Gubernur Jabar Kritik Keras Pemerintah Pusat Terkait Data Bansos

Konfirmasitimes.com-Jakarta (09/05/2020). Dalam keterangannya Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat membenahi data warga penerima bantuan sosial (bansos) yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

“BPS (Badan Pusat Statistik) punya survei sendiri, Kemensos punya survei sendiri, Kementerian Desa juga punya survei sendiri,” kata Ridwan Kamil, Kamis (07/05/2020).

Menurutnya Data antar instansi tidak sama dan itu masalah yang harus segera diperbaiki.

“Itu jadi salah satu masalah di Indonesia yaitu ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah,” kata Ridwan Kamil.

Kemudian Ridwan Kamil menyoalkan pembagian sembilan jenis bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi virus corona. Terkait hal itu, masyarakat menjadi bingung dan berpotensi terjadi kekacauan dalam penyaluran dana bansos.

Sebagai informasi, ada sembilan jenis bantuan yang diberikan kepada warga Jabar, yakni bantuan untuk korban PHK, Kartu Sembako, Bansos Presiden Bodebek, Kartu Prakerja, Dana Desa, Bansos Tunai, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota dan Bantuan Makan atau Nasi Bungkus.

“Mereka (masyarakat) mengira bantuan itu satu pintu, padahal tanggung jawab kita cuma satu (Bantuan Pemprov Jabar), kepala desa protes ke kami, masalah ketidakadilan ini dampak dari tidak akuratnya data,” kata Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Emil juga meminta pemerintah pusat memberikan bansos untuk 38 juta warga Jawa Barat yang terdampak virus corona. Sejauh ini, pemerintah pusat hanya memberikan bansos kepada 9,4 juta warga Jabar.

Dalam keterangannya saat menjadi pembicara di Webinar Seri 4 Institut Pembangunan Jawa Barat (Injabar) Universitas Padjadjaran dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (07/05/2020), Ridwan Kamil mengatakan “Jadi, bapak dan ibu, 2/3 rakyat Jawa Barat hari ini meminta tanggungan dari negara. Dari 9,4 juta jiwa sekarang lompat menjadi 38 juta jiwa,”.

Ridwan Kamil menjelaskan Provinsi Jabar memiliki jumlah penduduk yang besar. Namun anggaran yang diberikan pemerintah pusat lebih sedikit dibanding provinsi lain yang penduduknya lebih sedikit. Contohnya dana desa yang dibagikan berdasarkan jumlah desa, bukan jumlah penduduk.

“Jadi, ada ketidakadilan fiskal. Cara pemerintah pusat memberikan dana kepada daerah, proporsi penduduk itu tidak pernah dijadikan patokan. Dan terasanya itu pada saat Covid-19,” kata Ridwan Kamil.

Pada 31 Desember 2019, otoritas Cina memberi tahu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang wabah pneumonia yang tidak diketahui di Wuhan. Para ahli telah mengidentifikasi apa penyebab penyakit ini memberi nama virus corona baru 2019-nCoV. WHO memberi nama resmi penyakit itu COVID-19, dan pada 11 Maret, WHO mengumumkan wabah itu sebagai pandemi.

Menurut data WHO terbaru, lebih dari 3,75 juta kasus infeksi telah tercatat di dunia, lebih dari 259 ribu orang telah meninggal.

Berita seputar virus corona terbaru selengkapnya disini.

Laporan update virus corona seluruh provinsi Indonesia 08 Mei 2020 , selengkapnya

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Makin Banyak, ODP Melebihi 244.000 Orang, PDP 29.087 dan Positif 13.112 Orang

Read Next

Sanksi Denda dan Pidana 1 Tahun Mengancam Pemudik