Rugikan Pedagang Kecil, Dewan Jatim Tolak Pemberlakuan Ganjil Genap Di Pasar Tradisional

Dwi Hari Cahyono

Dwi Hari Cahyono

Konfirmasitimes.com-Surabaya (07/05/2020). Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jatim secara tegas menolak kebijakan gubernur Khofifah  dengan memberlaukan ganjil genap di pasar tradisional di Jatim.

Kebijakan tersebut menurut pihak legislative sebagai kebijakan aneh dan terkesan tak membela pedagang ditingkat bawah khususnya di pasar tradisional.

“Kami berharap ditengah pandemic Covid-19 ini, gubernur tetap memperhatikan perekonomian masyarakat terpuruk. Bukan malah membuat kebijakan yang membuat rakyat semakin terpuruk. Buat apa diberlakukan ganjil genap di pasar tradisional. Ini justru merugikan pedagang. Kami dengan tegas menolak kalau kebijakan ini  diperuntukkan pedagang saja,” ungkap anggota Komisi B DPRD Jatim Dwi Hari Cahyono saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (06/05/2020).

Dikatakan oleh pria yang juga ketua Fraksi Partai Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim ini, dipasar tradisional, letak antar kios satu dengan yang lainnya sudah satu meter lebih, sehingga penerapan ganjil genap tak layak diberlakukan.

“Untuk pedagang sudah berjarak. Saat ini yang harus diatur itu pembeli, bukan pedagang,” jelas Dwi Hari Cahyono, mantan Direktur PD Jasa Yasa ini.

Saat ini yang harus menjadi perhatian dari gubernur adalah pembeli yang ada di pasar tradisional.

”Harus mengerahkan relawan yang bertugas di pasar untuk mengingatkan pembeli dan pedagang untuk tetap jaga jarak, mencuci tangan hingga menggunakan masker. Bisa juga lewat pengeras suara dipasang untuk mengingatkan himbauan pemerintah tersebut,” jelas Dwi Hari Cahyono, politisi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ini.

Diungkapkan pria asal Turen Malang ini, saat ini kondisi ekonomi rakyat sudah susah akibat Pandemi Covid-19, tentunya jika diberlakukan system ganjil genap, pendapatan pedagang akan semakin turun lagi.

”Seharusnya Pemprov maupun gubernur berpikir ke arah sana,” lanjut Dwi Hari Cahyono, pria yang juga bendahara Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Malang Raya.

Tak hanya itu, lanjut Dwi, pihaknya juga meragukan jika system ini diberlakukan, akan menjamin pandemic Covid-19 akan menurun.

”Tak menjamin jika ganjil genap diberlakukan pandemic menurun. Gubernur maupun Pemprov  tak berani menjamin untuk itu. Ini jelas kebijakan yang mengancam kelangsungan perekonomian pedagang pasar tradisional di Jatim,” tandas Dwi Hari Cahyono.

Sekedar diketahui, munculnya klaster baru di pasar Pujon Malang sebagai sebaran pandemi Covid-19, menginisiasi dari Gubernur Jatim Khofifah untuk memberlakukan system ganjil genap di pasar tradisional. Rencananya, system tersebut diberlakukan mulai hari ini, Rabu (6/42020) diseluruh pasar tradisional di Jatim.

Dalam pemberlakuan system ganjil genap tersebut, yakni, kios dengan nomor urut 1, 5, 7, dan seterusnya hanya boleh membuka lapak pada tanggal ganjil. Begitu pula dengan kios bernomor urut genap. System ini mencontoh negara Vietnam yang bertujuan untuk mengatur jarak fisik dan kontak antarpedagang dengan ganjil genap.

Dengan penerapan ganjil genap tersebut, gubernur Khofifah berharap bisa memutus mata rantai penularan Covid-19. Hal ini juga sebagai tindak lanjut fenomena klaster di Jatim yang harus segera ditangani, salah satunya di Pasar Pujon, Kabupaten Malang.
  
Semula, Khofifah memprediksi puncak pandemi korona di Jatim pada akhir Mei. Tapi karena kedisiplinan tidak terjaga dan ada keterlambatan penanganan klaster, ia memperkirakan akhir pandemi terjadi pada Juni 2020.

Untuk itu, rencananya Pemprov Jatim membuat format pasar yang dipindahkan ke lapangan Makodam V Brawijaya, begitu juga pasar di Probolinggo.

Selain menerapkan ganjil genap di pasar Tradisional, Untuk itu, Pemprov Jatim terus berupaya mencari format-format baru guna menjaga pola physical distancing masyarakat. Dengan adanya kedisiplinan dari masyarakat, Gubernur Khofifah berharap bisa memutus mata rantai Covid-19 dan bisa memulihkan perekonomian Jatim.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret mengumumkan wabah infeksi virus corona baru COVID-19 sebagai pandemi. Menurut data WHO terbaru, lebih dari 3,5 juta kasus infeksi telah tercatat di dunia, lebih dari 245 ribu orang telah meninggal.

Berita seputar virus corona terbaru selengkapnya disini.

Laporan update virus corona seluruh provinsi Indonesia 06 Mei 2020 , selengkapnya

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Aturan PSBB Provinsi Jawa Barat untuk Kota Bandung

Read Next

Waspada! Brebes Kini Zona Merah Karena Virus Corona