Proyek Penjualan Paket Lebaran Dinilai Tidak Efektif

Konfirmasitimes.com – Jakarta (09/05/2020). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau menilai penjualan paket lebaran murah yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat tidak efektif.

Dalam keterangannya Wakil Ketua Komisi II DPRD Tanjungpinang Arif, di Tanjungpinang, Kamis (07/05/2020), berpendapat, kegiatan tersebut menimbulkan kerumunan warga sehingga potensial tertular COVID-19.

Seharusnya, kata dia penjualan paket lebaran murah itu diatur sehingga tidak menimbulkan kerumunan warga. Penjualan paket lebaran itu juga harus diatur sehingga satu keluarga tidak mendapatkan lebih dari satu paket.

“Kalau yang terjadi sekarang justru menimbulkan kerumunan warga di kantor kelurahan dan Kantor Disperindag Tanjungpinang. Kami juga mendapat informasi ada satu keluarga yang mendapatkan lebih dari satu paket lebaran,” kata Arif.

Sebaiknya, pelaksana kegiatan itu bukan Disperindag Tanjungpinang karena ada transaksi jual beli, melainkan dapat dilaksanakan oleh BUMD setempat. Selama beberapa tahun terakhir, kegiatan tersebut rutin dilaksanakan oleh Disperindag Tanjungpinang.

“Ini juga perlu dievaluasi, apakah Disperindag memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan semi bisnis tersebut? Sebaiknya, kegiatan yang berbau bisnis itu dilaksanakan BUMD,” kata Arif.

Disperindag Tanjungpinang menjual 12.696 paket lebaran. Penjualan mulai 4-6 Mei 2020. Masing-masing paket sembako tersebut berisi 30 butir telur, 2 kg gula, 2 kg tepung terigu dan 1 liter minyak goreng.

Disperindag merinci harga satu paket lebaran itu Rp123.000. Setiap paket sembako disubsidi Rp63.000, sehingga dijual kepada pembeli dengan harga Rp60.000.

Proyek tersebut, kata Arif dilaksanakan dengan anggaran Rp799 juta.

Komisi II DPRD Tanjungpinang tidak mengawasi sampai ke persoalan teknis penetapan harga sehingga tidak mengetahui apakah terjadi penggelembungan harga atau tidak.

“Yang kami lihat penetapan harga oleh Disperindag sesuai satuan harga perkiraan sendiri. Kami tidak mengawasi sampai ke persoalan harga di lapangan,” kata Arif.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

16 Warganya Positif Covid-19; Brebes Berlakukan PKM

Read Next

Pemprov Jabar; Mudik Tetap Dilarang