Pendidikan Paska Pandemi : PR Berat!

Pendidikan Paska Pandemi : PR Berat!

Konfirmasitimes.com-Bandung (14/07/2020). Selama pandemi, peserta didik terpaksa kembali menyambut tahun ajaran baru 2020-2021 secara daring. Pendidikan jarah jauh (PJJ) ini, sebetulnya telah dilakoni peserta didik diakhir tahun ajaran 2019-2020, kemarin.

Yang jadi pertanyaan, kurikulum Indonesia dibangun berdasarkan azas tatap muka di sekolah, bukan tatap muka via ‘zoom meeting’. Apakah dua pendekatan itu bisa disama ratakan, tanpa perlu ada upaya perubahan kurikulum? Efektifkah PJJ? Bagaimana kesiapan sarana prasarananya PJJ, siapkah gurunya? Lantas, kedepan apa jadinya dengan dunia pendidikan Indonesia, paska pandemi Covid-19

Politisi PKS, Ir H Abdul Hadi Wijaya M.Sc mengatakan saat ke Garut dan Tasikmalaya, ada kepala sekolah di Garut Selatan yang mengeluh.

“Di awal covid-19, saat mengadakan belajar secara daring, dari 300 siswa yang mereka miliki, yang bisa hadir belajar secara daring hanya 30 orang, 40 orang,” katanya kepada konfirmasitimes.com di Jabar, Senin (13/07/2020).

Dengan data dari Garut Selatan saja sudah bisa dikatakan, efisiensi kehadiran siswa lewat pendidikan daring sangat rendah. “Terus, apa yang bisa kita harapkan, dengan efisiensi yang dalam tanda petik memprihatinkan itu,” tanyanya.

Ia menjelaskan, jadi ketika ingin bicara tentang pendidikan daring atau PJJ pemerintah perlu menyiapkan terlebih dahulu, sarana dan prasarananya.

“Saya dengar ada pengadaan gadget gitu ya, tetapi memang bisa mengadakan gadget, siswa SMA, SMK, SLB se Jawa Barat itu jumlahnya ada 1,9 juta jiwa lho, dari mana anggaran ngadain gadget itu,” tanyanya.

Oke, tambah Abdul Hadi lagi, tidak perlu menyiapkan gadget untuk seluruh siswa, cukup setengahnya, anggap setengahnya lagi sudah memilikinya. “Itu berarti kita harus mengadakan 1 juta gadget. Ini bagaimana caranya, duitnya dari mana. Duit abis buat covid-19, gitu,” tanyanya kembali.

Setelah gadget tersedia, yang jadi pertanyaannya lagi, ada pulsanya nggak. “Di BOS ada. Sok ayo, pasti kalau semua duit BOS dibagi-bagi untuk beli pulsa, nggak akan cukup juga duit BOS,” katanya.

Lantas, setelah ada gadget, ada pulsa, sinyal ada tidak tanya Abdul Hadi kembali, sebab masih banyak daerah di Jawa Barat yang belum bisa terjangkau sinyal komunikasi, masuk dalam kawasan blankspot. Seperti Karang Pawitan, di Cikalong, Cidaun, Tegal Buled.

Jadi, menurut Abdul Hadi, semuanya harus dilihat dengan menggunakan logika bumi, jangan logika langit. “Logika langitkan gampang, kita bikin aja,” katanya.

“Itu  PR (baca–pekerjaan rumah) nomor satu, semua terkait pengadaan,” jelasnya.

PR nomor dua, ujar Abdul Hadi adalah siap tidak guru mengajar siswa-siswinya dengan metode daring. Sebab mengajar lewat cara daring ini berbeda dengan mengajar lewat tatap muka.

“Guru pasti tahu, semua yang ngerti pedagogi, akan tau gitu ya, ada ketidak efisienan gitu ya,”

PR nomor tiga menurut Abdul Hadi adalah kurikulum. Sebab kurikulum pendidikan di Indonesia tidak disiapkan untuk Covid-19, karena Covid-19 itu tanpa rencana. Ini Takdir Allah, tiba-tiba diujikan.

“Jadi kita nggak siap belajar dengan kurikulum ini, karena kurikulum kita bukan untuk PJJ, jadi bila sekarang PJJ, harus diubah kurikulumnya,” tegasnya.

Oleh karena itu, Abdul Hadi terus terang mengaku pesimis, para pelaksana pendidikan siap menghadapi PJJ. Artinya, Indonesia khususnya Jawa Barat saat ini tengah menempuh masa-masa sulit. Akan ada penurunan pada tingkat efektifitas kegiatan belajar mengajar (KBM).

Untuk itu, Abdul Hadi mengajak para ahli berpikir bersama, duduk bersama, membahas permasalahan ini secara bersama-sama. Mulai dari akademisi, praktisi, politisi, eksekutif, dinas terkait seperti Disdik dan Diskominfo. “Ini PR Formulasinya gimana,” katanya.

Termasuk untuk pembiayaan pendidikan, formulanya juga harus ada, sebab Covid-19 ini banyak melahirkan orang miskin baru.

“Sekolah swasta, sekarang nggak punya pendapatan, karena murid nggak masuk. Ya, nggak masuk ngapain bayar, kan gitu. Sekolah negeri masih mendinganlah, gurunya masih bisa digaji, negara,” jelasnya.

Dengan banyaknya orang miskin baru, berarti akan ada juga anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah alias drop out. Itu, berarti, nanti akan ada penurunan angka serapan kotor, angka serapan murni, selain itu ada juga angka lama sekolah.

“Variable-variable itu pasti menurun. Jadi ini PR berat, pak Kadis. Dengan segala hormat. Saya sampaikan, bapak punya PR sangat berat. Kami juga sedang merenungi, bagaimana bantunya, bagi DPRD,” katanya.

Padahal, menurut Abdul Hadi, Dinas Pendidikan sudah harus membuat langkah-langkah awal, yaitu perumusan anggaran.

“Kalau anggaran APBD di sektor-sektor tertentu, misalkan, pendidikan dibikin berdasarkan, berbasis APBD yang lalu pasti gagal, nggak boleh,” ungkapnya.

“Silahkan, bola disana, kami menunggu ni, belum dapat draf dari APBD Perubahan bagaimana. APBD Murni, gimana. Yang jelas sekarang, APBD yang dialih-alihkan, dengan dalih Covid ini pun, secara casual juga lampu merah,” pungkasnya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Tahun Ajaran Baru, 400 Ribu Siswa SMA/SMK Ikuti MPLS Daring

Read Next

Pekerja Migran Asal Sumedang Telah Pulang Ke Tanah Air