehatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur Aang Kunaifi.

Aang menegaskan, pengawasan yang dilakukan bukan hanya difokuskan pada persoalan administrasi, tetapi juga terhadap kedisiplinan semua pihak untuk menaati protokol kesehatan.

“Sebelumnya juga sudah diketahui bahwa ada dua calon kepala daerah di Jawa Timur ini yang positif Covid-19. Dalam PKPU, calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif itu masih bisa ikut tahapan pencalonan, tapi harus ditunda sampai sembuh. Dia harus mengisolasi diri dulu selama 14 hari,” kata Aang, dalam keterangannya.

Lebih lanjut, menurut Aang, yang menjadi persoalan serius adalah ketika calon kepala daerah itu belum dinyatakan negatif atau masih positif Covid-19, setelah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Karenanya, Bawaslu juga akan mengawasi calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif itu agar tidak mengikuti tahapan Pilkada 2020 ini, hingga benar-benar dinyatakan sembuh. Kalau belum sembuh, itu artinya tidak bisa mengikuti kegiatan tahapan selanjutnya.

“Maka, calon kepala daerah harus diperiksa kesehatannya sebagai salah satu prasyarat untuk maju sebagai kepala daerah,” kata Aang. Ia berharap agar seluruh pihak bisa berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 ini. “Mudah-mudahan semua paslon bisa sehat terus sampai Pilkada selesai,” pungkasnya.

Sebagai informasi 19 daerah di Jawa Timur yang melaksanakan Pilkada Serentak di tahun ini diantaranya adalah

  • Kota Surabaya,
  • Kota Blitar,
  • Kota Pasuruan,
  • Sumenep,
  • Kabupaten Kediri,
  • Trenggalek,
  • Banyuwangi,
  • Kabupaten Blitar,
  • Kabupaten Malang,
  • Ngawi,
  • Kabupaten Mojokerto,
  • Tuban,
  • Lamongan,
  • Kabupaten Ponorogo,
  • Pacitan,
  • Sidoarjo,
  • jember,
  • Situbondo, dan
  • Gresik.

Sementara tercatat, sebanyak 41 pasangan calon yang telah resmi mendaftar di KPU untuk mengikuti Pilkada serentak di 19 daerah di Jawa Timur.

Hindari Kampanye Konvensional

Tercatat hampir semua bakal pasangan calon di 19 kabupaten/kota Jawa Timur melakukan pelanggaran, saat tahapan pendaftaran pada 4-6 September lalu, kata Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur Aang Kunaifi.

“Para bakal paslon itu diketahui tidak mematuhi atau melanggar protokol kesehatan dengan menggelar aktivitas arak-arakan atau konvoi menuju KPU setempat. Ini menjadi evaluasi kami sebagai penyelenggara pemilu,” kata Aang kepada media, dalam keterangannya, Kamis (10/09/2020).

Aang juga mengajak semua pihak untuk terlibat dalam evaluasi menangani dan mengatasi pelanggaran yang terjadi itu. Ia berharap pemerintah daerah, pihak keamanan, bakal paslon, partai pengusung, dan simpatisan paslon untuk sama-sama melakukan evaluasi.

“Hal ini agar pelaksanaan Pilkada 2020 juga tidak mengganggu upaya pemerintah dalam menekan angka penularan dan penyebaran Covid-19,” ujar Aang.

Aang menambahkan, sesuatu yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan beberapa protokol kesehatan sudah diatur di ketentuan administrasi pemilu di Peraturan KPU RI Nomor 10 tahun 2020.

“Tetapi soal kerumunan menuju kantor KPU itu, kami sedang melakukan proses dugaan pelanggaran berkaitan dengan protokol kesehatan. Pihak kepolisian juga sedang menelaah terkait aktivitas konvoi di jalan itu,” katanya.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI juga sudah mengimbau kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah petahana untuk juga menaati protokol kesehatan untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19.

“Kalau pelanggaran yang dilakukan itu ternyata berkaitan dengan Peraturan KPU, maka Bawaslu nanti akan merekomendasikan agar KPU memberikan teguran atau peringatan kepada partai politik pengusung atau bakal paslon yang mendaftar,” jelasnya.

Paslon Pilkada Maksimalkan Kampanye Kreatif

Tak lupa Aang Kunaifi meminta para peserta Pilkada mengurangi kampanye yang dilakukan secara konvensional seperti melakukan pertemuan atau tatap muka dengan menghadirkan banyak orang.

“Kampanye agar lebih dimaksimalkan melalui lembaga penyiaran atau lembaga pers saja. Metode kampanye yang model blusukan itu dikurangi, demi menekan angka penyebaran virus,” jelas Aang media, dalam keterangannya, Kamis (10/09/2020).

Bawaslu Jatim melalui Aang sangat berharap kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pilkada 2020, untuk memiliki kesadaran dalam meningkatkan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan.

“Jangan sampai penyelenggaraan Pilkada ini nantinya justru menimbulkan klaster baru. Karena harus diakui problem Covid-19 ini belum usai, maka kesadaran semua pihak untuk saling menjaga satu sama lain menjadi hal yang utama,” harapnya.

Setelah tahap pendaftaran pada 4-6 September lalu, paslon saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan dokumen, tanggapan masyarakat, dan perbaikan apabila memang ada yang mesti diperbaiki. Kemudian tahap penetapan dilakukan pada 23 September 2020.

“Tiga hari setelah penetapan itu, kita masuk ke dalam tahap kampanye. Artinya tanggal 26 September,” kata Aang.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Pemerintah Beri Santunan Rp15 Juta untuk Korban Meninggal Covid-19

Read Next

Di Palangka Raya, Sanksi Rp5 Juta Bagi Travel yang Abaikan Prokes