Merugikan Negara Hampir 1 Miliar, Kadis PU Ngada Ditetapkan Tersangka.

Konfirmasitimes.com-Jakarta (12/05/2020). Kepala dinas pekerjaan umum (PU) Kabupaten Ngada berinisai TS ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Ngada, Nusa Tenggara Timur. Dia bersama pihak rekanan harus mempertanggujawabkan perbuatannya dalam pengerjaan proyek peningkatan jalan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ngada, Adi Indrawan saat menggelar konferensi pers di Kejari Ngada, NTT, Senin (11/05/2020)

“Kami jadikan tersangka  pertama saudara TS selaku kepala dinas pekerjaan umum Kabupaten Ngada dari tahun 2010 hingga sekrang juga merupakan pejabat pembuat komitmen dalam kegiatan tersebut tersangka selain dari TS yaitu kami juga menetapkan saudara RP selaku kuasa Direktur PT Mandiri Jaya Sentosa yang merupakan pelaksana kegiatan sebagaimana tersangka sejak hari ini.” ungkap Adi

Adi menambhakn kasus tindak korupsi ini dalam proyek ditangani PU dan rekanan

“Dugaan tindakan pidanan korupsi dalam hal peningkatan jalan  Dorarapu- Dhoki Matawae di kecamatan Golewa barat kabupaten Ngada.” imbuhnya

Dalam proyek itu, Kepala  Kajari melanjutkan, Negara dirugikan hampir 1 miliar sebagaimana yang tertuang dalam laporan hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP Provinsi NTT.

“Dapat kami uraikan singkat secara singkat itu dinas pekerjaan umum memperoleh dana sebesar 4 miliar dimana dana tersebut berasal dari dana alokasi umum tahun anggaran 2018 bahwa dana tersebut yang digunakan untuk peningkatan jalan matawai Kecamatan golewa Barat Kabupaten Ngada ditunjuklah sebagai pelaksana kegiatan PT Mandiri Jaya Sentosa dengan nilai Kontrak Rp. 3.435.678.888.” jelas

Ia memaparkan modus pengerjaaan proyek yang menyalahi aturan negara, sehingga pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan perencaan semula

“bahwa dalam pelaksanaannya Tersangka TS yang ke yang kegiatan ini selaku pengguna anggaran dan juga sebagai PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengendalian pekerjaan selain itu juga tidak melakukan penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tersangka RP selaku kontraktor dengan dengan baik dan benar.”

“sehingga pekerjaan tersebut sebagaimana diketahui itu tidak selesai atau tidak selesai maksudnya tidak selesai sebagaimana mestinya baik dari segi mutu maupun pekerjaan tersebut.” Ungkap Kepala Kajari Ngide

Pihak Kajari Ngide  mengakui bahwa mereka telah memastikan dua alat bukti sah untuk menjerat para tersangka yang memainkan uang negara.

“Memang terhadap minimal alat bukti dipersyaratkan oleh undang-undang, yang diajukan atau untuk  dijadikan tersangka sudah terpenuhi, baik itu dari saksi, surat, petunjuk juga dan ahli juga. Dari BPKP juga kami udah dapat, selain dari ahli BPKP kami juga akan menambah dari ahli lainnya yang bersifat teknis.” tegasnya

Ia menegaskan bahwa akan memberikan hukuman kepada para koruptor sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Kedua tersangka dikenakan pasal 2 atau 3 undang-undang 31 tahun 1956 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang Nomor 31 tahun 1949 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun maksimal 20 tahun penjara .“ ungkapnya

Ia pun mengakui sedikit mengalami kendala ketika melakukan penyidikan dalam kasus korupsi ini berhubung situasi virus corona

“Penyidikan dimulai  bulan juli 2019, kemudian ada pembaruan surat perintah februari 2020. Mungkin sedikit terlambat, tanpa diduga kejadian atau bencana yang kita alami akibat covid 19 ini.” jelasnya

Pihaknya pun mengancam untuk memburu para tersangka lain yang ikut terlibat dalam proyek peningkatan ruas jalan ini. 

“Tinggal tersangka lain kami seret atau kami jebloskan.” Ungkap kepala Kajari Ngada.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Prov. Jawa Barat merilis Sistem PPDB 2020/2021 di Tengah Covid-19

Read Next

Presiden Evaluasi PSBB, Gugus Tugas Covid-19 Diminta Kendalikan Pandemi di lima Provinsi Pulau Jawa dalam Dua Minggu