KPK Beberkan Permasalahan di Kartu Prakerja

kpk gedung

Konfirmasitimes.com-Jakarta (18/06/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak memasuki masa pandemi Covid-19 telah ikut mengawal langkah-langkah pencegahan dengan koordinasi dan monitoring pemerintah pusat dan daerah.

KPK menilai pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran Covid-19 yang sangat besar, karena itulah KPK dalam hal ini ingin berkontribusi dalam konteks pencegahan korupsi.

KPK menyinggung bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah, salah satunya Kartu Prakerja.

Pada Kamis (18/06/2020), KPK melaporkan hasil Kajian dan Rekomendasi KPK Terkait Program Kartu Prakerja.

Dimana, ternyata ditemukan permasalahan yang berpotensi terhadap kerugian keuangan negara.

“KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam 4 aspek terkait tata pelaksana, sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

1. Proses Pendaftaran

Proses pendaftaran Kartu Prakerja dikatakan Alex, berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan BPJS Ketenagakerjaan, data pekerja yang terkena PHK dan sudah samakan NIK-nya berjumlah 1,7 juta pekerja terdampak (whitelist). Akan tetapi, Arif menambahkan hanya sebagian kecil dari whitelist itu yang mendaftar secara daring, sebaliknya banyak pendaftar bukan sasaran dari program ini.

“Hanya sebagian kecil dari whitelist yang mendaftar secara daring yaitu 143 ribu orang”, kata Alex.

“9,4 juta pendaftar bukanlah target yang disasar untuk program ini”, tambah Alex.

2. Kemitraan dengan Platform Digital

KPK menilai kerjasama dengan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan jasa dan barang pemerintah, dan terindikasi terdapat konflik kepentingan.

“Terdapat konflik kepentingan pada 5 dari 8 platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan. Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik lembaga penyedia pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital,” ujar Alex.

3. Materi Pelatihan

Materi pelatihan pada Kartu Prakerja disebutkan bahwa kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Melainkan hanya 13 persen dari dari 1.895 pelatihan (Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia) yang memenuhi syarat.

“Materi pelatihan tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar. Dari 1.895 pelatihan dilakukan pemilihan sampel didapatkan 327 sampel pelatihan,” ujar Alex.

“Kemudian dibandingkan ketersediaan pelatihan tersebut di jejaring internet. Hasilnya, 89 persen dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar termasuk di laman prakerja.org,” tambahnya.

“Jadi banyak pelatihan-pelatihan yang disediakan secara gratis, tersedia juga didalam, yang ditawarkan dalam program kartu Prakerja,” kata Alex.

4. Pelaksanaan Program

Diuraikan oleh Alex, metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihannya hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

Kemudian disebutkan oleh Alex terdapat sejumlah lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat dan insentif, sementara pesertanya belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.

Dan peserta sudah mendapatkan insentif meskipun peserta belum menyelesaikan paket pelatihan, artinya negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta.

“Lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih. Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta,” kata Alex.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Update Virus Corona 18 Juni 2020 Semua Provinsi Indonesia

Read Next

Politeknik Statistika STIS Buka 600 Formasi, Catat! Cara Daftarnya