ICW Sebut Ada Potensi Kerugian Negara dalam Pengadaan Batu Bara PLN

ICW Sebut Ada Potensi Kerugian Negara dalam Pengadaan Batu Bara PLN

Konfirmasitimes.com-Jakarta (30/06/2020). Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya potensi kerugian negara dalam pengadaan batu bara untuk pembangkit Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam waktu 10 tahun terakhir, yakni periode 2009-2019.

Firdaus Ilyas, penulis kajian ini dan mantan peneliti senior Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebut dalam kurun waktu tersebut biaya pembelian batubara untuk pembangkit PLN rerata lebih mahal dibandingkan harga impor (CIF) China untuk batubara jenis lignit dari Indonesia. Di mana secara rata-rata  sepuluh tahun terakhir, biaya pembelian batubara untuk pembangkit PLN lebih mahal Rp 225 ribu per ton.

“Kajian ini menelaah dari setidaknya dua hal, pertama dengan melihat selisih biaya pengadaan yang disebabkan oleh rantai pasok dan proses pengadaan yang tidak efisien, dan kedua, melihat dari beban penggunaan dibandingkan dengan beban komponen bahan bakar di pembangkit batu bara yang dioperasikan oleh anak perusahaan PLN,” papar Ilyas sebagaimana siaran persnya, Selasa (30/06/2020).

Dalam kajian tersebut,  PLN disebut selama ini telah membeli batu bara lebih mahal daripada harga batu bara Indonesia yang dibeli oleh pihak Cina dan India. Kajian ini menemukan bahwa apabila dikaitkan dengan realisasi volume pemakaian batubara pada pembangkit listrik milik PLN selama periode 2009 sampai 2019 sebesar 473.602.354 ton, maka secara agregat selisih harga pengadaan batubaranya melampaui 100 triliun rupiah selama satu dekade terakhir.

“Kajian ini menelaah dari sisi biaya, dimana beban penggunaan dibandingkan dengan harga pembelian dan yang akan kita lihat disini adalah berapa selisihnya dan siapa yang menanggungnya,” sambungnya.

Selain itu, potensi kerugian negara juga ditemukan pada pengadaan batu bara di PLTU Suralaya. Hal ini ditemukan dengan membandingkan pengadaan batu bara di PLTU Suralaya yg dikelola oleh PT Indonesia Power (IP) dan PLTU Paiton yang dikelola oleh PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) yang dianggap merupakan pembangkit yang sama tipenya.

Menurut Firdaus, berdasarkan kalori batu bara yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan batu bara, seharusnya komponen biaya untuk bahan bakar yang dikeluarkan PLTU Suralaya lebih rendah dibandingkan PLTU Paiton.

Kenyataannya, diindikasikan adanya selisih beban komponen batubara pada PLTU Suralaya sebesar Rp 11,159 triliun selama periode 2009 – 2018. Atau rata-rata tiap tahun nilai indikasi inefisiensinya sebesar Rp 1,240 triliun. Angka ini bisa disimpulkan sebagai indikasi inefisiensi pada pembangkit PLTU Suralaya yang dikelola oleh PT Indonesia Power.

“Hal ini bisa mempengaruhi beban aktual dan akan tercermin dalam tagihan listrik kita, dalam harga per KwH yang kita gunakan di rumah,” ujar Firdaus.

“Inefisiensi ini harus diselidiki lebih lanjut, apa yang menyebabkannya? Apakah kesalahan dalam strategi pengadaan, apakah rantai pasok yang terlalu panjang yang terpapar banyak pencari rente? Ada indikasi bahwa ini dapat dianggap sebagai kerugian negara,” pungkasnya.

Diketahui, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2019-2028, batubara masih memegang porsi dominan dengan 54,6% dari total bauran energi. Sejalan dengan bauran energi yang dominan, konsumsi batubara pun meningkat, dari 91 juta ton pada tahun lalu, menjadi 97 ton di tahun ini. Kebutuhan emas hitam itu akan terus menanjak dan mencapai puncak pada tahun 2028 dengan proyeksi kebutuhan 153 juta ton.

Oleh itu, untuk menjaga kinerja operasional maupun finansial, strategi efisiensi diperlukan. Terutama pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sudah beroperasi lama. Seperti, PLTU Paiton 1 dan 2 berkapasitas 400 Megawatt (MW) yang beroperasi sejak tahun 1994, PLTU Suralaya (4 x 400 MW) yang beroperasi dari 1984, serta PLTU Bukit Asam (2 x 65 MW) yang sudah mengaliri setrum sejak tahun 1987.

Dari sejumlah PLTU itu, PLN menyebut, baru PLTU Paiton 1 dan 2 yang sudah berhasil melakukan efisiensi, yakni dengan strategi coal switching alias mengganti kalori dari batubara yang dikonsumsi.  Upaya untuk melakukan efisiensi dalam konsumsi batubara sudah dicoba pada PLTU Suralaya. PLTU yang sudah beroperasi sejak 1984 itu didesain untuk melahap batubara dengan rentang kalori 5.600 kkal GAR hingga 6.000 kkar GAR. Dalam 10 tahun terakhir, kalori batubara sudah diturunkan, meski belum mencapai konsumsi batubara kalori rendah.

PLN Diminta Ungkap Kebocoran

Sementara itu peneliti energy finance dari lembaga kajian internasional International Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA),  Elrika Hamdi mendesak agar PLN membuka data kepada audit kinerja sistem pembangkitan agar bisa dengan jelas mengidentifikasi dimana kebocoran ini terjadi dalam rantai nilai pembangkitan listrik Indonesia, terutama yang menggunakan komoditas energi yang juga menjadi komoditas ekspor yaitu batu bara.

“Kalau memang batu bara yang dibeli PLN lebih mahal dengan harga volatile dan naik turun, kenapa harus dipakai terus dan kenapa pasokannya harus terus ditambah dengan mendorong pembangunan tambang batu bara terus menerus? Kenapa juga pembangkit batu bara terus dibangun?” kata Elrika.

“Padahal dari sisi kontrak pembelian listrik dari pembangkit batu bara, PLN sangat tidak diuntungkan dengan sistem kontrak take or pay, di mana listrik yang tidak dipakai pun harus dibayar. Itu akan berdampak pada tagihan listrik kita,” sambungnya lagi. 

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Reformasi Birokrasi Bisa Berhasil Jika Didukung Ini

Read Next

Suara Rakyat Ingin DPR Respon #SahkanRUUPKS