Anggotanya Tembak Tersangka Tanpa Prosedur, Kapolres Tuban Digugat Rp 2 M

Konfirmasitimes.com-Surabaya (27/07/2020). Diduga akibat penembakan sewenang wenang terhadap Kacung Priyanto, Polres Tuban digugat Rp. 2 Milyar di PN Surabaya. Gugatan diajukan oleh Hakim Yunizar, SH advokat dari Aliansi Paralegal dan Pengacara Independen (APPI) Surabaya, No Perkara : 699/Pdt.G/2020/PN.Sby  Tanggal 22 Juli 2020. Kacung Priyanto disangka melakukan tindak pidana pencurian HP seharga 1,5 juta milik Sungadenan yang masih tergolong keluarganya.

Dalam surat gugatan disebutkan pencurian dilakukan Kacung Priyanto pada tanggal 03 April 2019 dan dilaporkan Sungadenan ke Polres Tuban tanggal 21 Mei 2020.  Hari itu juga (21 Mei 2020) penyidik Polres Tuban melakukan penangkapan dan membawa Kacung Priyanto ke Polres Tuban namun sebelumnya kaki kiri Kacung Priyanto ditembak penyidik.

“Padahal Kacung Priyanto bukan residivis dan sama sekali tidak melakukan perlawanan maupun berupaya melarikan diri,” ungkap Hakim saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (27/07/2020).

Menurut Hakim Yunizar, alasan lain gugatan yaitu pelanggaran Pasal 49 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor: 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan : (1) Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib: b. memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak.

Diungkapkan oleh Hakim Yunizar, Kacung ditembak tanggal 21 Mei 2020 tetapi tidak segera dilakukan operasi dengan alasan penyidikan belum selesai. Sehingga setelah 27 hari dari penembakan keluarga dengan terpaksa mengeluarkan biaya sendiri sebesar Rp. 10,9 juta karena melihat kesehatan kacung semakin buruk.

“Hal ini juga menunjukkan bahwa kacung saat di-BAP dalam keadaan peluru masih di kaki dan tanpa didampingi penasihat hukum,” sambungnya.

Kacung Priyanto yang merupakan kliennya, lanjut Hakim Yunizar, saat dilakukan penangkapan, tak melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri.

“Yang kami sayangkan adalah tidak ada perlawanan dan upaya melarikan diri, tapi oleh tim kepolisian tetap dilakukan penembakan terhadap  klien kami. Ini jelas pelanggaran,” terangnya.

Dalam melakukan penembakan, lanjut Hakim Yunizar, sudah diatur Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 yang mengatur tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan tugas Polri, serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan.

“Dalam Perkap ini juga diatur syarat-syarat lebih lanjut bahwa senjata api hanya boleh digunakan dalam: membela diri dari ancaman luka berat/kematian, mencegah terjadinya kejahatan berat. Terus klien kami tak masuk unsur itu. Klien kami taka da untuk upaya melarikan diri dan melakukan upaya menyerang anggota. Dan juga tak ada upaya untuk melarikan diri. Tapi dilakukan penembakan terhadap klien kami,” jelasnya.

Dibeberkan oleh Hakim, ada tiga kondisi polisi diizinkan menggunakan senjata api. Kondisi pertama, yaitu apabila tindakan pelaku kejahatan dapat menimbulkan kematian terhadap Polri, atau masyarakat.

“Yang kedua, pada saat anggota polisi tak punya alternatif lain untuk bisa menghentikan perilaku kajahatan. Sedangkan kondisi ketiga, yaitu untuk mencegah pelaku kejahatan yang melakukan penyerangan,” sambungnya.

Hakim Yunizar meminta agar kasus dihentikan karena telah ada pencabutan laporan dari Sungadenan. Dalam petitum gugatan juga, lanjut Hakim disebutkan agar Kapolda Jatim mencopot Kapolres Tuban dan para penyidik diberhentikan dari dinas kepolisian.

“Kami menggugat mempunyai tujuan agar hukum dijalankan dengan memperhatikan HAM dan tidak terjadi lagi ada tindakan sewenang-wenang oleh pihak kepolisian,” terangnya.

Ketika dikonfirmasi akan ada upaya untuk melaporkan penyidik hingga Kapolres Tuban ke Propam, Hakim mengaku masih belum memikirkan ke arah sana.

“Saat ini  kami lebih focus untuk upaya hukum berupakan gugatan terlebih dahulu. Untuk ke Propam saat ini belum ada langkah kesana,” jelasnya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

KPK Sidik 160 Kasus dan Ungkap Hambatan

Read Next

DKI Jakarta akan Terima Pinjaman Rp 12,5 Triliun, Digunakan untuk Ini