Dirubah, Jadwal Verifikasi Calon Perseorangan Pilkada 2020

pilkada 2020

Konfirmasitimes.com-Jakarta (14/06/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan jadwal tahapan verifikasi faktual calon perseorangan pada Pilkada 2020, diundur dari 18 Juni menjadi 24 Juni.

“Kami lakukan perubahan jadwal verifikasi faktual dukungan calon perseorangan,” kata Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (13/06/2020).

Selain itu, pihaknya juga memundurkan jadwal penyerahan daftar pemilih tambahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami juga lakukan penyesuaian jadwal penyerahan data pemilih tambahan dr kemendagri kepada KPU yang semula tgl 15 Juni 2020 menjadi 18 Juni 2020,” urainya.Selain untuk kedua tahapan Pilkada 2020 di atas, Raka Sandi menyebut pada prinsipnya tak ada perubahan jadwal tahapan dalam rancangan Peraturan Komisoner Pemilihan Umum (PKPU).

“Secara prinsip tak ada perubahan, kecuali terhadap dimulainya pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan,” tegasnya.

Sedangkan, Ketua KPU RI Arief Budiman, menyampaikan akan ada beberapa protokol yang berbeda. 

“Sebagai bagian dari kesiapan kami untuk melaksanakan pilkada, dan karena ini ada tata cara baru, ada protokol baru dlm pelaksanaannya, KPU juga merencanakan akan melakukan simulasi pada awal bulan Juli,” ujarnya, dalam keterangan tertulis Sabtu (13/06/2020) .

Dengan simulasi tersebut, Pilkada serentak nantinya dapat berlangsung dengan baik sesuai protokol yang telah ditetapkan.

“Mudah-mudahan ini memberi gambaran bagi kita, gambaran riil gimana pelaksanaan pilkada di masa pandemi Covid-19,” tuturnya.

Tahapan Pilkada 2020 sendiri sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Usai ada penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Pilkada yang menggeser hari-H pemilihan ke 9 Desember, tahapan pilkada kembali dilanjutkan mulai 15 Juni.

Sedangkan, syarat perseorangan dalam Pilkada salah satunya adalah dukungan dari masyarakat dengan batas persentase tertentu sesuai jumlah pemilih di daerahnya. Bentuk dukungan itu berupa penyerahan KTP warga.

Untuk mengeceknya, KPU melakukan verifikasi faktual dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung. Sementara itu pakar Ilmu Pemerintahan, Djohermansyah Djohan, legislatif perlu mengkaji Pilkada 2020 yang tetap digelar tahun ini.

Padahal, penyebaran virus corona di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang signifikan. “Saya heran juga DPR seolah-olah sangat percaya ini Pilkada akan berlangsung everything is going well smooth gitu ya atau semuanya akan berjalan baik,” ujar Djohermansyah usai diskusi daring, Sabtu (13/06/2020).

Menurutnya, penyelenggaraan Pilkada seharusnya tak dapat digelar saat terjadinya bencana, dalam hal ini pandemi Covid-19. 

“Pilkada ini kalau ditunda tidak ada soal, kita punya mekanisme penjabat. Kalau habis masa jabatan, tidak ada soal,” ujar mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri ini.

Sebelumnya,  Komisi II, KPU, dan Kemendagri setuju bahwa Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020. Hal tersebut dipertimbangkan karena Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sudah setuju melalui Surat Ketua Gugus Tugas Nomor: B 196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020.

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 setuju bahwa tahapannya dapat dilanjutkan mulai 15 Juni mendatang. “Tahapan lanjutanya dimulai pada 15 Juni 2020, dengan syarat bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan,” ujar Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian, mengharapkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat mengawal pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Pengawalan tersebut dengan memperhatikan aspek yang berkaitan dengan situasi pandemi virus corona (Covid-19). “Mohon kiranya dapat mempertimbangkan berbagai aspek lain yang aspek tersebut mungkin bukan menjadi pertimbangan utama situasi normal,” kata Tito.

Ia menegaskan sejumlah aspek wajib diperhatikan, seperti aspek sosial psikologi masyarakat, aspek sosiokultural. Kemudian, aspek sosiopolitis masyarakat serta aspek keamanan dan kesehatan publik. 

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Musim Kemarau Tiba, Antisipasi Karhutla Palangka Raya Sedini Mungkin

Read Next

Bantu Orang Tua Daftar PPDB, Sekolah Siapkan Nomor WA