18 Lembaga Bakal Dibubarkan Pemerintah, Komnas Lanjut Usia Diantaranya

18 Lembaga Bakal Dibubarkan Pemerintah, Komnas Lanjut Usia Diantaranya

Konfirmasitimes.com-Jakarta (14/07/2020). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah dalam waktu dekat bakal membubarkan 18 lembaga non struktural.

Terkait keputusan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo menyatakan siap menjalankan visi dan misi presiden tersebut, namun di sisi lain, tidak bisa membocorkan apa saja lembaga negara yang bakal ditiadakan tersebut.

“Tugas saya sebagai MenPAN-RB menjabarkan visi misi presiden terkait reformasi birokrasi,” kata Tjahjo kepada wartawan, Selasa (14/07/2020).

Disebut Tjahjo, penyederhanaan birokrasi dengan cara penghapusan lembaga non struktural dimaksudkan untuk perampingan.

“Untuk menghindari terjadinya pemborosan kewenangan dan meningkatkan efisiensi,”  terang Tjahjo

Dipastikan Tjahjo, penyederhanaan dilakukan usai dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan pelayanan lembaga tersebut kepada masyarakat. Tak hanya itu, penghapusan lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih dan fragmentasi antar kementerian/ lembaga.

Tjahjo meyakini, dengan adanya perampingan tersebut akan mempercepat proses pengambilan keputusan dan proses birokrasi pemerintah, sekaligus mengoptimalkan profesionalisme aparatur.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, alasan pembubaran lembaga tersebut dalam rangka menekan anggaran.

Adapun, fungsi dari lembaga yang dibubarkan akan dikembalikan ke Kementerian terkait.

“Kalau pun bisa kembalikan ke menteri, kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pake badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi,” kata Presiden Jokowi.

Pembubaran juga sebagai upaya pemerintah untuk bergerak lebih dinamis dan cepat di tengah tantangan global.

“Saya ingin kapal itu sesimple mungkin sehingga bergeraknya menjadi cepat,” tegas Jokowi.

Lembaga yang Dibubarkan

Meski belum ada kepastian 18 lembaga non struktural apa saja yang akan dibubarkan pemerintah, sejumlah wacana mencuat, bahwa diantara yang akan dibubarkan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun kabar itu langsung dibantah oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko . Ditegaskan Moeldoko, OJK merupakan lembaga yang dibentuk melalui Undang-undang. Sedangkan lembaga yang prioritas dibubarkan adalah yang terbentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP)

“Terhadap lembaga di bawah Perpres dan PP saat ini sedang ditelaah. Perlukah organisasi atau yang dikatakan kemarin 18 lembaga itu dihapus atau dievaluasi lagi agar kita betul-betul menuju sebuah efisiensi,” kata Moeldoko.

“OJK itu lembaga yang ada di bawah UU. Itu pasti area bermainnya bukan di pemerintahan,” sambung Moeldoko memberi sinyal OJK tak akan dibubarkan.

Disebut Moeldoko, pembubaran sejumlah lembaga juga dimaksudkan agar tidak ada ego sektoral.  Dan jika tugas dari lembaga sama dengan kementerian, maka akan lebih efisien diserahkan ke kementerian terkait.

Moeldoko sendiri memberi sinyal, lembaga yang patut dipertimbangkan untuk dibubarkan, seperti  Komisi Nasional Lanjut Usia. Menurut Moeldoko komisi tersebut tidak pernah di dengar oleh publik.

Diketahui Komisi Nasional Lanjut Usia dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 52 tahun 2004 Tentang Komisi Nasional Lanjut Usia. Pembentukan Komnas Lanjut Usia tersebut berdasarkan amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

“Komisi Usia Lanjut ini enggak pernah kedengaran apakah itu tidak dalam tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak),” kata Moeldoko. Dan jika Komnas Lanjut Usia masih dalam cakupan KPPPA, maka sudah selayaknya lembaga itu dibubarkan.

Lembaga lain yang terancam dibubarkan disebut Moeldoko ialah Badan Akreditasi Olahraga. Diketahui, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) adalah suatu badan yang dibentuk pemerintah dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan. BSANK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSANK bersifat mandiri dan profesional.

Menurut Moeldoko, badan BSANK dipertimbangkan untuk dibubarkan karena banyak lembaga dengan tupoksi serupa.

Kemudian lambaga lain yang terancam dibubarkan yakni Badan Restorasi Gambut (BRG) yang juga punya fungsi beririsan dengan Badan atau Lembaga lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) .

Badan Restorasi Gambut adalah salah satu Lembaga Nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

BRG itu dari sisi kebakaran, apakah cukup ditangani BNPB? Dari sisi optimalisasi gambut untuk pertanian apakah cukup oleh Kementerian Pertanian? Itu kira-kira yang sedang dikaji Kemenpan-RB,” ungkapnya.

Meski demikian, belum ada kejelasan badan atau lembaga apa yang akan dibubarkan pemerintah. Yang jelas, sebut Moeldoko dalam konteks penyederhanaan birokrasi, Presiden Jokowi memikirkan bahwa struktur organisasi yang dibuat harus memiliki fleksibilitas dan efisiensi yang tinggi.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

2019, Realisasi PAD Jabar Rp36,04 Triliun, Silpa Rp3,28 triliun

Read Next

Turki Tanggapi Kritik UE Terkait Hagia Sophia