Pangkas Kewenangan Pemda, Dewan Jatim Sayangkan Pengesahan UU Minerba

Pangkas Kewenangan Pemda, Dewan Jatim Sayangkan Pengesahan UU Minerba

Konfirmasitimes.com-Surabaya (15/05/2020). Disahkannya UU Minerba (Undang-Undang Mineral dan Batubara) Menuai pendapat pro dan kontra. Di Jatim sendiri, keberadaan UU tersebut disayangkan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim.

Pasalnya dalam UU tersebut memangkas kewenangan Pemprov maupun pemda di daerah untuk menerbitkan perijinan pertambangan.

Menurut wakil ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar, sangat disayangkan UU tersebut disahkan oleh DPR RI. Hal ini jelas mengindahkan kewenangan untuk penerbitan perijinan pertambangan.

“Lalu bagaimana lagi kalau sudah disahkan oleh DPR RI. Ini sudah menjadi keputusan dan harus dijalankan,” jelas Achmad Iskandar, politisi asal Partai Demokrat ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (14/05/2020).

Pria yang juga Plt Ketua Demokrat Jatim ini mengatakan dari segi politik, dirinya sebagai kader Partai Demokrat juga menolak adanya UU tersebut.

”Di DPR RI satu-satunya fraksi yang menolak UU tersebut adalah fraksi Partai Demokrat. Tentunya di daerah kami juga ikut menolak keberadaan UU tersebut. Ini dari sisi kepentingan politik,” jelas Achmad Iskandar, pria asal Sumenep Madura ini.

Mantan birokrat ini mengatakan pihaknya menyayangkan munculnya UU tersebut ditengah pandemic Covid-19 yang saat ini membutuhkan konsentrasi besar penanganannya.

“Jangan sampai keberadaan UU tersebut, mengganggu kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19,” jelas Achmad Iskandar.

Achmad Iskandar mengatakan dalam penerbitan perijinan pertambangan, idealnya harus tetap ditangani oleh Provinsi.

”Karena yang mengetahui secara detail letak geografis dalam wilayah pertambangan adalah daerah. Namun kalau perijinannya ditangani oleh pusat, tentunya tak masuk akal. Karena pusat tak mengetahui secara betul wilayah pertambangan di daerah,” sambung Achmad Iskandar.

Meski demikian, kata Achmad Iskandar, pihaknya saat ini masih menunggu respon dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung terkait pertambangan.

“Kami menunggu saja apa yang dilakukan oleh masyarakat terkait munculnya UU Minerba tersebut. Entah, melakukan upaya hukum atau mengambil celah lainnya agar UU tersebut berubah. Yang didaerah hanya bisa menjalankan karena saat ini sudah menjadi UU,” jelas Achmad Iskandar.

Sempat tertunda pembahasannya oleh DPR RI periode 2014-2019, akhirnya  DPR RI bersama pemerintah secara resmi mengesahkan RUU tentang perubahan UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) sebagai UU dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (12/05/2020) sore.

Ada delapan Fraksi di DPR RI menyetujui RUU Minerba menjadi UU. Hanya fraksi Partai Demokrat yang menolak disahkannya UU tersebut. Rapat Paripurna dihadiri 296 anggota dengan rincian 255 orang secara virtual dan 41 orang secara fisik.

Salah satu alasan fraksi Partai Demokrat DPR RI menolak disahkan UU tersebut, karena saat ini kondisi Indonesia sedang mengalami pandemic Covid-19, sehingga kurang pas untuk mengesahkan UU tersebut. Fraksi Partai Demokrat DPR RI berharap pemerintah untuk lebih fokus pada penanganan pandemic Covid-19. Tak hanya itu, alasan lain fraksi Partai Demokrat DPR RI menolak disahkannya UU Minerba yaitu pembahasan RUU Minerba tidak berhubungan langsung dengan penanganan Covid-19.

Dari hasil kajian, UU  yang lama dan UU Minerba yang baru disahkan yaitu dipangkasnya kewenangan pemda. Mulai dari perizinan hingga penetapan wilayah usaha tambang yang kesemuanya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Ada 19 pasal di UU Minerba yang baru yang dihapus dengan kewenangan pemda. Termasuk dihapusnya pasal 7 dan pasla 8 di UU lama terkait kewenangan Pemprov dalam pemberian izin usaha pertambangan dihapus. Demikian juga pasal 8 untuk kewenangan pemerintah kabupaten. Dalam UU yang baru disahkan tersebut menepikan peran pemerintah daerah selaku pemilik lokasi pertambangan.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Jelang Lebaran; Pantau Ketat Keamanan Daging dan Telur di Pasaran

Read Next

46 Pedagang Reaktif Covid-19 di Banjarmasin