2019, Realisasi PAD Jabar Rp36,04 Triliun, Silpa Rp3,28 triliun

Rapat Paripurna

Rapat Paripurna

Konfirmasitimes.com-Bandung (14/07/2020). Gubernur Jawa Barat mengatakan realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp36,04 triliun lebih, atau 99,75 persen dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan Rp36,12 triliun.

Rapat Paripurna
Rapat Paripurna

“PAD (pendapatan asli daerah), realisasinya mencapai Rp21,24 triliun lebih, atau 101,48 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp20,93 triliun lebih,” katanya dalam rapat paripurna nota pengantar gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jl Diponegoro No27, Bandung, Selasa (14/07/2020).

Emil panggilan karib dari Ridwan Kamil, menjelaskan PAD tersebut, berasal dari pajak daerah, realisasinya mencapai Rp19,62 triliun lebih, atau 102,10 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp19,22 triliun lebih.

Sumber PAD lainnya, berasal dari retribusi daerah, realisasinya mencapai Rp56,22 miliar lebih, atau 105,71 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp53,18 miliar lebih.

Sumber PAD selanjutnya, berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, realisasinya mencapai Rp386,44 miliar lebih, atau 99,83 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp387,10 miliar lebih.

Sementara, sumber yang berasal dari PAD yang sah, realisasinya mencapai Rp1,17 triliun lebih, atau mencapai 92,50 persen, dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1,27 triliun lebih.

Selain PAD, sumber lain adalah dana perimbangan daerah, realisasinya mencapai Rp14.71 triliun lebih, atau 97,35 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp15,11 triliun lebih.

Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan ini sumbernya, dari dana bagi hasil pajak, realisasinya mencapai Rp1,15 triliun lebih, atau 94,42 persen dari anggaran yang telah ditetapkan, sebesar Rp1,21 triliun lebih.

Dana bagi hasil bukan pajak, realisasinya mencapai Rp333,72 miliar lebih atau 99,47 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp335,49 miliar lebih.

Dana alokasi umum (DAU), realisasinya mencapai Rp10,01 triliun lebih atau mencapai 96,81 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp10,34 triliun lebih.

Emil juga menjelaskan, sumber dana lainnya selain PAD dan dana perimbangan daerah juga ada pendapatan daerah yang sah. Pendapatan ini, realisasinya mencapai Rp35,67 miliar lebih, atau 100,72 pesen, dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp35,41 miliar lebih.

Sumber lain dari pendapatan daerah yang sah itu adalah, pendapatan hibah realisasinya mencapai Rp23,18 miliar lebih, atau 101,12 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp22,93 miliar lebih.

Selain itu juga ada, dana penyesuaian dan otonomi khusus, realisasinya mencapai Rp42,58 atau 100,00 persen dari anggaran yang telah ditetapkan,

Ada juga, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lain sebesar Rp12,48 miliar lebih atau 100,00 persen dari anggaran yang telah ditetapkan.

Emil juga menjelaskan kepada anggota dewan, berkenaan dengan belanja daerah, realisasi belanja daerah sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp35,83 triliun lebih atau 91,62 persen dari alokasi anggaran yang sebesar Rp39,11 triliun lebih.

Adapun belanja daerah, jelas Emil, terdiri dari belanja tidak langsung. Direalisasikan sebesar Rp28,03 triliun lebih, atau 93,65 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp29,93 triliun lebih.

Dalam realisasi belanja tidak langsung itu, terang Emil, selain ada belanja pegawai, di dalamnya juga termasuk realisasi belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada provinsi atau kabupaten atau kota dan pemerintahan desa, seperti belanja tidak terduga.

“Belanja langsung, direalisasikan sebesar Rp7,79 triliun lebih, atau 85,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp9,18 triliun lebih,” katanya.

Adapun pembiayaan daerah, kata Emil, adalah penerimaan pembiayaan daerah, yang direalisasikan sebesar Rp3,16 triliun lebih, atau 103,29 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3,06 triliun lebih.

Ada juga, pengeluaran pembiayaan daerah yang direalisasikan sebesar Rp76,79 triliun lebih atau 99,99 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp76,80 triliun.

“Dari keseluruhan transaksi anggaran dan realisasi APBD tahun 2019, dapat diketahui Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) tahun berkenaan Silpa yaitu sebesar Rp3,28 triliun lebih,” terangnya.

 Wakil Ketua DPRD Jabar, Achmad Ru’yat mengatakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu kewajiban konstitusional kepala daerah, serta wujud pertanggungjawaban pemerintah provinsi atas pelaksanaan APBD provinsi tahun anggaran 2019 yang telah diformulasikan dalam rancangan peraturan daerah, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019.

“Rancangan peraturan daerah yang disampaikan itu, berupa laporan keuangan pemerintah provinsi yang telah diaudit oleh BPK (badan pemeriksa keuangan) RI,” katanya.

“Adapun laporan hasil pemeriksaan itu, secara resmi telah disampaikan oleh BPK RI pada rapat paripurna istimewa DPRD tentang penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 per 30 Juni 2020,” pungkasnya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Masamba Tak Kuat Hadapi Ini Sendirian, Butuh Bantuan Anda

Read Next

18 Lembaga Bakal Dibubarkan Pemerintah, Komnas Lanjut Usia Diantaranya