Tak Transparan Penggunaan Dana Rp 2,348 T, Kemampuan Gubernur Khofifah Tangani Pandemi Covid-19 Diragukan

Tak Transparan Penggunaan Dana Rp 2,348 T, Kemampuan Gubernur Khofifah Tangani Pandemi Covid-19 Diragukan

Mohammad Azis

Konfirmasitimes.com-Surabaya (07/05/2020). Kemampuan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam penanganan Covid-19 kembali diragukan. Termasuk dalam pengelolaan anggaran Covid-19 Rp 2,348 T yang tak jelas penggunaannya.

Menurut anggota Komisi A DPRD Jatim Mohammad Azis mengatakan sampai saat ini Gubernur Khofifah tak pernah transparan dalam penggunaan anggaran Covid-19.

“Mana itu pertanggungjawabannya dan digunakan untuk apa aja dana itu. Saya ragukan kemampuannya dalam penanganan Covid yang dilakukannya,” jelas Mohammad Azis saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (07/05/2020).

Dikatakan politisi PAN ini, seharusnya Gubernur Khofifah membeberkan apa saja yang harus dilakukan selama penanganan Covid-19 .

”Dana itu larinya kemana dan hasilnya apa nantinya. Seharusnya ada penjelasan dari gubernur,” sambung Mohammad Azis.

Pria yang sebelumnya berprofesi pengacara ini menambahkan pihaknya juga menyayangkan tidak dilibatkannya DPRD Jatim bersama Pemprov untuk bersinergi dalam penanganan Covid-19.

“Kami tidak dilibatkan dan gubernur jalan sendiri. Padahal kami ini selaku wakil rakyat tahu betul kondisi di daerah. Seharusnya kami ini dilibatkan,” jelas Mohammad Azis.

Dengan tak transparan dalam penggunaan anggaran tersebut, lanjut pria asal Madura ini membuktikan gubernur Khofifah diragukan kemampuannya dalam penanganan Covid-19.

Sementara itu terpisah, Berdasar hasil survei yang dilakukan oleh Akurat Research dan Consulting Indonesia (ARC Indonesia) tentang Perilaku dan Persepsi Publik Jawa Timur di Masa Pandemi Covid 19, masyarakat masih menilai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kurang optimal dalam menangani pandemi Covid 19.

Menurut Direktur Eksekutif ARC Indonesia Baihaki Siraj dalam mengukur persepsi publik ia menggunakan metode skala indeks. Ada empat skala variabel pertanyaan yang dilakukan indeks skoring. Pertama tentang respon dan tindakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada pertanyaan ini 22,29 % responden mengatakan sangat baik, 22,93% Baik, 34,39% cukup baik, 12,10 % tidak baik, 8,28% sangat tidak baik.

Baihaki
Baihaki

Pertanyaan berikutnya terkait bantuan yang diberikan Pemprov Jatim.15,29% responden mengatakan sangat baik, 18,47% baik, 33,12% cukup baik, 15,29% tidak baik, dan 17,83% sangat tidak baik.

Kemudian pertanyaan berikutnya perihal edukasi yang dilakukan Pemprov Jatim, sebanyak 22,29 % responden menjawab sangat baik, 28,66% baik, 30,57% cukup baik, 9,55% tidak baik, dan 8,92% sangat tidak baik.

Dan terakhir terkait informasi yang disampaikan Pemprov Jatim. Sebanyak 26,11% responden mengatakan sangat baik, 26,75% baik, 29,94% cukup baik, 10,83% tidak baik, dan 6,37% sangat tidak baik.

Dari empat variabel pertanyaan tersebut, jelas Baihaki, menunjukkan bahwa indeks skoringnya tidak mencapai angka 60%. “Itu artinya publik masih mempersepsikan Pemprov Jatim masih belum optimal dalam menangani pandemi Covid 19,” jelas Baihaki.

Selain soal persepsi publik pada kinerja Pemprov Jatim, ada hasil yang juga sangat penting yaitu 36,94 % masyarakat menjadikan media sosial (medsos) sebagai sumber informasi soal virus Corona, kemudian 32,48% dari media online, 26,75% televisi, 1,92% teman, 0,64% orang lain,tetangga, 0,64% keluarga, 0,64% koran.

Baihaki menambahkan, survei ini bisa menjadi referensi bagi pengambil kebijakan di Jatim untuk melakukan upaya penyempurnan-penyempurnaan dalam penanganan Covid 19 di Jatim. Apalagi, anggaran penagangan Covid di Jatim yang bersumber dari APBD Jatim juga cukup besar.

Baihaki menjelaskan, pihaknya melakukan survei ini pada 28 April 2020-03 Mei 2020 dengan cara menyebar kuisioner melalui kanal jejaring media sosial dan saluran komunikasi daring lainnya. Responden yang terkumpul sebanyak 471 responden dari berbagai kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jatim dari beragam usia, status, dan kelas sosial.

“Karena ini survei daring, maka responden bukanlah sampel. Artinya responden tidak mewakili populasi,” pungkas Baihaki.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Kemenperin Akan Melakukan Program Pengembangan Wirausaha IKM untuk Korban (PHK) Akibat Covid-19

Read Next

Jenazah ABK Indonesia Dilarung ke Laut, Kemenlu Panggil Dubes China