Cair Bertahap, Anggaran Protokol Kesehatan Pilkada Serentak Desember 2020

Gedung KPU Jabar

Gedung KPU Jabar

Konfirmasitimes.com-Bandung (30/06/2020). Setelah pemerintah menetapkan Pilkada serentak digelar pada Desember 2020, penyelenggara Pemilu meminta tambahan anggaran untuk memenuhi ketentuan protokol kesehatan. Apakah anggarannya sudah siap, mengingat tahapan Pilkada sudah resmi dimulai sejak 15 Juni 2020?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajukan tambahan anggaran Rp 5,2 triliun untuk memenuhi protokol kesehatan dalam situasi wabah corona virus disease 2019 (Covid-19).

Endun Abdul Haq
Endun Abdul Haq

Anggaran ini akan digunakan antara lain untuk penyediaan masker, sarung tangan, alat pencuci tangan, dan disinfektan.

“Anggaran turun bertahap. Tahap pertama sudah turun,” kata Anggota KPU Jabar Endun Abdul Haq saat dihubungi awak media konfirmasitimes.com via telepon selular, Senin (29/06/2020).

Dijelaskan Endun, anggaran tambahan itu bersumber dari APBN. Jadi peruntukannya untuk 270 kabupaten kota dan provinsi yang pada Desember 2020, nanti akan penyelenggara Pilkada Serentak 2020.

“Jadi peruntukannya bukan untuk jawa barat sendiri, tetapi untuk 270 daerah di seluruh Indonesia,” jelasnya.

270 daerah tersebut rinciannya  9 Provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Endun menerangkan nilai anggaran protokol kesehatan yang diminta KPU dan Bawaslu RI untuk 270 kabupaten kota se Indonesia itu memang Rp5,2 triliun.  “Tahap pertama turun Rp1,02 triliun,” katanya.

Berapa nilai anggaran tahap pertama untuk Jawa Barat, Endun tidak tahu pasti angkanya. Alasannya, alokasi anggaran biasanya disesuaikan dengan kebutuhannya. “Biasanya sesuai kebutuhan,” terangnya.

KPU
Kantor KPU Jabar

Tambahan anggaran tersebut, jelas Endun lagi, dimaksudkan untuk kebutuhan alat pelindung diri bagi jajaran KPU, termasuk petugas ad hoc.

Selain itu, anggaran itu pun dipakai untuk melaksanakan rapid test, agar petugas KPU yang melaksanakan verifikasi faktual dipastikan tidak terpapar Covid-19.

“Khusus buat empat kabupaten/kota yang melaksanakan tahapan verifikasi faktual, yaitu Indramayu, Karawang, Tasikmalaya, dan Cianjur, itu sudah melakukan rapid test sampai ke tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS). Malah prioritas untuk PPS, karena PPS yang melakukan verfikasi faktual,” katanya.

Khusus di Pangandaran, Endun menyatakan, KPU tidak jadi melaksanakan verifikasi faktual, karena bakal calon perseorangan yang lolos verifikasi administrasi ternyata mengundurkan diri.

KPU Pangandaran, terang dia, juga sudah melakukan klarifikasi kepada pasangan bakal calon perseorangan, kemudian melakukan rapat pleno.

“Jadi memang belum sempat dilakukan verifikasi faktual. Sampai rapid test juga kan tidak dilakukan, jadi rapid test nanti difokuskan untuk tahapan coklit (pencocokan dan penelitian). Karena verifikasi faktual tidak dilakukan, dokumen ditarik, rapid juga tidak dilakukan. Pembentukan tim peneliti juga tidak jadi dilakukan di Pangandaran itu,” tuturnya.

Menurut Endun, pembatalan tahapan verifikasi faktual tidak mengganggu kesiapan dan penganggaran yang dilakukan oleh KPU Pangandaran. Dia pun mengaku bahwa sejauh ini di empat daerah yang melaksanakan verifikasi faktual belum ditemukan ada kendala.

“Sejauh ini belum ada informasi mengenai kendala yang dihadapi teman-teman di daerah. Yang jelas, KPU Kabupaten di empat daerah ini sedang melaksanakan proses verifikasi faktual. Untuk kelancarannya, mereka koordinasi terus dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan LO (liaison officer) dari bakal pasangan calon perseorangan,” tukasnya.

Adapun kapan, anggaran tahap kedua akan dicairkan, Endun tidak tahu pasti. Yang jelas dia memberikan kisi-kisinya. Menurutnya, tidak lama lagi anggaran protokol kesehatan tahap kedua, pasti akan cair sebelum 15 Juli.

“Karena tanggal 15 Juli sudah dimulai tahapan pencocokan dan penelitian (coklit),” pungkasnya.

Komnas HAM Tegaskan Hak Atas Kesehatan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menyoroti lambatnya pencairan anggaran ini. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amiruddin, mengatakan pemerintah nampak ragu-ragu.

“Kalau masih ragu-ragu seperti itu ini tentu berisiko tinggi. Kami ingin menegaskan, Pilkada penting, tapi melindungi kesehatan masyarakat supaya tidak ada jatuhnya korban itu jauh lebih penting,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (22/6/2020).

Ketua Tim Pemantau Pilkada Komnas HAM, Hariansyah, mengatakan pihaknya tidak ingin keselamatan publik dan kesehatan masyarakat dipertaruhkan. Dia menegaskan, hak atas kesehatan dan rasa aman warga harus dijamin.

“KPU harus memastikan betul kesediaan sumber daya, keuangan terutama, untuk penyediaan alat pelindung diri dan protokol kesehatan. Itu menjadi hal yang utama. Jadi kalau itu tidak ada, KPU harus mempertimbangkan kembali tahapan yang ada,” tambahnya dalam kesempatan yang sama.

Hariansyah menggarisbawahi, jika sampai Desember 2020 persiapan Pilkada masih terkendala, dia meminta hak atas kesehatan harus jadi prioritas. Dia menggarisbawahi agar penyelenggaraan Pilkada tidak dipaksakan.

Hati-Hati Zona Merah

Protokol kesehatan untuk Pilkada serentak terus menyita perhatian mengingat sejumlah wilayah yang akan menggelar pesta demokrasi tersebut adalah wilayah penularan COVID-19.

Pilkada serentak akan digelar bersamaan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Perhatian tertuju kepada rencana Pilkada di 16 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, mengingat tingginya kasus COVID-19 di provinsi tersebut. Jumlah kasus positif di Jawa Timur mencapai 9.000 lebih, tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Sementara lebih dari 3.000 kasus di Jatim terjadi di Kota Surabaya, yang juga akan menggelar pemilihan walikota.

Dua puluh satu kabupaten/kota di Jawa Tengah juga mendapat perhatian, mengingat kasus COVID-19 di Jateng menembus angka lebih 2.000 orang. Kekuatiran yang sama berlaku bagi delapan kabupaten/kota di Jawa Barat, di mana Jabar juga memiliki 2.000-an kasus.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

BPBD Sumedang Antisipasi Musim Kemarau

Read Next

Tanpa NIK Valid, Penerima Bansos Berpotensi Salah Sasaran