Tangkap, Jaksa Agung Geram dengan Aksi Licin Djoko Tjandra

Tangkap, Jaksa Agung Geram dengan Aksi Licin Djoko Tjandra

Jaksa Agung ST Burhanuddin

Konfirmasitimes.com-Jakarta (29/06/2020). Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan jajarannya untuk menangkap buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra.

Perintah tersebut dikeluarkan menyusul adanya kabar Djoko  Tjandra mendaftarkan sendiri Peninjauan Kembali (PK) kasusnya. Di sisi lain, Djoko Tjandra merupakan buronan yang sudah bertahun-tahun diburu oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Saya sudah perintahkan untuk tangkap dan eksekusi,” kata Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/06/2020).

Burhanuddin mengatakan, sesuai jadwal sidang PK akan berlangsung hari ini, namun dirinya tidak mengetahui yang bersangkutan akan hadir dalam persidangan atau tidak. Sementara terkait datangnya Djoko Tjandra ke PN Jaksel untuk mendaftarkan PK, Burhanuddin mengakui pihaknya kecolongan.

“Kami memang ada kelemahan, pada tanggal 8 Juni, Joko Tjandra informasinya datang di pengadilan Jakarta Selatan untuk mendaftarkan PK-nya, jujur ini kelemahan intelijen kami, tapi itu yang sudah ada,” sambungnya.

Disambung Burhanuddin, pihaknya sudah bertanya kepada pihak Pengadilan dan ternyata PK tersebut didaftarkan di pelayanan terpadu, sehingga indentitas Djoko Tjandra tidak terkontrol. Di sisi lain, Burhanuddin mengaku heran mengapa yang bersangkutan bisa lolos ke Indonesia sedangkan statusnya adalah dalam pencekalan. Keberadaan Djoko sendiri diketahui  sempat terlacak di Papua Nugini sejak tahun 2009 lalu.

“Tetapi pemikiran kami adalah bahwa dia ini sudah terpidana. Pencekalan ini saja tersangka ada batas waktunya untuk kepastian hukum. Tapi kalau ini sudah terpidana, seharusnya pencekalan ini terus menerus dan berlaku sampai ketangkap. Ini akan menjadi persoalan kami nanti dengan Imigrasi,” ungkap Burhanuddin.

Meski demikian, Burhanuddin mengaku tak mau menyalahi siapapun. Tapi memang pemikiran Yuridis pihak Kejaksaan terpidana tidak ada batas untuk pencekalan.

“Kalau itu sudah terpidana, artinya, harusnya tidak ada batas waktunya sampai dia tertangkap. Untuk pencekalan tersangka atau terdakwa ada batas waktunya ini diperlukan untuk kepastian hukum. Itu yang akan menjadi kami bicara dengan pihak sebelah,” terangnya.

Untuk diketahui, Djoko Tjandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih piutang Bank Bali. Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djoko divonis bebas pada Oktober 2008.

Namun Kejagung melakukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Lalu oleh MA, Djoko dihukum 2 tahun penjara serta membayar denda Rp15 juta. Tidak hanya itu, MA juga memerintahkan uangnya Rp546 miliar di Bank Bali dirampas untuk negara.

Atas putusan tersebut, Djoko yang merupakan Direktur PT Era Giat Prima itu diketahui kabur ke Papua Nugini pada Juni 2009 atau sehari setelah putusan MA dijatuhkan.

Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah menyebarkan red notice ke sejumlah negara untuk memburu Djoko yang kabur guna menjalani hukuman dua tahun penjara atas kasus tersebut.

Sakit Hati Djoko Tjandra Selalu Lolos

Pada kesempatan ini, Burhanuddin mengaku sakit hati karena pihaknya  sudah bertahun-tahun mencari buronan Djoko Tjandra namun hasilnya masih nihil.

“Bertahun-tahun mencari, justru melukai hati saya. Katanya dia bisa ditemui di mana-mana Malaysia, Singapura. Kita sudah minta ke sana sini tak ada yang tahu,”  sebutnya.

Sakit hati bertambah, karena Burhanuddin mendapatkan kabar Djoko Tjandra sempat bolak-balik datang ke Indonesia.

“Informasi lainnya yang juga menyakitkan, katanya 3 bulan ada di sini. Saya sudah perintahkan Jamintel (Jaksa Agung Muda Intelijen), ini tak terjadi lagi,” pungkasnya.

Jaksa Agung sebelumnya, HM Prasetyo sempat menyebut, sulitnya Djoko Tjandra ditangkap karena sudah berkewarganegaraan Papua Nugini. Saat ini, status Djoko sudah dilindungi negara Papua Nugini.

“Itu kesulitan yang kita hadapi (berubah warga negaranya), ada di antara mereka Edy Tansil, Djoko Tjandra sudah pasti merubah kewarganegaraan. Dilindungi negara mereka sekarang,” kata Prasetyo 2016 silam.

Untuk mendapatkan status kewarganegaraan tersebut, Djoko Tjandra bahkan menggelontorkan sumbangan dengan nilai yang fantastis ke pemerintah Papua Nugini.

Alasan Djoko Tjandra Ajukan PK

Sementara itu dalam isi Peninjauan Kembali (PK), Djoko Soegiarto Tjandra menilai peninjauan kembali (PK) yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dirinya menyalahi aturan. Hal tersebut yang mendasari Djoko mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

“Kita menganggap PK yang diajukan jaksa cacat formil, karena legal standing jaksa mengajukan PK itu tidak berdasarkan KUHP,” ujar kuasa hukum Djoko Soegiarto Tjandra, Andi Putra Kusuma dalam sidang perdana PK di PN Jaksel hari ini.

Andi mengatakan dasar pengajuan PK diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  Pasal 263 KUHAP itu berbunyi, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

“Tidak ada dasar hukumnya jaksa melakukan PK. Haknya (PK) itu ada pada terpidana dan ahli warisnya,” sebutnya.

Selain itu, PN Jaksel melalui putusan pada 2001 menyebut tidak ada kerugian negara yang dilakukan kliennya terhadap hak tagih Bank Bali. Kasus tersebut murni sengketa bisnis perdata. “Seharusnya proses hukum terhadap Djoko Soegiarto Tjandra berakhir pada 2001,” tegas Andi.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Penumpang Kapal Perlu Tunjukkan Surat Hasil Rapid Test Atau Swab

Read Next

PPDB, Orang Tua Demo di Kemendikbud