Server Lemot dan Error Masih Jadi Permasalahan Klasik PPDB

Server Lemot dan Error Masih Jadi Permasalahan Klasik PPDB

Konfirmasitimes.com-Cimahi (05/07/2020). Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah bergulir sejak beberapa tahun lalu. Tetapi permasalahan klasik, seperti server lemot, error dan lain sebagainya, masih saja terjadi.

Agus, salah satu orang tua calon siswa mengatakan situs resmi penerimaan peserta didik baru Kota Cimahi tahun ajaran 2020/2021 masih saja lemot saat diakses, tidak hanya itu situsnya juga acap error.

Warga Kampung Leuweung Gede Kelurahan Kota Cimahi itu menjelaskan saat membuka situs untuk mendaftarkan anaknya yang akan masuk sekolah menengah pertama (SMP) situs tersebut ternyata error, alias tidak bisa diakses. Saat diulangi kembali, permasalahannya tetap sama.

Beberapa saat kemudian, situ bisa diakses tetapi tidak lama saat tengah memilih jalur pendaftaran, situs kembali error.

“Hari pertama mah, emang ngaco situsna (hari pertama PSBB situsnya bermasalah). Pas rek milih jalur zonasi, pilihan na teu muncul, (Saat memilih jalur zonasi pilihannya tidak keluar). Situs baru bisa diakses, malah hari,” ungkapnya kepada wartawan, Sabtu (04/07/2020).

Selain itu, Agus juga mengeluhkan,  soal PPDB, yang dinilainya kurang sosialisasi. Akibatnya banyak orangtua yang kebingungan.

“Sosialisasi na kurang, jeung ti sakolah asal euweuh bantuan informasi (minim sosialisasi dan kurang informasi dari pihak sekolah),” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Kota Cimahi, Hendra Gunawan tidak menjawab saat dikonfirmasi via telepon.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto mengatakan permasalan tersebut merupakan permasalahan klasik dan kurang baik apabila masih berulang disetiap berlangsungnya hajatan PPDB.

“Kalau benar permasalahan itu muncul lagi dalam penyelenggara PPDB maka harus ada jaminan agar publik yang berkepentingan atau siswa jangan menjadi korban buruknya pelayanan publik oleh penyelenggara,” katanya saat dihubungi melalui WhatsApp, Sabtu (04/07/2020).

Menurut Haneda, Dalan Pasal 18 huruf d Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berbunyi ‘Masyarakat berhak mendapat advokasi, perlindungan dan/atau pemenuhan pelayanan.

Dan pasal yang sama huruf i menyatakan ‘berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan’.

Sedangkan Pasal 23 ayat (5) UU 25/2009 Sistem Informasi Publik mengamanahkan ‘Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses’.

Karenanya, kata Haneda, jaminan pelayanan publik yang mendasarkan pada asas-asas penyelenggaraan yang dibutuhkan masyarakat, simple secara teori tinggal diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang nyata dan publik yang bisa memberikan kesaksian baik dan buruknya layanan publik pemerintah.

“Sisi lain publik juga punya kewajiban untuk taat dan patuh pada ketentuan-ketentuan standar pelayanan yang sudah disediakan penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Pelayanan Publik,” tutupnya.

Sebelumnya, Kania Intan Pusita, anggota komisi IV DPRD Kota Cimahi mengatakan sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi mengenai pelaksanaan PPDB Kota Cimahi tahun 2020.

“Walaupun pelaksanaan PPDB masih berlangsung sampai tanggal 4 Juli nanti, tapi dalam rangka meminimalisir hal-hal yang kurang memuaskan dalam pelaksanaanya, Komisi IV tadi mengadakan rakor dengan disdik terkait PPDB,” terangnya kepada wartawan, Kamis, lalu.

Kania mengakui permasalahan jaringan akan tetap menjadi titik perhatian, dewan dalam pembahasan PPDB, karena sering mengalami kendala.

“Yang masih harus terus diperhatikan adalah jaringan server untuk pendaftaran, sebab sering error atau buffering,” jelasnya.

Kata Kania, hal tersebut akan menjadi fokus perhatian dewan kaena bila abai akan menyulitkan orangtua siswa dalam melakukan pemantauan terhadap pendaftaran anaknya, karena dikhawatirkan anaknya tidak terdaftar di sekolah yang dituju.

“Admin atau operator tempat sekolah mendaftar harus menunggu lama untuk memastikan data anak didiknya sudah diterima oleh sekolah yang dituju atau belum sehingga membuat para orangtua peserta didik jadi panik dan khawatir anaknya belum terdaftar,” pungkasnya.

Husein Wijaya, pengamat pendidikan yang tinggal di Bandung mengakui server lemot dan error, memang acap jadi kendala dalam PPDB. Akibatnya, orangtua khawatir, anaknya tidak masuk di sistem karena operator kesulitan mengunggah data siswa.

Husein menambahkan, untuk proses ukur jarak biasanya tidak ada kendala. Namun, ketika operator harus memasukkan data pendaftar, sistem menjadi lambat.

“Beberapa kali gagal biasa terjadi. Tapi operator terus berupaya untuk menginput. Kadang sore, bahkan sudah dicoba malam hari juga,” sebutnya saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Husein berharap di sisa waktu pendaftaran, sistem online bisa berfungsi dengan baik. Sebab, sekolah harus meranking siswa yang diterima berdasarkan jarak. Sejauh ini, berdasarkan perhitungan jarak menggunakan Google Maps, jarak paling jauh itu sekitar tiga kilometer dan paling dekat 100 meter.

“Kalau tidak bagus juga tentu harus manual. Namun demikian, kami tetap berharap sistem bisa bekerja cepat agar PPDB berjalan dengan lancar,” harapnya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Ada Uji Emisi Gratis di Jakarta Bagi Pelanggan SPBU

Read Next

34 Pelanggar PSBB di Jalan Raya Bina Marga Cipayung