Pemerintah Suntik PTS Dana Rp 1 T Untuk Terdampak Covid-19, BEM Surabaya Raya Dan Malang Raya Minta Relaksasi UKT

Pemerintah Suntik PTS Dana Rp 1 T Untuk TerdampakCovid-19, BEM Surabaya Raya Dan Malang Raya Minta Relaksasi UKT

Konfirmasitimes.com-Surabaya (01/07/2020). Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Surabaya Raya dan Malang Raya mendesak adanya relaksasi perwujudan  Permendikbud No.25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut Presiden BEM Universitas Wijaya Kusuma (UWK) kota Surabaya Eko Pratama mengatakan yang dibutuhkan mahasiswa adalah regulasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) relaksasi SPP untuk perguruan tinggi swasta ,” ujarnya di Surabaya, Selasa (30/06/2020).

Diungkapkan oleh Eko, yang dikawatirkan oleh mahasiswa PTS saat ini Permendikbud No 25 tahun 2020 hanya berlaku buat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.

“Sedangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menganggarkan dana dari Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) sebesar Rp 1 T untuk meringankan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta sebagai bantuan pemerintah terhadap mahasiswa terdampak Covid-19 ternyata bantuan tersebut ternyata tak ada regulasinya,” jelasnya.

Dengan tak ada regulasi tersebut, lanjut Eko, mahasiswa PTS kawatir  akan dimainkan oleh asosiasi-asosiasi pendidikan perguruan tinggi ditingkat bawah.

“Saya mengambil contoh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) yang lebih dekat dengan kekuasaan. Mereka pastinya tahu adanya anggaran itu dan bisa memainkannya untuk mengeruk keuntungan bagi mereka,” jelasnya.

Jika ada regulasi atau aturan yang jelas  maka seluruh PTS se Indonesia mempunya hak untuk mendapatkan dana yang sudah dianggarkan Mendikbud tersebut,”jelasnya.

Untuk kriteria PTS yang bisa menerima bantuan dana tersebut, sambung EKo hal tersebut bisa diatur lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang sudah ada. ”Itu urusannya sesuai teknisnya saja,” lanjutnya.

Mahasiswa sendiri, kata Eko, tak ingin diberikan janji manis saja dari Mendikbud dengan wacana bantuan sebesar Rp 1 T tersebut.

”Kami minta jangan ada wacana saja. Memang uang itu belum ada dan semua PTS belum ada yang menerimanya. Kami menekankan adalah semua PTS di Indonesia mempunyai hak-hak yang sama untuk menerima bantuan tersebut walaupun tak sebesar dengan relaksasi yang diterima oleh mahasiswa PTN di Indonesia,” terangnya.

BEM Surabaya Raya dan Malang Raya, lanjut Eko, minta pemerintah dalam mencairkan bantuan tersebut diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa di PTS yang benat-benar terdampak dalam pandemi Covid-19.

“Beri bantuan buat kawan-kawan kami yang orang tuanya terdampak Covid-19 misalnya kena PHK (Putus Hubungan Kerja) ditempatnya bekerja. Selain itu, bantuan tersebut juga diberikan kepada PTS yang mahasiswanya dibawah 1000. Ini yang perlu diberi stimulus tersebut,”terangnya.

Sementara itu, menyikapi masih simpang siurnya relaksasi bagi UKT di PTS Indonesia, BEM Surabaya dan Malang Raya mengeluarkan beberapa pernyataan sikap antara lain mendesak KEMENDIKBUD untuk memberikan regulasi yang jelas atas subsidi bantuan anggaran relaksasi SPP kepada perguruan tinggu swasta (PTS), mendesak pemerintah provinsi Jawa Timur agar memberikan bantuan terhadap rileksasi SPP Perguruan Tinggi Swasta, mendesak kepada seluruh PTS di Jawa Timur untuk segera mengeluarkan kompensasi pemotongan SPP 50%, tak hanya itu BEM Surabaya Raya dan Malang Raya juga mendesak kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Jatim untuk  turut serta dalam menyelesaikan persoalan rileksasi SPP dengan membangun koordinasi dan kerjasama bersama pemerintah daerah.

Sekedar diketahui, saat konferensi pers secara online, Jumat (19/06/2020)Mendikbud Nadiem Karim mengeluarkan pernyataan menganggarkan dana dari Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) sebesar Rp 1 T untuk meringankan uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta sebagai bantuan pemerintah terhadap mahasiswa terdampak Covid-19.

Persyaratan bagi mahasiswa yang mendapat bantuan tersebut antara lain orang tua mahasiswa tengah mengalami kendala finansial dan tidak mampu membayar UKT.

Kemudian, mahasiswa tidak sedang dibiayai oleh program KIP Kuliah atau beasiswa lainnya. Selanjutnya, dana bantuan ini hanya untuk mahasiswa semester tiga, lima, dan tujuh di 2020.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Perpustakaan Tingkatkan Literasi Warga Binaan Rutan Paser Kaltim

Read Next

Dampak Pandemi, Pemerintah Pusat Merasionalisasi Alokasi Anggaran Tanpa Terkecuali Anggaran Kemenhub