Kejagung Gelar Perkara Kasus Jaksa Pinangki, KPK Turut Dilibatkan

Jaksa Pinangki

Konfirmasitimes.com-Jakarta (08/09/2020). Kejaksaan Agung (Kejagung) pada hari ini, Selasa (08/09/2020) melakukan gelar perkara atau ekspose kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Dalam gelar perkara kali ini, Kejagung melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemko Polhukam), dan Komisi Kejaksaan (Komjak). Gelar perkara dipimpin langsung oleh Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Ali Mukartono menegaskan, gelar bersama dilakukan sebagai bentuk keterbukaan jajarannya dalam melakukan penyelidikan yang menyeret anggota Korps Adhyaksa itu sendiri.

“Gelar perkara ini maka membuktikan kejaksaan tidak pernah menutup-nutupi penanganan perkara ini,” kata Ali di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Disambung Ali, gelar perkara baru dilakukan hari ini karena berkas perkara dari kasus Jaksa Pinangki sudah mencapai 80 sampai 90 persen. Ali berdalih, gelar perkara tak dilakukan di awal karena belum lengkapnya materi.

Mesti begitu, Ali  tidak menjelaskan materi dalam gelar perkara hari ini. Dia hanya menjelaskan, gelar perkara dilakukan terbuka dan saat itu Kejagung meminta masukan atas kekurangan dari instansi lain yang diundang dalam gelar perkara.

“Saya tidak menyampaikan materi apa yang diekspose dan sebagainya nanti itu akan bermuara ke pengadilan,” pungkasnya.

Diketahui Jaksa Pinangki ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan pencucian uang pada Selasa (11/08/2020) lalu. Pinangki diduga menerima uang senilai 500 ribu dolar AS atau sekira Rp 7 miliar dari terpidana Djoko Sugiarto Tjandra. Selain itu, Djoko Tjandra dan juga Andi Irfan Jaya juga sudah tetapkan sebagai tersangka atas kasus ini.

Dalam kasus ini, Jaksa Pinangki disebut menawarkan diri untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) kepada Djoko S Tjandra yang saat itu tengah berstatus buronan.

Jaksa Pinangki juga disebut ikut bersekongkol dengan Andi Irfan untuk mengurus fatwa MA tersebut. Fatwa tersebut agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi oleh Kejaksaan Agung dalam kasus pengalihan hak tagih atau cassie Bank Bali. Meski uang sudah digelontorkan nyatanya fatwa tersebut tak dapat diterbitkan.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi apresiasi kepada Kejagung karena melakukan gelar perkara dengan melibatkan instansi lain.

“Apa yang tadi disampaikan atau dipaparkan oleh Jampidsus dan jajarannya, kami sangat apresiasi, sudah sangat bagus, cepat,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Kompleks Gedung Kejagung.

Dijelaskan Karyoto, kehadiran KPK dalam gelar perkara merupakan bagian dari tugas yang melakukan supervisi terhadap kasus tersebut. KPK pun berharap penanganan kasus ini dapat dilakukan secara professional dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

“Kami juga akan senantiasa mengawal perkara ini sampai tuntas nanti di persidangan,”  tegas Karyoto.

Ambil Alih Penanganan Kasus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri membuka peluang untuk mengambil alih penanganan kasus Jaksa Pinangki. Meski demikian, syaratnya adalah KPK siap ambil alih jika penanganan kasus Jaksa Pinangki nantinya dinilai tidak berjalan baik.

“Ini adalah sebagai salah satu bentuk tugas kami dalam melaksanakan supervisi di mana kami sudah mendapatkan perintah dari pimpinan KPK untuk melaksanakan supervisi,” kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto.

Dipastikan Karyoto,  pihaknya sudah mengikuti setiap perkembangan penyidikan dalam forum gelar perkara tersebut. Dan KPK menilai Kejagung telah melakukan upaya penangan hukum kasus Pinangki dengan cukup baik.

Dijelaskan Karyoto, dalam pasal 10a Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 telah diatur mengenai syarat dan proses supervisi kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum (APH).

“Apabila salah satu syaratnya itu ada di sini kami sangat memungkinkan untuk mengambilalih perkara ini. Tapi kalau berjalan baik profesional kita tidak akan melakukan itu,” pungkasnya.

Sementara itu Komisi Kejaksaan (Komjak) menilai, ekpose atau gelar perkara kasus jaksa Pinangki yang mengundang sejumlah pihak merupakan langkah maju yang dilakukan kejaksaan.

“Atas diselenggarakannya ekspose perkara dalam pendidikan oknum Jaksa Pinangki ini, satu langkah maju yang kita harapkan bisa meyakinkan publik terhadap proses penanganan ini bisa berjalan secara transparan dan akuntabel,” kata Ketua Komjak, Barita Simanjuntak di Kompleks Kejagung.

Dipastikan Barita, piaknya sudah menyampaikan apa yang menjadi harapan publik atas kasus ini kepada Kejagung saat gelar perkara tersebut.

“Sehingga publik bisa yakin terhadap hasilnya. Sekali lagi dengan proses ekspos ini kita harapkan kasus ini bisa selesai, termasuk pengembangannya,” pungkas Barita.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Alfred Riedl Meninggal di Usia 70 Tahun

Read Next

Di Eropa, 1 Dari 8 Orang Meninggal Karena Polusi Udara