BK DPRD Jabar Sidang Dua Anggota Dewan yang Beritanya Sempat Viral

Ketua Badan Kehormatan DPRD Jabar Hisbullah Rahmat dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Jabar Johan J Anwari

Ketua Badan Kehormatan DPRD Jabar Hisbullah Rahmat dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Jabar Johan J Anwari

Konfirmasitimes.com-Bandung (01/07/2020). Dua anggota DPRD Jabar yang beberapa waktu lalu tingkahnya telah membuat publik geger, akhirnya  dipanggil Badan Kehormatan DPRD Jabar. Mereka disidang selama dua setengah jam, Rabu (30/06/2020).

Dua anggota dewan tersebut adalah Dadang Supriatna alias DS, wakil rakyat asal Partai Golkar dari Dapil Kabupaten Bandung, dan Rahmat Hidayat Djati alias RHD, wakil rakyat asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Dapil kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Jabar Hisbullah Rahmat
Ketua Badan Kehormatan DPRD Jabar Hisbullah Rahmat 

Ketua Badan Kehormatan DPRD Jabar Hisbullah Rahmat mengatakan DS dimintai keterangan selama satu jam, pada intinya dia tidak mengetahui bahwa anggota dewan tidak punya kewenangan untuk menggunakan kop surat dewan atas nama pribadinya.

“Dia kita minta keterangan selama satu jam,” katanya kepada wartawan di DPRD Jabar, Rabu (30/06/2020).

Berdasarkan keterangannya, akhirnya diketahui aktivitas menggunakan kop surat dewan ke kalangan eksternal terjadi karena ketidak mengertian yang bersangkutan terhadap etika dewan yang diatur berdasarkan tata tertib dewan.

Kop surat atas nama anggota dewan hanya bisa digunakan untuk kalangan internal, seperti ditujukan untuk ketua. Tetapi tidak bisa digunakan ke kalangan eksternal.

“Dia tidak tahu bahwa anggota komisi tidak punya wewenang menggunakan kop surat dewan secara pribadi,” katanya.

Kepada yang bersangkutan, jelas Hasbullah, BK akhirnya diputuskan memberikan saksi teguran lisan.

“Karena saudara Dadang sudah mengakui kesalahannya. Dan dia juga sudah minta maaf tidak akan mengulangi perbuatannya, saksi yang diberikan kepada yang bersangkutan hanya sanksi teguran lisan,” katanya.

Dasar dari keputusan itu adalah surat berkop dewan yang ditujukan DS ke SMK 4 Bandung, diyakini juga tidak akan bermanfaat. Mengingat penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020 murni dilakukan lewat sistem online.

“PPDB sekarang kan PPDB terbuka, jadi rekomendasi yang telah dibuat saudara Dadang juga tidak akan berguna. Sudah tidak ada jalur titip-titip lagi, data terbuka,” jelasnya.

Untuk RHD, kata Hasbullah juga telah diperiksa, yang bersangkutan diperiksa Badan Kehormatan selama 1,5 jam.

“Sanksi untuk saudara Rahmat adalah saksi teguran tertulis,” katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dari Dapil Kota Depok Kota Bekasi menjelaskan aksi pemukulan yang dilakukan sopir RHD terhadap karyawan Hotel Le Eminence, Cianjur terjadi saat tengah makan pagi.

“Sebelum kejadian saudara Rahmat sudah ngingap di hotel tersebut, jadi bukan baru datang ke hotel tersebut,” jelasnya.

RHD ada di Cianjur karena tengah melaksanakan kunjungan kerja terkait Raperda Perkebunan yang tengah digarapnya.

“Dia kan anggota Pansus VIII yang membidangi Raperda Perkebunan. Jadi saudara Rahmat ada di hotel untuk keperluan pekerjaan sebagai anggota dewan,” katanya.

Kronologinya, sebelum bersiap untuk kembali melakukan kunjungan RHD makan pagi dahulu di hotel, dan dia mengajak sopirnya tersebut untuk makan bersama. Tetapi sopirnya telat masuk ke ruang makan.

Dipintu masuk ruang makan, Rahmat dicegat karyawan hotel karena dia lupa mengenakan masker. Mengingat dia adalah tamu yang tengah mengingap di hotel tersebut, dia tetap diperkenankan masuk dan diberi tempat duduk terpisah dari pengunjung lainnya.

Sebagai hukumannya, Rahmat tidak bisa mengambil makan sendiri makanan yang akan dimakannya harus diambil oleh karyawan restauran.

Dalam proses makan dan minum itulah Rahmat sempat beberapa kali berdiri dari tempat duduknya untuk mengambil makanan atau minum yang kurang.

“Saat itulah terjadi ketegangan. Sopir yang baru datang kemudian, melihat keributan antara Rahmat dengan karyawan hotel,” katanya.

Sampai akhirnya, jelas Hasbullah, sopir bertindak sendiri menegur karyawan hotel yang berujung pemukulan.

Badan Kehormatan juga sempat tanya kepada RHD apakah saat itu dia mengaku sebagai anggota dewan. “Dia bilang tidak, dia bilang dia tidak menjelaskan dirinya anggota dewan,” jelas Hasbullah.

Setelah kejadian, terang Hasbullah, RHD juga sudah minta maaf kepada pihak managemen hotel dan korban pemukulan sopirnya.

“Saudara Rahmat, tadi juga kembali minta maaf. Sebab akibat perbuatannya, telah membuat marwah anggota dewan tercoreng, dibully dan dicaci maki karena beritanya viral,” ungkapnya.

Hasbullah menjelaskan batas dari teguran lisan dan tertulis untuk DS maupun RHD hanya sebanyak 3 kali, kembali mengulangi untuk ke 4 kalinya akan diumumkan di sidang paripurna.

“Kalau kembali berbuat kesalahan, direkomendasikan untuk pindah dari AKD (Alat Kelengkapan Dewan). Langkah terakhir baru PAW (Pergantian Antar Waktu),” katanya.

Yang dimaksud pindah dari AKD menurut Hasbullah adalah bila yang bersangkutan pimpinan AKD maka akan diberhentikan menjadi anggota biasa, bila dia anggota biasa akan dipindahkan ke komisi lain.

“Sanksi kepada dua anggota dewan ini, penting  untuk menjaga marwah lembaga dewan,” jelasnya.

Terkait sudah berapa kasus yang disidangkan badan kehormatan dalam satu tahun ini, Hasbullah mengatakan, sudah empat kasus pertama kasus.

“Nggak bisa disebut banyak juga sih, relatif lah,” pungkasnya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Pemkab Bojonegoro Terus Lakukan Perbaikan Infrastruktur Pembangunan Jalan

Read Next

Buka Mulai Jumat ini, Makam Kyai Ageng Muhammad Besari