Kemendikbud; Realisasi Pencairan Dana BOS, BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

Kemendikbud; Realisasi Pencairan Dana BOS, BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

Konfirmasitimes.com-Jakarta (27/04/2020). Dalam keterangannya Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Plt. Dirjen PAUD Dikdasdikmen) Hamid Muhammad, pada Gelar Wicara RRI Pro 3 yang dilakukan secara daring, di Jakarta, Jumat (24/04.2020) menyampaikan Pencairan dana BOS dan BOP, dicairkan langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pencairan dana BOS sampai Jumat (24/04/2020) sudah mencapai 99%. “Sisanya sedang dalam proses verifikasi data. Mereka adalah sekolah-sekolah yang berada di timur Indonesia yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua,” kata Hamid.

Sementara untuk BOP PAUD dan Pendidikan kesetaraan karena tahapan penyalurannya masih dilakukan dari Kemenkeu ke Pemerintah Daerah (Pemda) kemudian ke satuan pendidikan.”Hingga saat ini dana yang tersalurkan mencapai 48%, sisanya masih dalam proses,” kata Plt. Dirjen PAUD Dikdasdikmen sembari menjelaskan bahwa Kemendikbud terus memfasilitasi percepatan pencairannya dengan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setempat.  

Hamid menambahkan pengelolaan dana BOS secara terbuka melibatkan pengelola sekolah, dan kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawabnya. “Acuannya tetap menggunakan dua belas komponen penggunaan dana BOS. Tetapi aturan alokasi untuk guru honorer kita lepas. Jadi kalau misalnya di satu sekolah memerlukan dana lebih dari 50% untuk membayar guru honorer yang mengajar ke rumah-rumah, diperbolehkan,” terang Hamid.  

“Penggunaannya untuk apa saja sudah ditentukan, tapi berapa besarannya yang digunakan, diserahkan ke kepala sekolah,” imbuh Hamid.  

Sementara keterangan lain dari Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Bandung, Jawa Barat, Suryana mengapresiasi kebijakan baru Kemendikbud dalam penggunaan dana BOS pada masa Pandemi Covid-19. Ia menilai dengan keluarnya Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 menjadi jaminan bagi guru honorer di sekolahnya mendapatkan upah.

“Kami di sekolah sangat menyambut baik (kebijakan Mendikbud). Setelah keluarnya aturan baru, dimana dana BOS bisa digunakan untuk membayar guru honorer maka sangat membantu, honor guru bisa dibayarkan,” kata Suryana.

Suryana beserta jajarannya siap bertanggung jawab atas segala keputusan berkaitan dengan penggunaan dana BOS. Saat ini sekolahnya sudah memetakan apa yang menjadi kebutuhan prioritas. Eksekusinya akan segera dilakukan. Adapun Tenaga honorer yang dibayarkan honornya menggunakan dana BOS adalah yang sudah tercantum di data pokok pendidikan (dapodik).

“Saat ini dana BOS tahap 1 sudah digunakan untuk hand sanitizer dan disinfektan. Pembeliannya sesuai dengan kebutuhan sekolah saja. Tidak berlebihan. Untuk guru honorer bisa dibayarkan di bulan April,” jelas Suryana.

Dengan kondisi darurat Covid-19 saat ini, sekolah, menurut Suryana, harus melakukan perubahan RKAS karena dana BOS bisa digunakan untuk pembelian subsidi kuota internet untuk guru dan siswa. “Sekolah akan mempertanggungjawabkan penggunaan kuota tersebut,” kata Suryana.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret mengumumkan wabah infeksi virus corona baru COVID-19 sebagai pandemi. Menurut data WHO terbaru, lebih dari 2,8 juta kasus infeksi telah tercatat di dunia, lebih dari 194 ribu orang telah meninggal.

Berita seputar virus corona terbaru selengkapnya disini.

Laporan update virus corona Indonesia 27 April 2020 , selengkapnya

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Pengguna Jalan Tol Jakarta-Tangerang Agar Hati-hati, Perhatikan Rambu dan Arahan Petugas

Read Next

Kemendag Minta Masyarakat Belanja Secara Online Saat Pandemi Virus Corona