Korupsi Anggaran Covid-19 Dihukum Mati

corona virus vaksin ptsburg (1)

Konfirmasitimes.com-Jakarta (15/06/2020). Penggunaan anggaran bencana, terutama saat pandemi Covid-19 telah diatur oleh UU No 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan penanganan pandemi Covid-19.

Dalam keterangannya Menkopolhukam Mahfud MD saat konferensi video pembukaan Rakornas BPKB, Senin (15/06/2020) menyampaikan bahwa UU Tindak Pidana Korupsi diancam dengan paling tinggi seumur hidup atau 20 tahun penjara, dalam pandemi Covid-19 ini maka ancaman hukuman mati ini diberberlakukan berdasarkan UU yang berlaku.

“Mari bekerja dengan baik. Saya ingatkan menurut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diancam dengan paling tinggi seumur hidup atau 20 tahun penjara. Namun, dalam keadaan bencana seperti saat Covid-19 ini maka ancaman hukuman mati ini diberberlakukan berdasarkan UU yang berlaku,” kata Mahfud.

Sementara keterangan lain dari Mendagri Tito Karnavian mengatakan, penggunaan anggaran bencana Covid-19 melakui APBN dan APBD perlu pengawasan yang baik. Dalam pelaksanaan pengawasan, kata dia, lebih diperkuat melalui inspektorat daerah dan BPKP.

“Pengawasan melalui inpektorat dan BPKP ini sudah disepakati melalui rapat koordinasi pencegahan dan mitigasi risiko pelanggaran. Kami mengedepankan pengawasan dari daerah karena selama pandemi Covid-19 ini ada keterbarasan transportasi sehingga kami manfaatkan jejaring aktif di daerah untuk pengawasan internal di samping aparat penegak hukum baik dari polisi, kejaksaan, dan KPK,” kata Tito.

Tito Karnavian juga mengingatkan pada kepala daerah agar memanfaatkan anggaran untuk bencana Covid-19 dengan tepat.

“Jangan sampai ada politisasi anggaran dari bansos (bantuan sosial) yang dibagikan untuk masyarakat di daerah. Politisasi bansos ini rawan terjadi karena Desember 2020 nanti ada Pilkada 270 kepala daerah,” urainya.

Menurut Tito Karnavian, masih ada 55 pemerintah daerah yang belum memberikan laporan hasil pengawasan keuangan.

“Ada 55 daerah belum lapor. 4 kota yang belum beri lapor dan 51 kabupaten yang belum. Pengawasan keuangan ini harus dilakukan secara fleksibel tapi juga tidak bisa ada tolerir saat diketahui adanya pelanggaran,” tambahnya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Info Virus Corona DKI Jakarta 15 Juni Korban Meninggal 580 Orang

Read Next

Risiko Alzheimer Tergantung pada Apakah Anda Orang yang Optimis atau Pesimis