Perusahaan Tak Maksimal Gara-Gara Efek Covid-19, Pengusaha Di Jatim Diwajibkan Bayar THR Ke Pekerja

Perusahaan Tak Maksimal Gara-Gara Efek Covid-19, Pengusaha Di Jatim Diwajibkan Bayar THR Ke Pekerja

Konfirmasitimes.com-Jakarta (11/05/2020). Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh perusahaan di Jawa Timur tidak lepas tangan terhadap kewajiban Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para buruh dan karyawan. Meski saat ini perekonomian di Indonesia, khususnya di Jatim sedang lesu karena pandemic Covid-19.

“Perusahaan wajib hukumnya memberikan THR kepada seluruh pekerja/buruh yang masih aktif bekerja, dirumahkan, bahkan yang dalam proses PHK,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Minggu (10/05/2020). Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap dan mengalami PHK terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan (PHK terhitung sejak 24 April 2020) berhak menerima THR.

Sedangkan, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) namun hubungan kerjanya berakhir sebelum hari raya keagamaan maka tidak mendapatkan THR. Terkait besarannya, diterangkan Khofifah bahwa pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau setahun secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan gaji. Sementara pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja. Perhitungannya, masa kerja dikali 1 bulan gaji, kemudian dibagi 12 (bulan). 

“THR sudah diatur dalam Permenaker No. 6/2016 dan harus dipatuhi seluruh perusahaan/industri. Sesuai aturan, wajib dibayarkan pengusaha paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” kata Khofifah Indar Parawansa.

Jangan sampai, tambah Khofifah, perusahaan menggunakan alasan pandemi Covid-19 untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Mengingat THR merupakan hak bagi setiap pekerja. Namun demikian, apabila perusahaan tidak mampu membayarkan THR secara tepat waktu, maka Pemprov Jatim mendorong agar dilakukan dialog terlebih dahulu agar mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.

“Perusahaan dan pekerja harus berdialog secara kekeluargaan dan dengan kepala dingin mengingat saat ini kita tengah dalam situasi darurat. Harus ada transparansi keuangan internal perusahaan agar pekerja pun memahami hal tersebut,” kata Khofifah Indar Parawansa.

Sementara itu, terpisah, anggota Komisi E DPRD Jatim Suwandi Firdaus mengatakan untuk pembayaran THR terhadap buruh, perusahaan bisa melibatkan serikat pekerja yang ada diperusahaan.

Suwandi Firdaus
Suwandi Firdaus

“Besarannya THR tentunya bisa dibicarakan dengan serikat pekerja, mengingat gara-gara Covid-19 produksi perusahaan tidak maksimal,”jelas Suwandi Firdaus, pria yang juga politisi Partai Nasdem ini.

Pria yang juga aktivis perburuhan ini mengatakan pihaknya yakin dengan adanya komunikasi dengan pihak serikat pekerja tentunya buruh akan memahami kondisi perusahaan.

“Dampak dari Covid-19 ini sangat luas sekali. Perekonomian tak bisa bergerak maksimal, sehingga semua sektor usaha mengalami penurunan. Daripada ada PHK massal, perusahaan yang masih bisa beroperasi dengan memiliki buruh atau pekerja itu sudah lumayan. Terlebih masih bisa memberikan THR, meski tidak penuh,” tandas Suwandi Firdaus, pria asal Mojokerto ini.

Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SE tersebut, Menaker memberikan dua opsi bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada pekerjanya. Pertama, pembayaran THR secara bertahap bagi perusahaan yang tidak mampu membayar penuh. Kedua, bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR sama sekali diperkenankan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang disepakati.

Lebih lanjut, SE ini menegaskan, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar THR dan denda kepada pekerja atau buruh, dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.

Berita seputar virus corona terbaru selengkapnya disini.

Laporan update virus corona seluruh provinsi Indonesia 10 Mei 2020 , selengkapnya

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Warga Ngotot Salat Tarawih Berjamaah di Masjid

Read Next

Bertambah 8 Orang, Total Kasus Sembuh Covid-19 Di Kalteng Menjadi 39