Cipayung Sumut: Pemprov Sumut Tak Mampu Hadapi Dampak Pandemi Covid-19

Cipayung Sumut: Pemprov Sumut Tak Mampu Hadapi Dampak Pandemi Covid-19

Konfirmasitimes.com-Jakarta (12/05/2020). Kelompok Cipayung Sumatera Utara (Sumut) : HMI, GMKI, GMNI, dan PMKRI menggelar konferensi pers, Senin (11/05/2020). Para aktivis Cipayung tersebut menilai  Pemerintah  Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) gagal dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 di sumut.

Cipayung Sumut: Pemprov Sumut Tak Mampu Hadapi Dampak Pandemi Covid-19

Dalam keterangannya Ketua Badko HMI Sumut M. Alwi Hasbi Silalahi mengatakan, Pemprov Sumut  mengalami kegagalan penanganan di sektor kesehatan dan sosial masyarakat.

“Sektor kesehatan sudah gagal sejak awal, Pemprov tidak berdaya menekan penyebaran pandemi Covid-19 ini. Selain di kesehatan, bukti-bukti kegagalan terlihat nyata pada sektor ekonomi, sosial dan pangan,” kata Alwi.

Ketua Badko HMI Sumut menjelaskan, hingga saat ini Pemprov Sumut tidak mampu berbuat banyak terhadap masyarakat sumut yang terkena PHK akibat dampak pandemi. Pemprov Sumut juga dinilai tidak memiliki data sasaran bantuan yang valid, dan tidak dapat memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan baik.

Menurut Alwi, semua orang tahu bahwa tidak ada peran Pemprov Sumut dalam mencari solusi atas masyarakat yang terkena PHK, bahkan mungkin Pemprov Sumut tidak tahu berapa jumlah masyarakat sumut yang di PHK akibat dampak Covid-19 ini.

“Kemudian, hingga saat ini Pemprov belum juga merampungkan data tentang masyarakat yang berhak menerima bantuan. Selain itu, hampir seluruh jenis kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Ini pertanda Pemprov Sumut abai dan tak berdaya menangani wabah pandemi ini. Kasihan masyarakat, kita dalam bahaya. Khususnya masyarakat kurang mampu,” tambahnya.

Senada dengan itu Ketua Umum Korwil GMKI Sumut-NAD Gito Pardede mengaku, Pemprov Sumut perlu mempersiapkan skenario baru tentang kebijakan di tengah situasi pandemi Covid-19, jika tidak ingin semakin banyak korban berjatuhan. Sebab, kebijakan tiga bulan yang sudah berjalan ini tidak mengangkat ekonomi dan kehidupan masyarakat sumut.

“Beberapa kebijakan di antaranya bersifat dilematis tanpa fokus dan nyaris tanpa terobosan, karena korban Covid-19 di sumut melonjak tinggi beberapa hari terakhir. Pemprov Sumut juga perlu memperhatikan sektor pertanian dengan dalam pemenuhan sembako bisa dipakai produk lokal  Sumut. Selain itu Pemprov Sumut juga perlu memperhatikan sektor pendidikan, menyediakan sarana / prasarana terlebih siswa yang di desa,” jelas dia.

Ketua DPD GMNI Sumatera Utara Paulus Peringatan Gulo menambahkan, Pemprov Sumut lambat dalam pendistribusian sembako untuk masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bahan pokok.

“Kita berharap Pemprov Sumut memiliki rencana cadangan agar penanganan Covid-19 cepat dan tidak terdampak ke ekonomi masyarakat,” jelasnya. Paulus juga menyarankan Pemprov Sumut untuk sembako yang mau dibagikan itu dikonversikan menjadi uang tunai agar ekonomi masyarakat bisa dibangkitkan kembali.

Sementara Komisaris Daerah PMKRI Sumbagut periode 2018-2020 Parno Mahulae, tidak lupa meminta agar Pemprov Sumut bergerak lebih sigap dalam penanganan virus ini. Sebab catatan buruk dalam penanganan virus ini terus berlanjut sampai hari ini.

“Tes massal harus segera dilakukan agar pemetaan penyebaran virus ini dapat dideteksi dengan cepat. Penyediaan alat-alat kesehatan  juga harus ditingkatkan. Semakin meningkatnya penyebaran virus ini kesiapan medis juga harus ditingkatkan. Jangan sampai medis kita tidak sanggup dalam menangani virus ini,” pungkasnya.

Sejauh ini (11/05/2020), sebagaimana diberitakan Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, data terbaru Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara: PDP 151 orang, kasus positif  196 meningkat 17orang berdasarkan metode PCR test, pasien meninggal 24 korban jiwa, dan pasien sembuh 48 orang.  

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDI Perjuangan (PDI P) Pelopori Kedaulatan Pangan

Read Next

Prov. Jawa Barat merilis Sistem PPDB 2020/2021 di Tengah Covid-19