Kisruh Pendataan BLT Di Desa Tabolang

Kisruh Pendataan BLT Di Desa Tabolang

Konfirmasitimes.com-Jakarta (23/05/2020). Problem yang menyeruak tentang pendataan dana BLT bahwa masih ada 66 KK yang belum terdata di Desa Tabolang, Mamuju Tengah. Ditanggapi cepat oleh Pemerintah Desa Tabolang.,  PLT Kepala Desa, Burhan, mengklarifikasi tentang proses pendataan dana BLT tersebut yang sempat menjadi perbincangan di masyarakat.

“Sampai ini hari baru satu masyarakat yang mempertanyakan apakah dia terdata atau tidak, yang lain tidak ada yang datang mempertanyakan.” Ungkapnya di Aula Kantor Desa Tabolang, Jumat (22/05/2020).

Ia menjelaskan siap bersikap kooperatif dan siap menerima aduan masyarakat terkait proses pendataan ini.

“Kami selaku pemerintah desa selalu membuka ruang kepada masyarakat untuk datang mengklarifikasi, apakah terdaftar ataupun tidak.” Tambahnya.

Dalam forum itu pula, Ketua Badan Pemusyarawaran Desa (BPD), Tomi Yusran  menampik tuduhan terjadi pendataan KK untuk penerima dana BLT yang tidak akurat dan akuntabel di Desa Tabolang.

“Di desa Tabolang itu penerima BLT dana desa ada 290 KK, itu dari awal penetapan kita 224 KK , setelah melakukan pembaharuan dengan surat kepetusan kepala desa tercakup 290 KK.” Imbuhnya.

Ia merasa tuduhan yang dilayangkan oleh salah seorang warganya, merupakan tuduhan yang tak berdasar.

“Info ini menyudutkan kami dan semua kepala dusun yang ada dan kepala desa, pemerintah desa pada umumnya. “ kata Tomi Yusran.

Kisruh Pendataan BLT Di Desa Tabolang

Menurutnya tuduhan dari saudara IR yang mengatakan bahwa masih ada ada 66 KK yang belum terdata padahal memenuhi syarat itu asal-asalan dan perlu diklarifikasi

“Pasti saudara IR ini, sudah memiliki bukti, tentu kami juga sebagai pemerintah desa mohon dibuktikan hal ini, kalaupun tidak bisa dibuktikan ini sudah termasuk pencemaran nama baik pemerintah desa Tabolang”, tegasnya.

Ketua BPD desa Tabolang, memberikan waktu secepat mungkin kepada saudara IR untuk datang ke kantor Desa membawa bukti-bukti yang dia miliki.

“Tolong buktikan kepada kami bahwa 66 KK itu tidak tercover dalam dana BLT, BST, dana PKH dana bantuan-bantuan lainnya.”, kata Tomi Yusran.

Pihak pemerintah desa Tabolang mengancam  jika dalam waktu tersebut saudara IR tidak datang membawa bukti, maka akan dilanjutkan ke ranah hukum.

“Kalau memang terbukti, kami mengakui pemerintah desa tabolang melakukan kesalahan. Tapi jika tidak terbukti berarti ini merupakan pencemaran nama baik.”, kata Tomi Yusran.

Ia juga mempertanyakan tentang status IR yang katanya mewakili para pemuda desa Tabolang.

“Meskipun IR mengatasnamakan atas nama pemuda, namun kami bertanya mewakili pemuda yang mana, harus diperjelas. Kalau mengatasnamakan pemuda tentu sebagian besar pemuda-pemuda yang ada di Desa Tabolang”, Tegasnya.

Dalam keterangannya IR menyampaikan protesnya terkait pendataan penerima Dana BLT dari anggaran Dana Desa yang dinilai tidak tepat sasaran.

Menurutnya, beberapa masyarakat mengeluhkan tentang prosedur pendataan yang tidak dilakukan secara langsung sesuai apa yang ditetapkan oleh aturan dari pemerintah.

Lanjutnya, dari data yang dihimpun oleh pemerintah desa Tabolang, ada beberapa  kepala keluarga  yang ekonominya menengah ke bawah belum tersentuh bantuan, di sisi lain ada juga kepala keluarga yang terlihat menengah ke atas malah mendapat bantuan. Sehingga menjadi polemik karena akan ada kecemburuan sosial.

“jika penerima BLT Dana Desa ditemui tidak tepat sasaran, maka Pemerintah Desa wajib mengganti data atau menambah agar anggaran yang disalurkan betul-betul tepat sasaran dan bermanfaat bagi yang membutuhkan”, kata Tomi Yusran.

IR juga menyampaikan bahwa ada sejumlah kepala keluarga yang belum terdata oleh Pemerintah desa Tabolang.

“Disamping itu dari pendataan yang dilakukan masih ada 66 KK yang mah memenuhi syarat dan tidak menerima bantuan apapun.”, kata Tomi Yusran.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 

Read Previous

Samsat Kepri Buka Kembali 2 Juni 2020

Read Next

Tambah Dua Pasien Positif Covid-19 di Sumbar Menjadi 438 Orang