Wagub UU Menjawab, Kenapa SK-UMSK 2020 Tak Juga Diteken?

Buruh saat demo di depan Gedung Sate Jl Diponegoro, Bandung

Buruh saat demo di depan Gedung Sate Jl Diponegoro, Bandung

Kenapa Gubernur Jabar Tak Juga Teken SK-UMSK 2020? Wagub UU Menjawab, Kenapa SK-UMSK 2020 Tak Juga Diteken?

Konfirmasitimes.com-Bandung (01/07/2020). Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menerima perwakilan buruh yang demo di depan Gedung Sate Jl Diponegoro, Bandung, Rabu (30/06/2020). Dalam audiensi itu, Wagub Uu didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans Jabar), Taufik Garsadi.

Wagub Uu Ruzhanul Ulum dengan didampingi Kadisnakertrans Jabar Taufik Garsadi tengah beraudiensi dengan perwakilan buruh di Gedung Sate.
Wagub Uu Ruzhanul Ulum dengan didampingi Kadisnakertrans Jabar Taufik Garsadi tengah beraudiensi dengan perwakilan buruh di Gedung Sate.

Hal yang mengemuka dalam audiensi tersebut adalah kenapa Gubernur Jabar Ridwan Kamil tidak juga meneken Surat Keputusan (SK) terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)? Apakan hal itu terkendala karena ada pergantian Kadisnakertrans Jabar?

Buruh yang ikut beraudiensi dengan Wagub Uu dan Kadisnakertrans Taufik adalah Aliansi Buruh Jabar, Aliansi Buruh Bekasi Melawan, Konfederasi KASBI, dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.

Wagub Uu menjelaskan, setelah rapat pleno Dewan Pengupahan Jabar pada 11 Juni lalu, landasan hukum terkait upah minimum sektoral kabupaten/kota, hingga kini, terus diproses. Untuk itu, dirinya menampik dugaan buruh soal lambatnya SK UMSK karena pengaruh pergantian Kadisnakertrans Jabar.

“Kami sedang menelaah dan me-review satu demi satu karena masih ada kelemahan. Ganti Kadis tidak mengganggu (proses), tidak ada alasan menunda. Justru ketika rotasi-mutasi, pesan kami kepada Kadis adalah meneruskan program sebelumnya dan mempercepat kinerja,” jelasnya.

Selain itu, Bupati Tasikmalaya ke-21 (periode 2011-2018) juga menjawab aspirasi untuk mempertegas perlindungan kepada buruh yang rentan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi COVID-19 serta dari ketidakadilan pesangon ketika PHK.

“Jika ada aduan, sebut (nama) perusahaannya sehingga bisa kami panggil jika mereka memang melanggar Undang-Undang. Kalau belum ada kesepakatan dan kesepahaman, bisa audiensi sendiri antara Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan serikat buruh,” katanya.

Soal bantuan sosial (bansos) dan perlindungan kesehatan bagi buruh, Wagub Uu menjelaskan bahwa setiap warga Jabar yang menjadi miskin baru (misbar) akibat pandemi COVID-19 berhak menerima bansos provinsi.

Dirinya pun menegaskan, bansos provinsi merupakan pelengkap dalam Sembilan Pintu Bantuan sehingga tidak boleh ada warga yang dobel menerima bantuan.

Sembilan pintu bantuan dari pemerintah itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, bansos presiden di Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi), Dana Desa, bansos tunai Kementerian Sosial, bansos kabupaten/kota, bansos provinsi, serta Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu).

“Karena tidak ada pengkhususan judul kepada kelompok tertentu. Tidak ada judul khusus, kalau memang misbar, dapat haknya. Jadi bansos sudah termasuk untuk buruh, asal jangan sampai data dobel,” tutur Wagub Uu.

“Yang sudah dapat Kartu PKH, Kartu Sembako, dan lainnya, tidak dapat bansos provinsi. Jadi bansos provinsi sebagai pelengkap. Jika memang belum terdaftar oleh RT/RW, sampaikan lewat (aplikasi) Pikobar,” tambahnya.

Terakhir, Wagub Uu meminta serikat buruh di Jabar untuk terus menjaga komunikasi dengan Disnakertrans Jabar. Sementara Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar segera memanggil Apindo untuk beraudiensi.

“Kami juga akan lakukan audiensi dengan Apindo. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak (serikat buruh) hari ini. Apa yang diharapkan membuat kami lebih cepat mengerjakan apa yang memang sebetulnya sedang dilaksanakan,” ucapnya.

“Pemprov terbuka menerima aspirasi dan masukan karena yang merasakan (masalah buruh) memang buruh itu sendiri. Dengan komunikasi, ini menjadi masukan bagi kami, tutupnya.

Wagub Uu Ruzhanul Ulum dengan didampingi Kadisnakertrans Jabar Taufik Garsadi tengah memberikan masker untuk buruh
Wagub Uu Ruzhanul Ulum dengan didampingi Kadisnakertrans Jabar Taufik Garsadi tengah memberikan masker untuk buruh

Dalam agenda audiensi bersama serikat buruh di Jabar, Pemda Provinsi Jabar turut memberikan bantuan 5.000 masker. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Wagub Uu dengan didampingi Kepala Disnakertrans Jabar Rachmat Taufik Garsadi.

Sebagaimana diketahui, Rabu pagi ribuan buruh menyemut di sekitar Tugu Monumen Juang (Monju) Jl Dipatiukur, Bandung. Setelah massanya dirasakan cukup, mereka bergerak dengan berjalan kaki menuju Gedung Sate Jl Diponegoro, Kota Bandung.

Ditempat tujuan, mereka membentangkan berbagai macam poster yang telah dipersiapkannya. Selain itu mereka juga mengibarkan panji-panji masing-masing aliansinya.

Setelah mobil berpengeras suara siap, satu persatu perwakilan mereka berorasi membicarakan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) yang telah mengakibatkan perekonomian keluarga mereka tak menentu.

“Persoalan lingkungan buruh dan pekerja yang terdampak hampir 1 juta. Dirumahkan tanpa dibayar di PHK tanpa pesangon, upah per hari sudah tidak manusiawi. THR-nya dicicil,” kata Ketua Aliansi Buruh Jabar (ABJ) Ajat Sudrajat dalam orasinya.

Lebih lanjut, para buruh juga mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2020.

“Aksi di depan Gedung Sate hari ini kita suarakan, teman-teman masih menerima upah dan THR tahun 2019. Mau masuk bulan Juli masih upah 2019. Untuk itu mendesak kepada Gubernur untuk segera mengeluarkan SK UMSK,” tambahnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, upah buruh di beberapa kota atau kabupaten masih mengikuti aturan tahun 2019. Sementara itu di Depok, Bekasi, dan Cianjur sudah merekomendasikan UMSK.

“Sampai saat masih belum selesai, alasan Covid-19. Mereka tidak berdaya menyejahterakan buruh di Jawa Barat. Kami menyampaikan kepada Gubernur supaya cepat mengeluarkan SK UMSK,” katanya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Peringati Hari Jadi Jalasenastri ke-74, Korcab Adakan Lomba Kekinian Meski di Rumah Aja

Read Next

Perjalanan Kereta Belum Bisa Beroperasi Hingga 31 Juli Untuk KA Lokal Daop 1 Jakarta