ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
24 April 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

DKI Jakarta akan Terima Pinjaman Rp 12,5 Triliun, Digunakan untuk Ini

DKI Jakarta akan Terima Pinjaman Rp 12,5 Triliun, Digunakan untuk Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Konfirmasitimes.com-Jakarta (27/07/2020). Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan pinjaman untuk Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Penyaluran pinjaman yang dilakukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI kepada pemerintah daerah (pemda) tersebut untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kedua Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut mendapatkan usulan pinjaman senilai Rp Rp12,5 triliun untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat sebersar Rp4 triliun.

“Perjanjian tersebut sebagai bentuk dukungan atas usulan kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19 dan pemulihan kegiatan ekonomi,” kata Sri Mulyani, Senin (27/07/2020).

Dirinci Sri, dalam menggelontorkan pinjaman ada sejumlah kriteria, yakni Pemda yang perekonomiannya tertekan akibat dampak Covid-19. Untuk DKI Jakarta, diketahui perekonomian turun 5,6% (year on year/yoy) di kuartal II/2020 dan pendapatan asli daerah (PAD) anjlok 54%.

Untuk Pemda Jawa Barat, perekonomian terkontraksi 2,7% (yoy), turun drastis dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,39%. PAD Jawa Barat pun turun 16,7%. Pinjaman sendiri dilakukan dengan tenor sepuluh tahun. Sedangkan bunga yang diberikan kepada Pemda itu mendekati 0% belum termasuk biaya administrasi.

“Pemerintah akan membayar selisihnya dengan cost of fund yang ditanggung PT SMI, agar pinjaman ke pemda adalah mendekati 0% tadi,” terang Sri Mulyani.

Selain pinjaman ke Pemda, pemerintah sebelumnya juga telah melakukan penempatan dana kepada bank-bank BUMN/Himbara sebesar Rp 30 triliun. Atas dana tersebut, bank BUMN telah menyampaikan rencana penyaluran pinjaman mereka dengan nilai Rp 111,8 triliun (3,73 kali) untuk pinjaman produktif, sektor padat karya, ketahanan pangan, dan pinjaman lainnya di sektor perumahan.

Masih dalam Pembahasan

Sementara itu Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Sri Haryati memastikan, dana pinjaman sebesar Rp 12,5 triliun yang akan diberikan pemerintah pusat masih dalam tahap usulan.

Dipastikan Sri Haryati, pinjaman tersebut masih akan dibahas kembali bersama Pemprov dan DPRD DKI Jakarta. Sri mengaku pihaknya akan segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada DPRD DKI Jakarta untuk melakukan pembahasan.

Sri menjelaskan, pinjaman itu akan masuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui penerimaan pembiayaan. Untuk tahap pertama, ada sekitar Rp 4 triliun dari total pinjaman Rp12,5 triliun. Sementara sisanya akan dimasukan pada APBD 2021.

Adapun pinjaman itu sendiri akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu atau dicicil. Meski demikian kembali ditegaskan Sri, seluruh mekanisme terkait pinjaman masih akan dibahas kembali dengan tim teknis.

Ditambahkan  Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza),  dana pinjaman pinjaman RP 12,5 triliun yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan digunakan untuk program prioritas yaitu kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan penanggulangan banjir.

Disebut Ariza, akibat dari pandemi Covid-19, sejumlah program prioritas di Jakarta terpaksa tertunda menyusul Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berkurang dari Rp87 triliun menjadi Rp47 triliun.

Oleh itu, dengan adanya bantuan pinjaman yang diberikan Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) akan digunakan untuk program prioritas seperti, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan khususnya program penanganan banjir

“Jadi Pak Gubernur (Anies Baswedan) memastikan program-program yang menjadi prioritas di tahun 2020-2021 bisa terus dapat dilaksanakan. Baik melalui optimalisasi APBD, bantuan dari program SMI Kementerian Keuangan dan juga dari program-program yang kami akan kerjasamakan dengan pihak ketiga atau swasta,” kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/7/2020).

Ariza mencontohkan program prioritas pengendalian banjir yang dilakukan dengan dana pinjaman tersebut diantaranya untuk proyek sodetan Ciliwung mulai dari penanganan Ciliwung Waduk situ Embung drainase vertikal biopori dan penanganan pengadaan pompa banjir.

“Jadi program-program yang sudah direncanakan itu akan Kami lanjutkan,” sambung Ariza sekaligus menambahkan pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait pinjaman ini.

Terkait rencana peminjaman dana tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menilai langkah tersebut sudah sangat tepat.

“OJK mengapresiasi Kementerian Keuangan yang telah menyediakan skema Pinjaman PEN yang diberikan melalui PT SMI (Persero) kepada pemerintah daerah,” kata Wimboh.

Menurutnya, dengan adanya pinjaman tersebut Pemda dapat menggiatkan berbagai program pemulihan ekonomi di daerah melalui sumber pembiayaan yang ringan dengan tersedianya juga subsidi bunga atas pinjaman daerah ini.

Diharapkan Wimboh, dengan dukungan pembiayaan dari PT SMI (Persero) bagi Pemerintah Daerah, berbagai proyek infrastruktur kepada Pemda akan dapat berjalan kembali menggerakkan geliat ekonomi daerah. 

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Anggotanya Tembak Tersangka Tanpa Prosedur, Kapolres Tuban Digugat Rp 2 M

Read Next

Masjid di Tepi Barat Mendapat Serangan