Bukan Hanya Murid Terkendala PJJ, Guru Juga

Bukan Hanya Murid Terkendala PJJ, Guru Juga

Kasi SMP Disdik Kota Bandung Bambang Ariyanto (tengah) dalam kegiatan Bandung Menjawab yang berlangsung di Balai Kota, Jl Wastukencana, Selasa (14/7/2020)

Konfirmasitimes.com-Bandung (15/07/2020). Kasi Kurikulum SMP, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Bambang Ariyanto memastikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa digunakan untuk mendukung kebutuhan siswa dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Bukan Hanya Murid Terkendala PJJ, Guru Juga
Kasi SMP Disdik Kota Bandung Bambang Ariyanto (tengah) dalam kegiatan Bandung Menjawab yang berlangsung di Balai Kota, Jl Wastukencana, Selasa (14/7/2020)

Bambang mengatakan hal tersebut mengingat berdasarkan hasil evaluasi Disdik Kota Bandung terdapat 9,25 persen dari seluruh siswa TK, SD, dan SMP kesulitan mengakses PJJ.

“Data tersebut berdasarkan hasil survei Disdik Kota Bandung saat penyelenggaraan PJJ tahap pertama yang berlangsung pada awal Maret hingga Juni 2020,” katanya kepada wartawan disela kegiatan Bandung Menjawab yang berlangsung di Balai Kota Jl Wastukencana, Bandung, Selasa (14/07/2020).

Bambang menjelaskan, angka 9,25 persen tersebut didapat berdasarkan survei, jumlah siswa TK-SD dan SMP di Kota Bandung sekitar 300 ribu orang, sementara sampel surveinya sebanyak 44 ribu orang.

Sebanyak 9,25 persen dari 44 ribu siswa tersebut, terkendala alat-alat pembelajaran. Ada siswa, yang dirumahnya hanya punya satu gadget, itupun milik orangtuanya. Anak-anaknya tidak ada yang menggunakan handphone.

“Bahkan ada yang siswa yang di rumahnya sama sekali tidak  punya handphone. Orangtuanya tidak punya, apalagi anaknya,” katanya.

Selain itu, dari hasil evaluasi tersebut juga disebutkan, sebanyak 8,35 persen dari 7 ribu guru TK, SD dan SMP di Kota Bandung ternyata juga terkendala dalam melaksanakan PJJ.

“Mereka itu minim pemahaman teknologi,” katanya.

Bambang menjelaskan, untuk mengatasi siswa yang kesulitan mengakses teknologi saat PJJ, Disdik Kota Bandung telah menginstruksikan sekolah untuk mengalokasikan dana BOS bagi pengadaan infrastruktur pembelajaran, seperti gadget, laptop hingga kuota internet.

Harapannya, insfrastruktur PJJ yang dibeli dari dana BOS tersebut, nantinya bisa dipinjamkan kepada siswa yang terkendala teknologi, saat melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM).

“Saat ini kan, sekolah tidak ada kegiatan, jadi  dana operasional yang tidak terpakai itu, bisa diarahkan untuk membantu itu siswa yang terkendala gadget,” katanya.

Selain untuk membantu siswa yang terkenala gadget, jelas Bambang, dana BOS sebetulnya juga dapat dialokasikan untuk membantu guru yang kesulitan mengajar dengan metode PJJ.

Termasuk juga, tambang Bambang, bisa digunakan untuk menganggarkan kuota sebagai bekal guru dalam mengakses internet, ataupun kebutuhan operasional PJJ lainnya.

“Dana BOS, selain bisa dialokasikan untuk guru honor, juga bisa digunakan untuk guru maupun siswa yang kesulitan, dalam melaksanaan KBM PJJ,” ungkapnya.

Sementara untuk guru yang terkendala pemahaman teknologi, saat akan melakukan KBM PJJ, Disdik Kota Bandung juga telah menyiapkan pelatihan berbentuk webinar sebagai sosialisasi cara pengajaran di era PJJ.

Akan ada pula aplikasi khusus yang didesain untuk memudahkan para guru dalam mengajar dengan metode PJJ.

“Semua evaluasi ini dibuat agar PJJ di tahun ajaran baru 2020-2021, bisa terselenggara dengan lebih baik,” pungkasnya.

Bambang juga telah mengimbau pihak sekolah untuk secepatnya mendata siswa yang tidak mampu atau rawan melanjutkan pendidikan (RMP). Mengingat, mereka harus diberikan dukungan agar bisa mengikuti PJJ.

“Dengan adanya data RMP, nantinya siswa tidak usah mengajukan permohonan,” katanya.

Maksudnya sekolah harus proaktif membantu siswa tidak mampu yang diperkirakan RMP.

“Sekolah harus mendata siswa yang tidak mampu kemudian diberi bantuan. Itu berlaku untuk sekolah negeri dan swasta,” katanya.

Penggunaan dana BOS bagi siswa yang terkendala PJJ menurut Bambang harus disesuaikan dengan keperluan sekolah.

Bambang juga menegaskan bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengizinkan penggunaan dana BOS untuk mendukung PJJ.

“Dana BOS boleh digunakan untuk operasional sekolah, boleh juga untuk support guru honorer. Sekolah itu mempunyai RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Dana BOS dipetakan melalui RKAS tersebut,” katanya.

“Anggarannya bebas, tergantung sekolah. Misal di sekolah ada yang terkena alat dan kuota internet misal 20 orang, satu orang dikasih Rp100.000 itu tidak apa-apa,” lanjutnya.

Bambang juga menerangkan dengan anggaran dari dana BOS untuk PJJ tentunya tidak akan membebani pembiayaan yang biasa dilakukan di sekolah.

“Misalnya dana operasional. Itu diarahkan untuk membantu satu MGMT (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) diberikan fasilitas sewa zoom oleh sekolah. Itu bisa saja,” pungkasnya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Cek Arah Kiblat, Hari Ini Matahari Tepat di Atas Kabah

Read Next

KRI Teluk Jakarta-541 Karam di Perairan Arah Timur Laut Pulau Kangean