Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Daerah Harus Persetujuan Pemerintah Pusat

Konfirmasitimes.com-Jakarta (01/04/2020). Pemerintah daerah (pemda) di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dapat menerapkan di wilayahnya masing-masing sesuai situasi dan kondisi penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan.

Juri Ardiantoro Deputi IV Kantor Staf Presiden menjelaskan ada mekanisme yang harus ditempuh oleh Pemerintah daerah untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada Selasa (31/03/2020). 

Mantan Ketua KPU RI tersebut menyampaikan bahwa peraturan pemerintah tersebut hendaknya dijalankan oleh Pemerintah daerah yang di daerah dan wilayahnya terdapat penyebaran wabah COVID – 19. Namun, Juri mengatakan bahwa ada mekanisme yang harus ditempuh oleh daerah. 

“Pertama pemerintah daerah bisa melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten kota tertentu, dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan, dalam hal ini adalah menteri kesehatan,” terang Juri saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (01/04/2020). 

Pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut merujuk kepada pertimbangan yang lengkap dan komprehensif, seperti terkait epidemologis besarnya ancaman, efektivitas dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. 

Berikutnya dijelaskan juri Pemerintah daerah mengajukan pembelakukan PSBB di daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota oleh kepala daerah kepada Menteri Kesehatan.

“Menteri Kesehatan dalam menanggapi usulan daerah meminta pertimbangan atau mendapatkan pertimbangan dari ketua pelaksana gugus tugas untuk menetapkan, apakah daerah itu disetujui untuk diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, atau tidak,” Ujar Juri. 

Juri juga menambahkan selain kepala daerah, pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, bisa juga diusulkan oleh gugus tugas melalui ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan COVID – 19.

“Apabila Menteri Kesehatan menerima usulan dari ketua pelaksana gugus tugas, dan kemudian ditetapkan wilayah tertentu atau daerah tentu itu melaksanakan kebijakan ini, maka wajib bagi daerah untuk melaksanakan keputusan Menteri Kesehatan yang berasal dari usulan ketua pelaksana gugus  tugas percepatan penanganan COVID-19,” Tutup Juri.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Hal Positif Yang Bisa Di Ambil Dari Pengalaman Singapura dan Korea Selatan Dalam Perang Melawan Virus Corona

Read Next

Wabah Virus Corona Tidak Halangi Petani Sumenep Tetap Panen Padi, Jagung dan Bawang Merah