Bertahap, Kegiatan Pendidikan Pondok Pesantren Di Jatim Kembali Normal

Gubernur Khofifah saat membahas terkait kesiapan aktivitas ponpes

Gubernur Khofifah saat membahas terkait kesiapan aktivitas ponpes

Konfirmasitimes.com-Surabaya (15/06/2020). Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberi sinyal mengeluarkan kebijakan mulai menghidupkan kembali kegiatan pondok pesantren di Jatim. Setelah sekian lama diliburkan karena pandemi Covid-19.

Meski tak langsung serta merta, nantinya akan diberlakukan secara bertahap dengan menerapkan protokol Covid-19 bagi siswa yang sudah mulai masuk di dalam pondok pesantren. Rencananya akan diberlakukan pada awal bulan Syawal dimana para santri sudah mulai berdatangan di seluruh pondok pesantren yang ada.

Keputusan tersebut termaktub dalam Surat Gubernur Jatim bernomor 188/3344/101.1/2020 tertanggal 29 Mei 2020 yang ditujukan kepada bupati dan wali kota se Jawa Timur dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

“Jadwal kembalinya santri ke pondok pesantren dapat dimulai tanggal 15 Juni 2020 dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan pondok pesantren masing-masing untuk menerapkan protokol kesehatan dengan mentaati sepenuhnya hasil koordinasi pengelola pondok pesantren dengan pemerintah kabupaten/kota dan Forkompimda setempat,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Minggu (14/06/2020) malam.

Namun demikian, Khofifah menerangkan bahwa proses kembalinya santri ke pondok pesantren harus dilakukan secara hati-hati dengan menjadikan kaidah keselamatan jiwa dan raga (hifdzun nafs) sebagai prinsip utama, melalui penerapan sepenuhnya protokol kesehatan yang terkait dengan pencegahan dan penyebaran Covid-19.

Protokol kesehatan yang dimaksud, kata Khofifah, berpedoman pada Keputusan Mendagri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah setempat.

Selain itu juga mengikuti kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Agama yang terdiri atas protokol kesehatan dari rumah dan protokol kesehatan saat berada di asrama/pondok pesantren. “Pondok Pesantren juga diperkenankan menyusun protokol kesehatan sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang jelas, tidak keluar dari aturan standar yang dikeluarkan Pemerintah Pusat,” terangnya.

Diperbolehkannya Ponpes beraktivitas, lanjut Khofifah, berdasarkan pertimbangan dan masukan dari pengasuh danb pengelola pesantren. Maka dari itu, Ia berharap pesantren bisa secara konsisten menerapkan protokol kesehatan Covid-19, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan serta pola hidup bersih dan sehat.

Sementara itu, terkait rencana kembalinya santri ke pondok pesantren, Khofifah meminta pengasuh dan  pengelola pondok pesantren untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Forkompimda kabupaten/ kota  guna mendapat referensi keadaan covid-19 setempat   dan fasilitasi dalam proses kembalinya santri selama masa darurat Covid-19.

Sedangkan bagi pesantren yang belum melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau yang melakukan secara bertahap diminta untuk mempersiapkan metode pembelajaran secara online sejauh dimungkinkan.

Zaenal Abidin
Zaenal Abidin

Sementara itu, menanggapi beroperasinya kembali pondok pesantren di Jatim, anggota Komisi E DPRD Jatim Zaenal Abidin mengatakan pihaknya berharap agar segera difungsikan kembali.

“Santri sudah lama di rumahnya masing-masing. Jangan sampai kegiatan pendidikan di pondok pesantren terhambat karena pandemi Covid-19,” ungkap politisi asal Partai Demokrat ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (15/06/2020).

Pria asal Sumenep Madura ini mengatakan selama ini pembelajaran melalui online atau daring tak bisa maksimal dalam pembelajaran di pondok pesantren.

“Orang tua siswa di sekolah umum saja banyak mengeluh menggunakan system online dalam pembelajaran system online. Apalagi diterapkan di pondok pesantren. Keluhan serupa juga masuk ke saya agar santri bisa kembali ke pondok,”ungkap mantan birokrat ini.

Ditambahkan oleh mantan birokrat ini, meski demikian, protokol Covid-19 harus diterapkan di pondok pesantren yang sudah beroperasi.

”Sedangkan peralatan protokol Covid-19 harus disediakan oleh Pemprov Jatim untuk menjamin tak munculnya klaster pondok pesantren di Jatim,” tutupnya. 

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Dampak PSBB Padang; Dispora Kehilangan PAD Rp 588 Juta Dari Kolam Renang Teratai

Read Next

Riau Inisiatif Rancang Sistem Belajar Mengajar di Masa Pandemi