PPDB, Orang Tua Demo di Kemendikbud

PPDB, Orang Tua Demo di Kemendikbud

Konfirmasitimes.com-Jakarta (29/06/2020). Halaman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan pada hari Senin (29/06/2020) mendadak ramai kedatangan ratusan orang tua wali murid.

Para orang tua menuntut Mendikbud Nadiem Makarim untuk turun tangan menangani dan mengulang seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta yang dianggap tidak adil karena adanya aturan usia.

PPDB, Orang Tua Demo di Kemendikbud

Terlihat para orang tua membentangkan kertas karton berisi tuntutan perbaikan PPDB DKI.

“Enggak usah pinter yang penting tua,” sindir salah satu orang tua dalam spanduknya.

PPDB, Orang Tua Demo di Kemendikbud

“Jangan hancurkan harapan anak-anak usia muda berprestasi untuk bersekolah,” tertulis dalam spanduk lainnya.

Suasana aksi ini cukup padat, saling berdesakan di luar pagar depan Kemendikbud.

PPDB, Orang Tua Demo di Kemendikbud

Meski begitu, para peserta aksi terlihat memakai masker. Koordinator Lapangan aksi dari Forum Relawan PPDB DKI 2020, Rudi dalam keterangannya mengatakan peserta aksi ini didominasi oleh orang tua peserta PPDB jalur afirmasi dan zonasi yang tak lolos karena terkendala aturan usia.

PPDB, Orang Tua Demo di Kemendikbud

“Kami ingin menyuarakan aksi anak-anak kami yang saat ini mereka gundah gulana karena stres,” kata Rudi.

PPDB, Orang Tua Demo di Kemendikbud

Menurut Rudi, peraturan PPDB DKI tahun ini menyalahi Permendikbud No. 44 Tahun 2019 yang mengatur jalur zonasi yang seharusnya mengutamakan jarak.

Rudi menambahkan kasus aturan usia ini hanya terjadi di DKI Jakarta, sementara di provinsi lain peserta dapat dapat melihat pada situs PPDB jarak domisili ke sekolah sebagai faktor pemeringkat. Disitus PPDB DKI Jakarta hanya menampilkan faktor usia peserta.

“Jadi jarak antara domisili si anak dan sekolah itu muncul misalkan 150 meter, 200 meter. Tapi ternyata khususnya di DKI itu tidak ada,” jelas Rudi.

Maka dari itu, pihaknya memutuskan untuk menyuarakan aksi kepada Mendikbud Nadiem sambil mempertanyakan soal sosialisasi Permendikbud No. 44 Tahun 2019 kepada Pemerintah Daerah.

Di tempat yang sama, Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirat menilai aturan usia pada PPDB DKI tidak adil dan melanggar konstitusi. Ribuan anak, katanya, pun merasa stres karena tak tahu harus bersekolah di mana.

Menurutnya, hanya PPDB DKI yang bermasalah karena memberlakukan aturan usia sebagai pertimbangan utama pada jalur zonasi dan jalur afirmasi.

Arist menilai Dinas Pendidikan DKI dalam hal ini gagal paham dalam mengimplementasikan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB. Sehingga, menurutnya, hasil PPDB DKI harus dibatalkan.

“Hak anak akan pendidikan itu hak pada konstitusi. Untuk mendikbud yang kita hargai, Disdik DKI, tidak ada alasan untuk tidak membatalkan [PPDB],” kata Arist.

Diketahui, PPDB DKI jalur afirmasi dan zonasi sudah selesai digelar. Orang tua peserta PPDB sebelumnya berulangkali menggelar demo aturan usia PPDB DKI ini.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana menyatakan aturan usia sudah sesuai dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2019. Jalur zonasi dan afirmasi juga tetap mengutamakan jarak sebagai faktor utama.

“Ini berkaitan dengan daya tampung sekolah. Misalnya, satu sekolah daya tampung 200 [siswa]. Maka mengurutkannya selain dari jarak adalah dengan usia. Orang dengan urutan 201 nantinya tidak diterima,” kata Nahdiana, Jumat (26/06/2020).

Ia pun mengungkapkan hanya ada 148 peserta PPDB SMA di atas 18 tahun di DKI yang lolos. Bahkan, pada PPDB SMP tak ada peserta di atas 15 tahun yang diterima

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Tangkap, Jaksa Agung Geram dengan Aksi Licin Djoko Tjandra

Read Next

Apa itu Prosedur dan Kepabean Ekspor