Demi Meningkatkan Kenyamanan Masyarakat, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Humbang Hasundutan Adakan Rapat Evaluasi Penyaluran Bansos

Demi Meningkatkan Kenyamanan Masyarakat, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Humbang Hasundutan Adakan Rapat Evaluasi Penyaluran Bansos

Rapat Evaluasi penyaluran Bansos Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Humbang Hasundutan

Konfirmasitimes.com-Sumatera Utara (23/05/2020). Jumlah bantuan sosial bertambah sangat signifikan seiring dengan wabah virus corona atau Covid-19. Bantuan sosial diberikan sebagai langkah mengurangi dampak ekonomi dari virus tersebut, apalagi dengan pemberlakuan pembatasan aktivitas. Banyaknya jenis bantuan sosial ini berpotensi terjadinya tumpang tindih data penerima bantuan sosial yang disalurkan pemerintah.

Demi Meningkatkan Kenyamanan Masyarakat, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Humbang Hasundutan Adakan Rapat Evaluasi Penyaluran Bansos

Untuk mencegah hal itulah Sekretaris Daerah (Sekda) Humbang Hasundutan Drs. Tonny Sihombing, MIP pimpin rapat koordinasi bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Humbang Hasundutan di ruang rapat Sekretariat daerah kabupaten Jumat, (22/05/2020).

Rapat Koordinasi ini diadakan untuk mengevaluasi penyaluran bantuan sosial baik berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun berupa sembako bagi masyarakat Humbang Hasundutan.

Demi Meningkatkan Kenyamanan Masyarakat, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Humbang Hasundutan Adakan Rapat Evaluasi Penyaluran Bansos

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media konfirmasitimes.com, sumber dana bantuan sosial bagi masyarakat Humbang Hasundutan terdiri dari: bantuan sosial reguler dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI berupa uang dan sembako, bantuan sosial tunai akibat pandemi Covid-19 dari Kementerian Sosial RI (tunai), bantuan sosial sembako dari APBD Provinsi Sumatera Utara, bantuan langsung tunai dari APBD Kabupaten Humbang Hasundutan dan bantuan langsung tunai dari APBDesa.

Mengingat sumber dana bantuan sosial beragam dan seluruhnya data penerima bantuan sosial telah diketahui, memungkinkan ada penerima bantuan sosial yang tumpang tindih atau ganda di Humbang Hasundutan.

Drs. Tonny Sihombing, MIP mengatakan, sesuai ketentuan penerimaan dana bantuan sosial tidak boleh ganda atau tumpah tindih, maka para Camat bersama Kepala Desa harus mengecek ulang data penerima Bansos di desanya, jika terdapat penerima yang ganda maka satu diantaranya harus dikembalikan ke Kas Negara atau melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Humbang Hasundutan.

“Semua penerima Bansos berbasis Kartu Keluarga (KK) bukan jiwa,” tegas Tonny Sihombing dalam rapat tersebut.

Drs. Vandeik Simanungkalit, MM selaku Kadis Sosial Humbang Hasundutan pada saat rapat juga menyampaikan bahwa semua data penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI, baik usulan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data usulan Bantuan Sosial Tunai dampak pandemi Covid-19 bagi Kabupaten Humbang Hasundutan “by name by address” telah turun dari Kemensos RI dan datanya telah disampaikan ke Kepala Desa melalui Camat masing-masing.

“Jika dihitung berdasarkan jumlah KK masyarakat Humbang Hasundutan dari Dinas Dukcapil Humbang Hasundutan sejumlah 49.906 KK dikurangi ASN, Pensiunan, TNI, POLRI, dan Perangkat Desa, maka hampir seluruh KK warga Humbang Hasundutan menerima bantuan sosial, baik bersumber dari Kemensos RI, APBD Kabupaten, APBDesa dan juga sembako dari APBD Provinsi Sumatera Utara,” ujar Vandeik Simanungkalit.

Pada akhir rapat, Sekretaris Daerah menegaskan bahwa minggu depan data penerima bantuan sosial se-Kabupaten Humbang Hasundutan sudah dipastikan tepat sasaran, tidak ada penerima ganda. Setelah penerima Bansos bulan April jelas, maka jajaran Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama masyarakat Humbang Hasundutan nyaman menyalurkan Bansos tahap berikutnya peruntukan Mei dan Juni 2020.

Salah satu warga Humbang Hasundutan Ibu R Lumban gaol yang berdomisili di Desa Hutapaung Utara berharap tidak ada bantuan sosial yang tumpang tindih di Humbang Hasundutan

“Saya berharap janganlah ada warga yang mendapat 2 jenis bantuan sekaligus. Jika ada keluarga yang belum mendapat bantuan apapun dari pemerintah, tetapi keluarga yang lain sudah mendapatkan 2 jenis bantuan dari pemerintah misalnya, itukan tak adil,” ujar Ibu R Lumban Gaol kepada awak media konfirmasitimes.com (22/05/2020).

“Yang telitilah pemerintah mendatanya,” lanjutnya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 

Read Previous

Polres Bontang Akan Patroli Terkait Ditiadakannya Takbir Keliling

Read Next

Langsung Jalani Tes Swab Setelah Satu PMI Reaktif