Efektif Berlaku 14 September, Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Polisi melakukan imbauan kepada pengendara mobil untuk dapat mematuhi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Menteng, Jakarta (11/4/2020). Iimbauan ini dilakukan agar masyarakat menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama 14 hari, yang salah satu aturannya adalah pembatasan penumpang kendaraan serta anjuran untuk menggunakan masker jika berkendara. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.

Konfirmasitimes.com-Jakarta (08/09/2020). Pemerintah Kota Palangka Raya menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya.

Perwali yang secara resmi ditandatangani oleh Wali Kota Fairid Naparin pada bulan September 2020 tersebut, tidak lain sebagai tindaklanjut atas terbitnya Pergub Kalteng Nomor 43 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease.

“Perwali ini adalah tindaklanjut atas dikeluarkannya Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan Pergub Kalteng Nomor 43 Tahun 2020,” ungkap Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, Senin (07/09/2020), dalam keterangannya. 

Adapun aturan dalam perwali tersebut lanjut Fairid, sudah melalui kajian dan diselaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta disesuaikan dengan kondisi riil di tengah masyarakat Kota Palangka Raya

“Dikeluarkannya perwali, tidak lain untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya, dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Palangka Raya,” jelasnya.

Fairid menyebut, ada tiga hal yang menjadi subjek pengaturan dalam perwali tersebut. Pertama, bagi perseorangan di mana diwajibkan melakukan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan). 

Kedua, bagi pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Sedangkan ketiga, bagi pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab dan fasilitas umum diwajibkan menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung. 

“Nah, untuk sanksi bagi orang yang tak memakai masker akan dikenakan tiga jenis sanksi yakni teguran lisan, tertulis, kerja sosial hingga denda administratif sebesar Rp100.000,” beber Fairid. 

Sementara yang terkait dengan sanksi berupa kerja sosial yang dimaksud adalah menyapu jalan umum minimal 2 jam dan maksimal 1 minggu setiap hari untuk pelanggar yang berulang, menjadi relawan pada satgas covid-19 selama 3 hari atau membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama 1 hari.

Kemudian untuk pelanggaran protokol kesehatan di kawasan pendidikan berupa teguran tertulis sebanyak 3 kali, rekomendasi pencabutan izin hingga rekomendasi hukuman disiplin bagi kepala sekolah atau penanggung jawab institusi.

Dan bagi pelanggaran di rumah ibadah, akan diberikan teguran tertulis sebanyak 3 kali, hingga penutupan sementara. 

Sedangkan bagi tempat kerja yang melanggar protokol kesehatan, akan diberikan sanksi berupa penjatuhan disiplin ASN bagi tempat kerja pemerintahan dan bagi non pemerintahan akan ada sanksi berupa teguran tertulis oleh SOPD yang melakukan pengawasan, penyegelan sementara, pencabutan izin operasional atau denda sebesar Rp5  juta. 

Berikutnya bagi pemilik atau penanggung jawab usaha yang melakukan terjadinya kerumunan massa, akan diberi sanksi berupa teguran tertulis, denda sebesar Rp15 Juta, penutupan atau pembubaran kegiatan, dan atau rekomendasi pencabutan izin operasional. 

Lalu berikutnya untuk setiap pemilik atau penanggung jawab yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap protokol kesehatan di bidang transportasi, maka akan diberikan sanksi teguran hingga denda Rp5 juta dan rekomendasi pencabutan izin trayek.

Bagi pelanggaran di sektor kegiatan ekonomi seperti toko, pasar modern dan tradisional, apotek dan toko obat, warnet, game center, warung makan, rumah makan, cafe dan restoran, penginapan dan PKL, akan diberikan sanksi teguran tertulis, pencabutan izin operasi, penutupan, dan pembubaran kegiatan, atau denda sebesar Rp5 juta

“Pengawasan dan penindakan akan dilakukan oleh Tim Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya yang terdiri dari TNI/Polri, Satpol PP dan SOPD terkait serta instansi vertikal teknis terkait,” kata Fairid.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Palangka Raya Emi Abriyani menambahkan, sebelum perwali diterapkan bagi masyarakat Kota Palangka Raya maka terlebih dahulu dilakukan sosialisasi secara masif.

“Sosialisasi perwali ini paling tidak dilakukan selama satu minggu. Setidaknya perwali efektif diberlakukan pada 14 September 2020,” katanya. 

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Lokasi dan Jadwal Samsat Keliling Hari Ini, 8 September

Read Next

Polri Bekuk Sindikat Penipuan Jual Beli Ventilator Covid-19, Uang Rp56,8 M Disita