Pemerintah Telah Gelontorkan 22 M Uang Muka untuk 83 RS Rujukan Covid-19

Pemerintah Telah Gelontorkan 22 M Uang Muka untuk 83 RS Rujukan Covid-19

Konfirmasitimes.com-Jakarta (09/05/2020). Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, Tri Hesti Widyastuti, menyatakan sejumlah rumah sakit / rs rujukan yang menjadi pusat pelayanan pasien penderita covid 19, telah menerima dana awal. Hal ini disampaikan dalam jumpa pers di kantor Graha BNPB, Jakarta (08/05/2020)

“Kami telah memberikan uang muka kepada RS yang memenuhi syarat sebesar 22 M. dari 82 RS untuk  931 pasien”, kata Tri Hesti Widyastuti.

Ia pun menjelaskan bahwa itu  belum semua rumah sakit rujukan yang telah terdata menerima dana awal itu.

“Perlu kami sampaikan sejak tanggal 24 April – sampai 7 mei 2020, kami baru menerima 95 RS mengajukan klaim1389 pasien. Nah kami menghimbau RS harus segera mengajukan klaim” imbuh Tri Hesti Widyastuti.

Tri menambahkan bahwa sejak penyebaran virus corona di Indonesia, memberi dampak ke beberapa rumah sakit. 

“Kondisi rumah sakit hampir semua menangani covid 19, tingkat hunian rumah sakit sampai turun 20-50 persen. Pelayanan pasien sedikit terganggu cash flow sudah terganggu”, kata Tri Hesti Widyastuti.

Tri menejelaskan bahwa pemberian dana ini untuk meningkatkan kembali mutu pelayanan rumah sakit  yang tentunya dalam pengajuan klaim harus mematuhi berbagai prinsip yang telah ditentukan.

“Klaim rumah sakit untuk pelayanan virus corona diharapkan menerapkan prinsip cepat, dengan membayar uang muka. Mudah dengan verifikasi yang tidak rumit, tepat sasaran yaitu betul-betul rumah sakit yang melayani pandemic covid. Dan dapat dipertanggungjawabkan melalui verifikasi”, kata Tri Hesti Widyastuti.

Ia juga mengapresiasi beberapa rumah sakit non rujukan tapi tetap berkomitmen melakukan pelayanan terhadap pasien Covid-19.

“intinya rumah sakit semua dapat yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Surat keputusan menteri atau surat edaran menkes”, kata Tri Hesti Widyastuti.

“RS dapat mengajukan klaim ke direktur jenderal pelayanan kesehatan ditembuskan kepada BPJS. . BPJS berfungsi sebagai verifikator” terang Tri Hesti Widyastuti.

Ia mengingatkan juga kepada pihak rumah sakit agar tidak memainkan anggaran dalam proses pengajuan dana ini.

“Dengan mengajukan klaim, dapat mempertahankan mutu layanan yang berbasis  kselamatan pasien dan keselamatan petugas dengan tidak melakukan kecurangan di dalam pengajuan klaim pasien, tetap menjaga jarak dan selalu cuci tangan.”, kata Tri Hesti Widyastuti.

Di forum yang sama, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan – BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief menyampaikan bahwa pihaknya mendapat penugasan khusus dari pemerintah dalam penanganan pasien Covid-19.

“Meskipun penyakit Covid-19 ini di dalam program JKN bukanlah masuk dalam benefit program JKN”, kata Budi Mohamad Arief.

Pemerintah telah memberikan amanah kepada BPJS Kesehatan untuk turut serta menjadi bagian berkontribusi dalam penanganan klaim Covid-19.” Terang Budi

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menerima penugasan itu secara resmi sejak bulan lalu melalui menko PMK

“Perlu kami sampaikan sejak tanggal 24 April – sampai 7 mei 2020, kami baru menerima 95 RS mengajukan klaim1389 pasien. Nah kami menghimbau RS harus segera mengajukan klaim.”, kata Budi Mohamad Arief.

“BPJS kesehatan diberi amanah melalui surat penugasan yang dikeluarkan oleh menteri koordinator pemberdayaan manusia dan kebudayaan menko pmk tertanggal 26 april 2020 penugasan ini”, kata Budi Mohamad Arief.

Meskipun ia mengakui, bahwa dari data yang ada, masih ada beberapa rumah sakit yang belum melakukan klaim. Tentunya butuh banyak koordinasi.

“Bagi rumah sakit yang mengalami kesulitan dalam mengajukan klaim untuk tidak ragu-ragu dalam menghubungi kantor cabang terdekat BPJS kesehatan. Siap memberikan bantuan dan penjelasan.agar proses tersebut lancar.” Imbuh Budi Mohamad Arief

Budi menjamin proses pelayanan pengajuan klaim rumah sakit, pihaknya akan melakukan pelayinan sebaik mungkin.

“Dalam proses ini, BPJS sebagai verifikator sesuai dengan kaidah masa darurat covid. Semua proses akan dilakukan dengan prinsip good governance”, jelas Budi Mohamad Arief.

Pada 31 Desember 2019, otoritas Cina memberi tahu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang wabah pneumonia yang tidak diketahui di Wuhan. Para ahli telah mengidentifikasi apa penyebab penyakit ini memberi nama virus corona baru 2019-nCoV. WHO memberi nama resmi penyakit itu COVID-19, dan pada 11 Maret, WHO mengumumkan wabah itu sebagai pandemi.

Menurut data WHO terbaru, lebih dari 3,76 juta kasus infeksi telah tercatat di dunia, lebih dari 259 ribu orang telah meninggal.

Berita seputar virus corona terbaru selengkapnya disini.

Laporan update virus corona seluruh provinsi Indonesia 09 Mei 2020 , selengkapnya

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Niat Sholat Sunnah Tahiyatul Masjid

Read Next

Info Virus Corona DKI Jakarta 9 Mei Korban Meninggal 437 Orang