KPK Tetap Proses Hukum Calon Kepala Daerah, Kejagung dan Polri Beda Suara

Villa Hingga Moge Mahal Milik Eks Sekretaris MA Disita KPK

Konfirmasitimes.com-Jakarta (07/09/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk tidak menunda proses hukum yang menjerat para calon kepada daerah meski tengah ikut dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020.

“KPK saat ini tidak akan menunda proses hukum terhadap perkara siapapun termasuk terhadap perkara yang diduga melibatkan para calon kepala daerah,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara Penindakan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (07/09/2020).

Keputusan itu diambil karena KPK yakin proses hukum di lembaganya tidak akan mempengaruhi proses politik yang berlangsung. Pasalnya, dipaparkan Ali Fikri proses hukum di KPK sangat ketat. Misalnya mulai dari syarat dan prosedur penetapan tersangka hingga penahanan dan tahapan seterusnya sangatlah ketat.

“Melalui proses yang terukur berdasarkan kecukupan alat bukti dan hukum acara yang berlaku,” sambungnya.

Selain itu, KPK sendiri telah menyiapkan program pencegahan pada Pilkada Serentak 2020. Pada kesempatan ini, KPK mendorong masyarakat agar selektif menentukan siapa calon kepala daerah yang akan dipilih nantinya.

Beda Kejagung dan Polri

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan untuk menunda seluruh proses hukum terhadap pasangan calon kepala daerah yang maju dalam gelaran Pilkada Serentak 2020.

Keputusan ini diambil Kejagung agar tidak dipolitisasi sebagai isu pencalonan Pilkada. Dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagun Hari Setiyono, penundaan penanganan perkara terhadap pasangan calon kepala daerah juga tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. Khususnya paslon yang diduga tersangkut masalah korupsi.

“Agar penanganan tindak pidana korupsi tidak dipolitisir atau dimanfaatkan sebagai isu untuk menggagalkan pihak tertentu dalam Pilkada,” singkat Hari.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhannudin meminta jajarannya menunda proses hukum terhadap pasangan calon kepala daerah yang berkontestasi di Pilkada 2020 hingga terdapat penetapan kepala daerah terpilih.

“Menjaga iklim yang kondusif dengan menunda proses hukum, dari penyelidikan sampai dengan eksekusi, terhadap calon pasangan di setiap tahapan proses pilkada,” kata Burhanuddin.

Jaksa Agung juga meminta seluruh jajarannya untuk menjaga netralitas, independensi dan objektivitas jajarannya selama pilkada berlangsung termasuk berhati-hati di media sosial dengan tidak menyampaikan dukungan terhadap paslon tertentu.

Diketahui kejaksaan memiliki peran dalam Sentra Gakkumdu untuk menindak pelanggaran pemilu bersama kepolisian dan Bawaslu, Burhanuddin meminta agar jajarannya memperkuat peran sentra Gakkumdu.

Adapun Kapolri Jenderal Idham Azis telah menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) bernomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 per tanggal 31 Agustus 2020. TR tersebut mengatur soal netralitas dan profesionalisme pelaksanaan pelayanan masyarakat khususnya di bidang penegakan hukum untuk menghindari Conflict of Interest serta menghindari pemanfaatan kepentingan politik oleh kelompok tertentu.

“Paslon yang sedang bermasalah hukum kalau polisi lakukan pemeriksaan bisa di tuduh tidak netral. Itu yang kita hindari,” kata Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Argo Yuwono

Hal ini, sambung Argo dilakukan untuk mewujudkan profesionalisme dan menjaga netralitas anggota Polri saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Desember 2020.

Sebagaimana tertera dalam telegram itu, demi menjaga profesional dan netralitas, seluruh anggota Polri selama pelaksanaan Pilkada 2020 diminta untuk menunda proses hukum baik penyelidikan ataupun penyidikan terhadap seluruh calon kepala daerah yang diduga terjerat kasus pidana.

Seluruh jajaran Polri diminta untuk tidak melakukan penanggilan ataupun upaya hukum lain yang mengarah ke persepsi publik mendukung salah satu peserta Pilkada.

Penundaan proses hukum kepada peserta Pilkada nantinya akan dilanjutkan kembali setelah tahapan pesta demokrasi lima tahunan tersebut berakhir.

Dalam TR tersebut, Kapolri menegaskan, apabila ada anggota atau penyidik yang melanggar hal tersebut akan diberikan sanksi dengan diproses secara disiplin maupun kode etik.

Meski demikian, Surat telegram tersebut tidak akan berlaku kepada peserta Pilkada yang diduga melakukan tindak pidana pemilihan, tertangkap tangan, mengancam keamanan negara (kamneg), dan mereka yang terancam hukuman seumur hidup serta mati.

Apabila peserta Pilkada melakukan tindak pidana, Kapolri tetap akan memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengusutan, penyelidikan dan penyidikan secara tuntas.

“Adanya surat telegram ini merupakan wujud dan komitmen dari Kapolri dalam menegakkan netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020,” sambung Argo.

Ditambahkan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, alasan penerbitan surat telegram terkait penundaan proses hukum terhadap peserta Pilkada Serentak 2020 agar tidak adanya polemic.

“Harus betul-betul mencermati setiap laporan yang masih terkait para Balon (Bakal Calon) dan Paslon sehingga tidak memunculkan polemik penegakan hukum. Ini tentunya akan menimbulkan kesan Polri tidak netral,” kata Listyo. 

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Pesan Wapres Untuk Mahasiswa Baru

Read Next

Lagi! Pelayanan Masyarakat di Kantor Kelurahan Pancoran Mas Ditutup