DPRD Jatim Sebagai Pelopor yang Mengusulkan Raperda Perlindungan Obat Tradisional

DPRD Jatim

Konfirmasitimes.com-Surabaya (13/03/2020). Satu-satunya di Indonesia, untuk pertama kalinya Obat Tradisional akan diatur dalam peraturan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa pada Kamis (12/03/2020) DPRD Jawa Timur dalam Rapat Paripurna memutuskan untuk membuat usulan prakarsa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Terhadap Obat Tradisional.

Dalam keterangannya Ahmad Iskandar Wakil Ketua DPRD Jatim menyampaikan bahwa obat tradisional perlu dikembangkan, sehingga adanya Perda yang melindungannya sangat dibutuhkan.

Ia juga menambahkan bahwa dalam perlindungan obat tradisional sudah dilakukan pemerintah pusat seperti di Batu dan di Tawangmangu, Karanganyar.

Dan sekarang bisa dikembangkan seperti di Batu, ada obat-batan herbal tapi tetap medis. Jadi Perda itu akan melindungi konsumen dan usaha kecil biar berkembang. Jadi doble track, konsumen terlindungi dan usaha tradisional di masyarakat juga berkembang

Ahmad Iskandar

Menurutnya nantinya tidak menutup kemungkinan dengan hadirnya perda ini Provinsi Jatim akan memiliki rumah sakit yang berbasis pada pengobatan tradisional atau obat herbal. Walaupun rumah sakit tersebut berbasis pada obat herbal dan tradisional namun tetap menggunakan diagnose medis seperti pada rumah sakit umumnya.

Disamping itu, dalam keterangan lain oleh Artono selaku Wakil Ketua Komisi E menyampaikan bahwa Raperda tersebut setidaknya akan melindungi para pengusaha obat tradisional. Terkait dengan perlindungan tersebut maka sebagai langkah awal diperlukan pendampingan untuk pembinaan lebih lanjut.

Sekarang ini banyak beredar perusahaan besar yang skala nasional tapi masih menggunakan ijin industry rumah tangga dan itu tidak layak, seharusnya ijin dari BPOM. Tapi, aturan BPOM saat ini sangat rumit, BPOM harus melaui UKOT oleh Dinas Kesehatan Provinsi, dan untuk mendapatkan UKOT, harus ada apotekernya. , bagi usaha usaha kecil tidak mungkin membayar apoteker, karena IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) standar gaji apoteker yang baru lulus saja Rp 5 juta

Artono

Menurutnya diharapkan Pemprov bisa membantu usaha kecil yang tidak mampu membayar apoteker supaya bisa memiliki apoteker.

Gak tahu mekanismenya seperti apa nanti, yang jelas mekanismenya seperti itu, tapi ada bantuan, kan pemerintah ikut bertanggung jawab

Artono

Berdasarkan keterangan Deni Wicaksono selaku Juru Bicara Komisi E sebagai komisi yang berinisiatif atas usulan Raperda ini, ketika rapat Paripurna menyampaikan bahwa Raperda ini meliputi dokumentasi dan database, pengembangan bahan baku, penelitian dan pengembangan, pemanfataan, dan pendaftaran obat tradisional.

Menurutnya dibentuknya perda ini untuk peningkatkan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan pelaku usaha obat tradisional, serta terlindunginya budaya warisan luhur bangsa. Perda ini menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk jadi obat tradisional yang dihasilkan daerah. Lalu mengembangkan bahan baku dan produk jadi obat tradisional. Juga meningkatkan pemanfaatan obat tradisional untuk promosi, pecegahan, pengobatan, perawatan, dan atau pemeliharaan kesehatan di daerah.

Kemudian juga untuk mengurangi ketergantungan pada penggunaan obat kimia dalam pelayanan kesehatan di daerah, meningkatkan kesejahteraan bagi petani tanaman obat dan pelaku usaha obat tradisional, dan menjaga serta melestarikan warisa budaya

Deni Wicaksono

Menurut Deni raperda ini mengatur mekanisme pemberian stimulant dan insentif dari pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi pelaku usaha obat tradisional, diantaranya berupa bantuan biaya pengembangan bahan baku, juga bantuan pada kualitas dan kuantitas pembuatan produk jadi dan peredarannya, kemudian ada juga bantuan khusus penugasan tenaga teknis kefarmasian dan apoteker sebagai penanggung jawab teknis Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), serta bantuan dalam proses pendaftaran obat tradisional untuk memperoleh perlindungan atas varietas tanaman dan kekayaan hak intelektual.

Daerah Provinsi Jawa Timur menginginkan untuk menjadi penggagas awal lahirnya Perda tentang perlindungan terhadap Obat Tradisional, memiliki rumah sakit herbal serta perusahaan perseroan daerah yang memiliki bidang usaha obat tradisional di Indonesia. Mengingat daerah Provinsi Jawa timur memiliki sumber daya tanaman obat dan obat tradisional yang melimpah dan pelaku usaha obat tradisional yang sangat banyak

Deni Wicaksono

Maka dari itu, menurut deni, dibentuknya Perda tentang perlindungan terhadap Obat Tradisional, rumah sakit herbal dan perusahaan perseroan daerah sangat dibenarkan secara hukum dan menjadi kebutuhan masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 

Read Previous

MBS Melanjutkan Pembersihan Keluarga Kerajaan Saudi

Read Next

Info Macet Jakarta

TOPIK BACAAN